Padang Lawas,-

Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas) Menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab. Padang Lawas",Jumat 10/01/2025.

Ibrahim Pohan selaku koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya, “kami meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas (DPRD Palas) agar segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM bersubsidi di Kab. Padang Lawas."

“Hal ini sangat penting dibahas oleh Anggota Dewan dikarenakan imbas dari kelangkaan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak bisa mendapatkan BBM yang murah di SPBU yang ada di kab. Padang Lawas.”

"Dimana masyarakat hanya bisa mendapatkan atau membeli BBM di penjual eceran dengan harga yang melambung tinggi, dimana harga minyak Pertalite mencapai Rp.13.000,00- 15.000,00 per liternya dan minyak Solar Rp.8.000,00-10.000,00 setiap liternya."

Dilanjutkan, “pemerintah sudah menetapkan harga minyak bersubsidi yang sangat membantu masyarakat, namun sampai hari ini masyarakat tidak bisa merasakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.” ujar ibrahim.

Ditambahkan, Sayuti Nasution selaku Koordinator Lapangan juga menyampaikan, “kami sengaja turun langsung dari Kota Medan tempat kami berkuliah menuju Kab.Padang Lawas untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), anggota DPRD PALAS jangan seolah-olah tidak tahu masalah dan terkesan menutup mata terkait jeritan rakyat kab.Padang lawas."

"Harga minyak BBM Bersubsidi semakin melonjak dan melambung tinggi, dimana Padang Lawas adalah bagian bangsa Indonesia, maka harga BBM juga harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah,"Pungkasnya.

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Padang Lawas yang baru beberapa bulan terpilih dan dilantik diminta segera lakukan tindakan atas kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Padang Lawas, sesuai dengan janji-janji kampanye para anggota Dewan yang mengutamakan Kesejahteraan Rakyat Padang Lawas,"Ucap Sayuti.

Setelah menyampaikan tuntutan aksi di depan kantor DPRD Kab.Palas, massa aksi tak kunjung mendapatkan tanggapan atau perwakilan dari DPRD Kab.palas untuk menemui para aksi unjuk rasa.

Massa aksi memasuki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Padang Lawas untuk mengkroscek keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang tak kunjung muncul atau menemui massa aksi unjuk rasa.

Setelah melakukan pengecekan massa aksi tidak menjumpai satu orangpun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang Berjumlah 30 orang di ruangan.

Anggota DPRD Kab.Palas dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat kab.Palas, terlihat pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kab.Palas tidak ada satupun anggota Dewan yang mau menemui massa aksi unjuk rasa, ini menunjukkan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat bungkam atas jeritan suara rakyat khususnya Kab.Palas.

Diteruskan, “Kami meminta kepada Pj.Bupati Padang Lawas agar tidak mengeluarkan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas, sebab diduga Anggota DPRD Kab.Palas alergi dengan suara rakyat dan terkesan tidak peduli dengan jeritan suara rakyat," Ucap ibrahim Pohan Kepada Wartawan.

Jarang atau hampir tak dapat perhatian dari pemerintah, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dapil sumut 7 (tujuh) Hermansyah Lubis turun langsung dan melihat kondisi Bendungan Irigasi Sihapas Kiri Desa Batu Sundung dan Desa Sidongdong Kecamatan Barumun Barat kabupaten Padang Lawas (Palas) yang jebol diperkirakan sudah lama,Senin.(06/01/2025).

Bendungan irigasi Sihapas Kiri yang yang dibangun pada tahun 1999 waktu itu kab.padang Lawas sebelum melakukan pemekaran masih teritorial masuk wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, air bendungan tersebut sudah mengaliri ratusan hektar persawahan masyarakat disekitarnya, namun sudah hampir 10 tahun lebih air bendungan sudah tidak berfungsi dengan baik, akibat jebol tersapu banjir air sungai Aek Sihapas.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapil sumut-7 Hermansyah Lubis yang mendapati laporan langsung dari masyarakat padang Lawas, langsung bergerak cepat untuk turun langsung melihat keadaan bendungan, beliau berjanji akan membawa permasalahan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk dapat segera ditindaklanjuti secepatnya.

“sesampainya kami di tempat maka kita akan mengupayakan untuk mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak yang punya peran dalam melakukan perbaikan, agar nantinya bendungan Irigasi Sihapas Kiri ini dapat kembali berfungsi dengan baik dan masyarakat disekitar dapat merasakannya, dan juga bendungan ini sangat berarti bagi para petani sawah yang menggantungkan hidupnya jadi petani,” Tegasnya.

