MEDAN,- Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (MAKOR-Sumut) melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kantor Bawaslu Sumatera Utara terkait dugaan pengadaan sewa meubelair dan peralatan kantor tahun 2023. Jum'at.(20/09/2024)

Adapun pengadaan tersebut diperuntukkan untuk di wilayah kabupaten dan kecamatan se-Sumatera Utara dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp.10.000.000.000.00, (Sepuluh Milyar).

"Pantauan awak media, koordinator aksi selaku Marzan Harahap agar meminta kepada penegak hukum segera memanggil dan memeriksa saudara inisial FMS selaku Koordinator Sekretaris Bawaslu Sumut yang kami duga adanya indikasi  melakukan KKN dan merugikan uang negara".

"Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi Sumatera Utara agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terindikasi KKN, dan apabila penegakan hukum menemukan unsur 2 alat bukti segera melakukan penangkapan secepatnya,Ujarnya.

Marzan Harahap juga meminta dan mendesak Kejati-Sumut  Agar menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran sewa meubelair dan peralatan kantor yang diperuntukkan untuk kabupaten dan kecamatan Se-Sumatera Utara tahun 2023 dengan nilai pagu anggaran sekitar 10 milyar.

Adapun tuntutan MAKOR- Sumut: 

1. Kami meminta kepada Kepala Bawaslu Sumatera Utara agar mengevaluasi kinerja koordinator sekretaris Bawaslu yang kami duga gagal dalam menjalankan tugasnya terkait sewa meubelair dan peralatan kantor yang di peruntukkan untuk kabupaten dan kecamatan se-Sumatera Utara dengan pagu anggaran 10 miliar.

2.Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa koordinator sekretaris Bawaslu Sumut terkait dugaan sewa meubelair dan peralatan kantor tahun 2023 yang diperuntukkan untuk kabupaten dan kecamatan se Sumatera Utara.

3.Usut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan inisial saudara FMS selaku koordinator sekretaris Bawaslu Sumut yang kami duga pengadaan peralatan kantor tahun 2023 tidak sesuai spek dan tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa dan kami sangat menduga adanya mark-up terkait apa yang kami sampaikan di atas.

4.Kami meminta aparat penegak hukum agar konsisten dalam menjalankan hukum sesuai undang undang yang berlaku dan tidak pandang bulu karna sepengetahuan kami saudara inisial FMS sudah pernah diperiksa dan tidak ada tindak lanjut sama sekali.

Kegiatan unjuk rasa tersebut berjalan dengan kondusif, setelah di sambut pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, massa MAKOR-SU pun membubarkan diri dengan tertib.*(tim)

MEDAN,- Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) kembali menggelar aksi unjuk rasa damai ke markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dugaan Pungli yang terjadi di desa Pasir Lancat Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas,  Kamis, (19/09/2024).

Dimana dalam aksi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) Ibrahim Cholil Pohan. 

"Ibrahim meminta Kapolda Sumatera Utara agar peka terhadap kegiatan dugaan pungli yang merajalela di Desa Pasir Lancat Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas". 

"Oknum Kepala Desa Pasir Lancat diduga melakukan pengutipan terhadap masyarakat petani yang melewati jembatan gantung (Rambin) di Desa Pasir Lancat Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas". 

"Tersiar setiap masyarakat petani harus melakukan penyetoran hasil panen sebanyak 1-2 tabung kepada 'Mak Adi dan Ibu Saida" yang diduga suruhan kepala desa Pasir Lancat Baru".

"Pengutipan tersebut dilakukan untuk biaya pemeliharaan jembatan gantung (Rambin) yang di bangun menggunakan DD Pasir Lancat Baru dengan pagu anggaran Rp. 691.543.000,00 T.A 2017".

"Sangat lucu kebijakan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Pasir Laccat kata Ibrahim di saat orasi, Kalau memang harus diwajibkan sekali tahun untuk melakukan pemeliharaan kenapa harus dibebankan kepada masyarakat, itukan sudah jelas jembatan gantung tersebut adalah aset negara, Seharusnya di pemeliharaan tersebut mestinya memakai anggaran APBDes", Pungkasnya. 

Lanjut Ibrahim, ini malah masyarakat yang dibebankan kepada masyarakat, cukup masyarakat membayar pajak, jangan lagi dibebankan untuk dana pemeliharaan aset negara, Ucap Ibrahim di Waktu Orasi. 

Aksi Mahasiswa TAMU langsung disambut hangat oleh perwakilan Polda Sumatera Utara Kompol Martualesi Sitepu S.H, M.H selaku Kanit Unit 2 Subdit 3 Tipidkor Dit Krimsus Polda Sumatera Utara. 

"Terimakasih kami ucapkan kepada adik adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya, aspirasi dan tuntutan adik adik ini sangat berharga bagi kami untuk membasmi kejahatan kejahatan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.".

Harapannya adik adik mahasiswa segera memasukkan laporan (Dumas) ke Krimsus, Agar bisa kita proses dan kita tindak lanjuti sesuai dengan tuntutan aksi adik adik sekalian, ucap Kompol Martualesi Sitepu. 

Setelah mahasiswa diarahkan memasukkan laporan, terlihat beberapa perwakilan masuk ke gedung Dirkrimsus Polda Sumatera Utara untuk memasukkan laporan sesuai yang di arahkan. 

Laporan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan di terima oleh Jhoni Sekitar pukul 13:00 Wib di ruangan Subbag Renmin Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.*(tim)

LANGKAT,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat laksanakan sosialisasi dan peluncuran jingle serta maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024 yang digelar di Alun-alun Taman T. Amir Hamzah, Stabat, pada Jumat (20/9/2024). Acara ini sekaligus menggelar kegiatan senam sehat yang bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat dan menjaga kedamaian menjelang Pilkada.

Turut hadir dalam acara tersebut Pj Bupati Langkat,Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si., Kajari Langkat Yuliarni Appy, SH, MH., perwakilan Dandim 0203/LKT Mayor Inf Hasanudin Batubara, Ketua PN Stabat Suhendra SH., Ketua KPU Langkat Taufik Ramdhan, Ketua MUI Langkat H. Zulkifli Ahmad Dian, LC, MA., serta tamu undangan lainnya. Acara juga dihadiri salah satu calon Wakil Bupati Langkat, Adli Tama Hidayat Sembiring, S.AB., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan jingle “Ayo Memilih” dan maskot berbentuk gajah yang diberi nama “Si Katlih” (Siap Langkat Memilih) dan “Si Katsih” (Siap Langkat Demokrasi), yang diharapkan menjadi simbol semangat partisipasi dan demokrasi di Kabupaten Langkat.

Dalam kegiatan tersebut Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan pentingnya Pilkada sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan damai. “Pilkada yang damai dan tertib adalah cerminan dari masyarakat yang dewasa dalam berpolitik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peluncuran jingle dan maskot ini bukan sekadar simbol, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serta menjaga kondusifitas selama proses berlangsung. “Kita harus mewujudkan Pilkada yang tidak hanya meriah, tetapi juga mencerminkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Langkat,” lanjutnya.

Pj Bupati Langkat juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari penyelenggara hingga peserta dan pendukung, untuk berpartisipasi aktif menjaga kedamaian dan ketertiban selama proses Pilkada. “Marilah kita tunjukkan bahwa Kabupaten Langkat mampu melaksanakan Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat,” tegas Faisal.

Ia juga mengapresiasi kerja keras KPU Langkat dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, seraya berharap bahwa proses Pilkada dapat berjalan lancar tanpa ada konflik atau gesekan di masyarakat.Ketua KPU Langkat, Taufiq Ramadhan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Langkat, Pemda Langkat, serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan KPU. Ia juga meminta doa agar pelaksanaan Pilkada berjalan sukses pada 27 November 2024, dimana sebanyak 781.526 pemilih yang tersebar di 1.658 TPS akan memilih Gubernur, Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan lima tahun mendatang.