Ditambahkan,Dirinya juga berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke provinsi Sumut agar bendungan tersebut dapat diperbaiki mengingat daripada cita - cita program dari bapak presiden Prabowo memperkuat ketahanan pangan khususnya untuk lahan para petani di daerah seluruh Indonesia.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat desa Sidongdong, Raja Mardaut Pohan menyampaikan dengan turunnya anggota DPRD ini dapat menyambung lidah masyarakat kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki bendungan irigasi Sihapas Kiri tersebut mengingat selama ini mereka sudah sering mengadukannya kepada pemerintah kabupaten namun tidak pernah mendapatkan tanggapan.

"Selama 10 tahun ini kita sudah coba untuk mengadukannya kepada pemerintah kabupaten namun tidak pernah mendapat tanggapan sehingga kami masyarakat di tiga desa yang membutuhkan sudah merasa jenuh karena tidak pernah mendapat tanggapan padahal kami sangat membutuhkan bendungan irigasi tersebut untuk bisa mengaliri air ke sawah kami,”.tuturnya.

Raja Mardaut Pohan juga menceritakan bahwa selama ini masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki dengan seadanya agar air bisa mengalir ke saluran irigasi dengan memungut biaya tiga kaleng beras perpetani yang apabila dikonversi menjadi rupiah sebesar tiga ratus ribu rupiah persekali musim tanam. 

Dimana bendungan irigasi ini mengalir sepanjang 1800 meter untuk bisa sampai ke persawahan masyarakat dimana irigasi tersebut mengairi 800 an hektar sawah dan bila di musim kemarau masyarakat sangat sulit untuk bersawah apabila bendungan tersebut tidak perbaiki segera.

Terlihat telah dilansir di beberapa media online dan informasi masyarakat bahwa DPRD-sumut, dapil 7 sumut meninjau langsung bendungan yang  jebol di Desa Batu Sundung, Desa Sidongdong Kec Barumun Barat Kab. palas dan dilakukan poto dokumentasi Hermansyah Lubis bersama tokoh masyarakat saat melihat langsung Bendungan Irigasi Sihapas Kiri di Kecamatan Barumun Barat kabupaten Padang Lawas.(AIS)

Padang Lawas,-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Padang Lawas diminta agar melakukan transparan terkait soal anggaran pilkada serentak pada tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahasiswa Berdialektika Dengan Logika Sumatera Utara (MADILOG SUMUT), Palas.Sabtu, (04/01/2025).

Habibi Martua Hsb selaku Ketua Umum MADILOG SUMUT; “menilai dan meninjau sejauh ini dalam informasi dalam penggunaan anggaran dana negara senilai kurang lebih Rp.34 miliar yang dikelola oleh KPU Kab. Padang Lawas untuk pilkada serentak dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tidak pernah kami mendengar dan tidak juga kami ketahui dikalangan masyarakat untuk apa saja dalam peruntukannya." ujarnya.

Dilanjutkan, “Kami meminta KPU Padang Lawas agar transparan terkait penggunaan dana negara untuk pilkada serentak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, Hal ini agar masyarakat tahu tentang apa, berapa dan kemana saja dana tersebut dipergunakan, Sering kita dengar bahwa KPU mengutarakan dan menuntut para kontestan untuk transparan, jadi sudah seharusnya KPU juga memberi contoh tentang apa itu transparansi meskipun pesta demokrasi telah usai,”Tegas Habibi.

Ia menambahkan, sudah sewajarnya KPU kab. Padang Lawas membuka data secara rinci dan jelas kepada publik, mulai dari total anggaran yang digunakan, sisa anggaran hingga dana yang kemungkinan akan dikembalikan ke negara.

Ditambahkan, Pada era saat ini setiap orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengakses informasi, tidak terkecuali informasi publik, maka dari itu kami minta KPU Padang Lawas untuk memberikan transparansi seterang-terangnya terkait penggunaan anggaran tersebut.

"Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat terkait bagaimana uang negara yang digunakan dalam Pilkada ini dimanfaatkan, ini adalah hak rakyat untuk mengetahui dan kami akan terus mendesak untuk itu,” ujarnya.