Pada 22 September 2024, KPU Langkat akan menetapkan bakal calon menjadi calon, dan pada 23 September 2024 akan dilakukan pengundian nomor urut. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses ini berjalan dengan baik dan lancar, tutup Taufiq. (ridwan)

MANDAILING NATAL,- Hilman Nasution kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mandailing Natal  masa bakti 2024 - 2029, dalam Musyawarah Daerah (Musda) II  di Medan Sabtu, 7 September 2024.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hilman menyampaikan bahwa visinya pada periode kedua ini yaitu PPNI Mandailing Natal yang bermartabat, setara, dan sejahtera.

"Kemudian untuk misi, saya mengusung misi membangun hubungan jejaring dengan stakeholder maupun badan pelatihan dan workshop demi memenuhi tuntutan undang-undang kesehatan yang baru untuk pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) anggota PPNI,"   katanya memaparkan misinya sebagai Ketua PPNI.

Selanjutnya Hilman menyampaikan  mendorong perawat untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan melalui pendidikan, serta membangun kerja sama yang produktif dengan organisasi profesi lainnya.

Hilman Menceritakan, pada tahun-tahun awal kepengurusan periode sebelumnya, PPNI Mandailing Natal banyak  menghadapi tantangan dan rintangan  yang berat akibat pandemi covid-19. Kondisi ini menuntut para perawat harus berinovasi melaksanakan program dan kegiatan serta berjibaku sebagai garda terdepan dalam mengatasi pandemi covid-19,Alhamdulillah PPNI di wilayah Mandailing Natal dengan sigap dan tanggap terus bekerja dan terlaksana untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami juga dihadapkan pada tantangan profesionalisme perawat yang membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan, tuntutan-tuntutan keilmuan atau banyak rekan-rekan kami yang masih membutuhkan peningkatan pendidikan dan pengetahuan, baik itu melalui pendidikan" imbuhnya.

Tantangan berikut yang dihadapi PPNI Mandailing Natal  adalah kesetaraan dan keadilan dalam kesejahteraan perawat di Mandailing Natal 

Dimana pada awalnya profesi kami ini seperti dilihat sebelah mata, tetapi akhir-akhir ini kita sudah mulai menggeliat dan mulai berkembang sehingga ke depan perawat di Mandailing Natal menjadi perawat yang profesional, bermartabat, setara dan sejahtera dengan dukungan semua pihak dalam pembinaan, baik itu pemerintah daerah maupun DPW PPNI," lanjutnya.

Musda II PPNI Mandailing Natal  digelar selain untuk memilih pengurus yang baru, juga menjadi ajang untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya serta merumuskan program lima tahun ke depan.

Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal   Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara ( Provsu( Mansur Al Hazkiyani,S,Kep,Ners, Sekretaris DPW Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Dr.Evi Karota Bukit ,S,kp,MNS,Kadis Kesehatan Madina dan Forkopimda yang juga seluruh pengurus PPNI Madina yang sekaligus melantik Ketua PPNI terpilih dan pengurus PPNI,bertempat Di Aula Ballroom Ladang Sari,Kamis 19/9/2024.

Kabiro Madina (INDRA)

Medan. Kamis. (19/09/2024)

Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Ikbal Hanafi Hasibuan mengecam atau mengutuk keras tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh diduga kelompok inisial U.K terhadap Sekjen MPN Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman.

Menurutnya, tindakan tersebut telah mencoreng nama baik organisasi dan tidak dapat dibiarkan, Ikbal Hanafi Hsb meminta kepada polisi segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut, "Kami seluruh jajaran Pemuda Pancasila Sumatera Utara mendesak agar kelompok inisial U. K segera ditangkap dan diadili sesuai tindakan dan perbuatannya," tegas Ikbal Hanafi Hasibuan dalam konferensi pers, Kamis (19/9/2024).

"Sekjen MPW Sumut Ikbal Hanafi Hasibuan menambahkan bahwa,  Pemuda Pancasila Se-Sumatera Utara siap mengawal kasus ini hingga tuntas", Jelasnya

"Satu kader kami terluka, kami semua merasakan dampaknya, Untuk itu, kasus ini harus segera diusut secepatnya oleh penegak hukum”pungkasnya.

"Ia juga menuntut agar aparat penegak hukum memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku penganiayaan terhadap Arif Rahman, Kami berharap keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama bagi mereka yang berani melakukan kekerasan terhadap anggota Pemuda Pancasila," Tegasnya.

Kasus penganiayaan Arif Rahman ini telah menarik perhatian besar di kalangan Pemuda Pancasila, Banyak anggota yang berharap agar proses hukum berjalan cepat dan transparan, sehingga bisa menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan serupa di masa depan,Tandasnya.*(AIS)

Stabat, Langkat-

Lokasi Gedung Serba Guna Manunggal Langkat Berseri (GOR Stabat Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang segera digunakan venue cabang olahraga (cabor) Sambo (Samozashchita Bez Oruzhia) mulai 16 - 19 September 2024 mendatang, ternyata kondisi terkini GOR tersebut telah siap, aman dan tidak becek seperti yang diberitakan  beberapa media online baru baru ini.

Foto yang sempat viral menunjukkan becek berair tersebut merupakan halaman samping bangunan baru atau GOR Mini, dimana bangunan tersebut nantinya sebagai tempat tunggu dan ruang pemanasan kalangan Atlit cabor Sambo. 

Pantauan wartawan Sabtu (14/9/2024), halaman yang terlihat berair itu tidak digunakan sebagai sarana apapun di perhelatan venue Sambo 16 September mendatang. Air tergenang itu karena guyuran hujan, dan tidak mempengaruhi suksesnya perhelatan atlit di venue Sambo di PON XXI 2024 Aceh-Sumut.

Halaman berair itu juga bukan sarana parkir kendaraan dan bukan lokasi pertandingan, karena lokasinya disamping dan dibelakang bangunan gedung baru, yang anggarannya diluar anggaran renofasi Gedung Serba Guna Manunggal Langkat Berseri sebesar Rp 2,9 miliar tersebut.

Terpantau, diluar Gedung Serba Guna Manunggal Langkat Berseri tampak lokasi parkir kendaraan peserta maupun pengunjung yang sudah bersemen keras, rampung dan bebas becek.

Kepala Dinas PUPR Langkat, Khairul Azmi, mengatakan, Gedung Serba Guna Manunggal Langkat Berseri untuk venue cabor Sambo sudah selesai direnovasi dan siap digunakan.

"Kita bekerja keras menyelesaikan semua target pekerjaan, GOR sudah aman, kita kontrol terus hingga hari ini. Tentang becek itu, halaman yang diluar sarana dan prasarana pertandingan cabor sambo. Abang liat lah sendiri, kan sudah aman, lapangan parkir bukan ditempat becek. Kalau untuk penimbunan yang becek, nanti diusulkan anggarannya," kata Azmi.

Gedung Serba Guna/GOR Stabat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sudah berubah wajah menjadi semarak, bersih dan nyaman setelah mengalami renovasi untuk lokasi perhelatan kalangan atlit cabang olahraga (cabor) Sambo (Samozashchita Bez Oruzhia) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut, yang akan berlangsung mulai 16 – 19 September 2024 mendatang.

Ada 148 atlit cabor Sambo dari 20 Pengurus Provinsi (Pengprov) sambo se-Indonesia yang bakal bertarung di Gedung Serba Guna/GOR Langkat nantinya.

Seperti apa yang dikatakan Arnold Silalahi selaku Technical Delegate (TD) cabor sambo PON XXI 2024, cabor sambo di PON tahun ini dikemas secara profesional dan proporsional.

“Wasit International Technical Oficial (ITO) kami datangkan dari Uzbekistan dan dari Federasi Sambo Asia juga hadir,” kata Arnold kepada wartawan, Selasa (2/9/2024).

Arnold menyebut, untuk wasit dan juri lainnya sudah mengantongi lisensi nasional A.

“Untuk Dewan Hakimnya juga dari Internasional,” sebutnya.

Disebutkan Arnold, untuk wasit dari Indonesia ada 20 orang ditambah dari ITO 2 orang, dan 10 wasit lokal yang berlisensi C dan B.

Faktor netralitas dan keamanan harus benar-benar diperhatikan serta menjadi prioritas utama.

Ada dua katagori yaitu sport dan combat. Di sport ada bantingan, bertahan dan kuncian. Sementara di combat ada pukulan dan tendangan, sehingga sambo dikategorikan olahraga keras.