Ia kembali menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyuarakan hal ini sampai KPU Padang Lawas memberikan transparansi secara rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk akuntabilitas.

Dalam hal ini, pihaknya juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera melakukan audit secara independen, objektif dan profesional terhadap dana negara sebesar kurang lebih Rp 34 miliar yang dikelola oleh KPU kab. padang lawas dalam pelaksanaan pilkada serentak guna memastikan tidak ada penyimpangan dan agar proses demokrasi berjalan dengan akuntabilitas tinggi.

“Kami mendesak agar BPK RI segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Pilkada Serentak di padang lawas. Proses demokrasi yang melibatkan dana negara sebesar ini harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi pemborosan ataupun penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan rakyat,” Pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, MADILOG SUMUT juga meminta agar DPRD Kab.Padang Lawas segera memanggil Pimpinan KPU Padang Lawas untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran Pilkada Serentak.

Menurutnya, sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD Padang Lawas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dalam pilkada serentak dikelola secara baik dan sesuai dengan peruntukannya.

“Kami berharap DPRD Padang Lawas segera memanggil pimpinan, komisioner dan sekretaris KPU kab. Padang Lawas untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai penggunaan anggaran pilkada, Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam setiap pengelolaan anggaran negara, dan itu harus diterapkan dalam setiap tahapan Pilkada,” jelasnya.

“Kita akan menunggu bersama-sama transparansi dari KPU Padang Lawas dan keseriusan lembaga terkait yaitu BPK RI dan DPRD Padang Lawas. Jika tidak ada juga keberanian dari KPU Padang Lawas dalam waktu dekat untuk memberikan transparansi penggunaan anggaran pilkada serentak, maka sesuai dengan hasil konsolidasi  MADILOG SUMUT kami akan melaksanakan demonstrasi,” pungkasnya.*(tim)

MEDAN,- 

Koalisi Pemuda dan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KOPDAM SUMUT) yang diketuai oleh Aldi Pulungan mendatangi Polrestabes Medan Senin, 23 Desember 2024.

Tujuannya yakni untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas POLDA Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 3 Januari 2025, Terkait Dugaan KKN di tubuh Dinas PU Kab. Padang Lawas, tentang  pengerjaan program Tali Air Yang Sampai Saat ini belum melakukan Serah terima ke Desa-Desa. 

"Hal ini patut kami curigai adanya indikasi KKN dan kami menilai pihak PU terkesan amburadul dalam Pelaksanaan program Tali Air Pada Wilayah Kecamatan Ulu Barumun, Barumun Baru dan Sosopan Yang dimulai dari desa Mompang Kec barumun Baru sampai ke Desa Paringgonan Kec Ulu Barumun kemudian di Beberapa desa lain di kec Sosopan antara lain Desa Siundol Julu, Huta Bargot, Aek Bargot Dan Siangunan", ujar Aldi

Kemudian Aldi juga menambahkan, Berdasarkan tinjauan yang kami lakukan di beberapa lokasi tempat pengadaan program Pengaliran Air Bersih T.A 2023 Dengan Pagu 2 Miliar Per Desa dan keseluruhan anggaran mencapai 150 Miliar. “Kami menduga Pihak PU telah melakukan Praktek KKN bahkan kami juga mendapat informasi PU mendapat Fee Sebesar 15% dari dana DAK T.A 2023, belum lagi Proses pengerjaannya belum serah terima dari T.A 2023 Sampai sekarang” Ujarnya.

KORLAP ALDI PULUNGAN juga menambahkan bahwa program Tali Air ini tidak Sesuai dengan RAB mulai dari coran yang tidak rapi,tidak merata, pipa yang bocor, kran yang kualitas buruk, air keran yang kurang memadai dan bahkan sampai kran air yang kering.

"Maka dari itu kami meminta Aparat Penegak Hukum Serius dalam menangani Kasus-kasus Dugaan Korupsi yang ada di Dinas PU Padang Lawas, dan kami meminta untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PU Padang Lawas serta seluruh yang terlibat di dalamnya ," Tutup Aldi. (TIM)

Medan,-

Sejumlah Mahasiswa yang terhimpun dalam lembaga Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kab.Padang Lawas Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Jumat.Medan (20/12/2024).

Dalam pantauan awak media, selama unjuk rasa  tersebut berjalan, demonstran mendapat pengawalan ketat dari pihak personil kepolisian Kota Medan.

Arsyat Siregar selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda Kec.Huristak Kabupaten Padang Lawas terindikasi dugaan tindak pidana korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut adanya kekurangan pada volume  pekerjaan, sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada," Pungkasnya.

Disamping itu, Ketua Umum FMPKP-Sumut menyinggung dalam orasinya "bahwa kepala desa Tarsihoda-hoda diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat, ketika warga meminta tanda tangannya dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah, akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee", Tegasnya."

Oleh karena itu Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan mereka  melalui A.Sayuti NST, "meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera panggil dan periksa seluruh realisasi anggaran desa dan juga pada pekerjaan proyek tersebut."

"Kami berharap aparat Penegak hukum agar melakukan penyelidikan Kepala Desa Tarsihoda-hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi korupsi pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023 dan juga pada perbuatan dugaan pungli," Jelasnya. 

Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 (jam) Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Fungsional Kejaksaan Monang Sitohang memberikan tanggapan, “terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa, bahwasanya kasus ini telah dilimpahkan ke Kejari Padang Lawas agar mempermudah prosesnya,” Terangnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi meminta kepada Kejatisu dan Kejari Palas  agar memanggil kepala desa tersebut untuk mengusut tuntas atas aspirasi dugaan penemuan kami,dan kami akan mengawal terus sampai permasalahan ini di tuntaskan.(tim)

Medan.Senin.(16/12/2024)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Persatuan Mahasiswa Padang Lawas (PERMASI PALAS) menggelar aksi penggalangan dana yang dilaksanakan di jalan Mesjid Raya Al Mashun Kota Medan dan Lampu Merah Aksara jalan william iskandar, dengan tujuan untuk membantu masyarakat di kabupaten Padang Lawas yang ditimpa  musibah banjir bandang/longsor,Minggu.(15/12/2024).

Menurut pantauan awak media, Puluhan kader PERMASI-PALAS melakukan aksi penggalangan dana turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Andi Alamsyah Hasibuan, selaku koordinator aksi penggalangan dana,  menyampaikan "Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di kabupaten Padang Lawas yang saat ini tengah menghadapi musibah banjir bandang/longsor yang merenggut enam korban jiwa, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada kawasan sekitar rumah kejadian, dan meninggalkan dampak yang sangat berat bagi warga setempat."

Disamping itu juga Ahmad Fikram Harahap selaku Wakil Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Padang Lawas (PERMASI PALAS) menyampaikan "Kegiatan penggalangan dana ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Padang Lawas, terutama yang terdampak bencana alam Diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggulangi permasalahan yang ada".

Program ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa yang berada di perantauan dengan masyarakat yang ada di kampung halaman, Selain sebagai bentuk pengabdian, penggalangan dana ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang berada di kab. Padang Lawas.

Dengan adanya kegiatan penggalangan dana ini, diharapkan tidak hanya bantuan materil yang dapat diberikan, tetapi juga semangat gotong-royong dan solidaritas yang semakin kuat antara mahasiswa dengan masyarakat Padang Lawas, Melalui upaya bersama ini, kita dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan warga setempat.

Aksi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dan memperlihatkan rasa solidaritas serta kepedulian sosial dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini.(tim)

MEDAN,- (13/12/2024).

Massa aliansi yang mengatasnamakan Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Kembali Mendatangi Kantor PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut melakukan aksi unjuk damai,Kamis.12/12/2024.

Dimana Kedatangan DPRD Palas yang ke 2 (dua) kali Mempertanyakan proses Tindak Lanjut PT. Pertamina Terkait Permasalahan Kelangkaan Minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas Menyampaikan Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar berhadir di hadapan mereka untuk menjelaskan tindak lanjut laporan mereka terkait kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

“Khususnya masyarakat Padang Lawas sudah geram dan mulai menjerit di karenakan Harga Minyak di Penjual Eceran sangat tinggi atau Mahal, di sebabkan  BBM Bersubsidi sudah tidak Lagi didapatkan Masyarakat di SPBU Kab.padang Lawas," Ucap Ibrahim Pohan.

"Bapak Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar mencari dan memecahkan permasalahan ini dan mengusut tuntas siapa dalang dibalik dugaan adanya penyelewengan penyaluran BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas." Lanjutnya.

Ibrahim juga Menyampaikan, disini juga mereka meminta Kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN RI agar tidak tinggal diam dalam melihat permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2 (dua) orang perwakilan dari PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut datang Menanggapi Aksi Unjuk rasa damai oleh Aliansi DPRD Palas.

Dimana Tina dan Rodi selaku Perwakilan dari PT. Pertamina menyampaikan terkait laporan dan orasi yang disampaikan “beberapa hari yang lalu sudah kami Tindak Lanjuti dan sudah kami Keluarkan surat Teguran Ke Pihak SPBU yang di Laporkan, Disini baru 2 SPBU yang sudah Kami Keluarkan surat teguran sisanya akan menyusul secepatnya,” ujar Tina sembari memperlihatkan Surat Teguran yang sudah dibawa untuk ditunjukkan kepada massa aksi.

“Jika pihak Pendemo membawa permasalahan ini ke ranah hukum kami dengan senang hati dan mendukung dan siap jadi saksi,” tambah Rodi.

Setelah beberapa menit tanya jawab massa aksi dengan pihak pertamina terlihat suasana sangat menegangkan dikarenakan pendemo meminta ke pihak pertamina agar tidak main-main dengan permasalahan ini.

Permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini, Sehingga permasalahan ini Secepatnya harus dituntaskan untuk ketersediaan BBM oleh masyarakat padang lawas pada khususnya.*(tim)

Medan.Selasa.(10/12/2024).

Sejumlah massa dari Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas ( DPRD - Palas ) melakukan aksi unjuk rasa damai kantor Pertamina Sumbagut Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi Se-Kab.Padang Lawas".

Pantauan awak media koordinator aksi sekaligus Ketua aliansi DPRD - Palas Ibrahim Cholil Pohan mengemukakan didalam oransinya, dimana masyarakat pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain sangat sulit untuk mendapatkan BBM dan juga melakukan pembelian BBM di SPBU khususnya di Kab.padang lawas, akibat ulah pengelola atau manajemen SPBU.

"Dimana hampir setiap hari selalu terpampang plank yang bertuliskan BBM sedang perjalanan, terlihat dalam pantauan kami dan kesaksian masyarakat sekitar khususnya pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain bahwa mereka kecewa atas kelangkaan BBM tersebut". Ujarnya

Diteruskan, Panggilan akrab bung ibrahim juga menyebutkan adanya dugaan kuat SPBU bekerja sama dengan oknum pembeli jerigen yang selalu tersedia kapanpun.

Ditambahkan, "Hal ini merupakan kerja sama mereka dalam meraup keuntungan yang lebih banyak, Sehingga terjadi harga BBM pertalite Rp. 13.000 s/d 15.000/ liter dan harga Bio Solar Rp. 8500 s/d 10.000/ liter". Tegasnya.

Ketua DPRD - Palas menguraikan dengan dasar itu mereka menyampaikan keluhan dan jeritan masyarakat ke Pihak Pertamina Sumbagut agar segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan apabila terbukti dan secara meyakinkan agar SPBU Pertamina Sumbagut mencabut izin SPBU yang kami duga antara lain adalah 

- 14227309 (Sibuhuan)

- ⁠14227349 (Sibuhuan)

- ⁠14227348 (Huta lombang)

- ⁠14227340 (Binanga)

- ⁠14227343 (Binanga)

Selanjutnya,"Turut kita minta juga kepada Kapolda Sumut agar dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya, Melihat pokok permasalahan ini, masyarakat kab.padang lawas sudah resah atas kelangkaan BBM bersubsidi tersebut." harapnya.

Dalam penyampaiannya, Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas juga menduga adanya dugaan Oknum aparat yang ikut andil dan bermain-main dalam pengamanan penimbunan BBM bersubsidi se-Kab.padang lawas.

“Dan selanjutnya kami aliansi DPRD-Palas juga meminta kepada Pangdam I / Bukit Barisan di kota Medan agar turut ikut menindak oknum anggota yang nakal,dalam hal tersebut adanya dugaan oknum aparat yang melakukan pengamanan dalam meraup keuntungan dampak tersebut menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi khususnya di Kab.padang lawas". Sambungnya.

Sikap terakhir orasinya dari aliansi DPRD-PALAS akan menunggu aksi dan reaksi para pihak-pihak terkait dalam menindak lanjuti permasalahan ini, “kami menunggu dalam waktu 2 X 24 jam  Bilamana tidak ada Tindak lanjut atas aksi yang kami lakukan, Maka kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi",Terang Ibrahim Cholil Pohan.(tim)