“Cabor sambo memulai pertandingan pada tanggal 16 hingga 19 September 2024 di GOR Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” sebutnya lagi.(Kominfo Langkat).

Sei Bingai, Langkat – 

Sebanyak 199 warga Kecamatan Sei Bingai menerima Buku Tabungan Program Aspirasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 dalam sebuah acara yang berlangsung di Jambur Graha Purnama Desa Pasar 8 Namo Terasi, Kamis (13/9/2024) malam. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan warga, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui program BSPS.

Pj Bupati Langkat, M. H. Faisal Hasrimy, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anggota Komisi V DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, SH, yang telah berperan aktif dalam mewujudkan program ini di Kabupaten Langkat.

"Kolaborasi ini adalah langkah yang sangat baik untuk memajukan Kabupaten Langkat. Saya berharap kerjasama seperti ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Langkat," ujar Faisal Hasrimy.

Program BSPS ini memberikan bantuan senilai Rp20 juta per penerima, yang terbagi menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Bantuan ini ditujukan untuk memperbaiki rumah warga yang termasuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan prioritas untuk masyarakat MBR.

Faisal Hasrimy juga menekankan pentingnya program ini dalam mengatasi permasalahan RTLH di Kabupaten Langkat. Saat ini, terdapat sekitar 17.000 RTLH yang masih memerlukan perhatian.

"Ini adalah tantangan bagi kita semua, dan saya mengajak seluruh pihak, mulai dari kepala desa, camat, hingga OPD terkait, untuk bersama-sama mengurangi jumlah RTLH. Kita bisa menggunakan berbagai sumber anggaran, mulai dari Dana Desa, APBD, APBN, hingga menjalin kerjasama dengan kementerian terkait," tegas Faisal.

Dalam acara tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu, SH, mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sudah ada 700 bantuan BSPS yang disalurkan ke Kecamatan Sei Bingai. Ia juga berkomitmen untuk menambah 200 bantuan BSPS lagi di tahun 2024.

"Ini adalah hasil dari kerja keras dan kegigihan Pj Bupati Langkat. Manfaatkanlah bantuan ini dengan sebaik-baiknya, karena rumah adalah tempat yang akan kalian huni seumur hidup," kata Bob Andika di hadapan warga.

Camat Sei Bingai, Thomas Sitepu, SE, turut mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima warganya dan berharap program ini terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Iswanto, ST., M.Si, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Kadis Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, serta para pejabat tinggi lainnya di Pemerintah Kabupaten Langkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh camat dan kepala desa se-Kecamatan Sei Bingai.

Dengan adanya bantuan BSPS ini, pemerintah Kabupaten Langkat berharap dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan hunian yang layak, serta terus membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan bersama.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat – 

Dalam rangka memperkuat pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Langkat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Langkat menggelar Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan. Acara yang berlangsung pada Kamis (12/9/2024) di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, sebagai narasumber utama. Turut hadir Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Langkat.

Sebanyak 72 peserta, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha, ikut serta dalam kegiatan ini. Forum ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang standar pelayanan publik serta mendorong percepatan pelayanan yang lebih mudah dan efisien.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Langkat, Edi Suratman, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang standar pelayanan publik, khususnya dalam mempermudah proses pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya terkait perizinan usaha,” ujar Edi.

Sementara itu, James Marihat Panggabean, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, menekankan pentingnya peningkatan digitalisasi dalam pelayanan publik di Langkat. "Digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga terhindar dari maladministrasi," kata Jams.

Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk terus melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Langkat, khususnya dalam bidang perizinan. "Pelayanan publik yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, cepat, dan mudah adalah prioritas utama kami. Kami berupaya memastikan setiap proses perizinan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tegas Faisal.

Faisal juga menambahkan bahwa Kabupaten Langkat perlu terus melakukan pembenahan dengan mencontoh praktik terbaik dari daerah lain agar tidak tertinggal dalam hal pelayanan publik. "Kita harus terus belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih maju dalam pelayanan publik, agar Langkat bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.

Acara ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh sejumlah pihak yang terlibat, termasuk Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMDI) Kabupaten Langkat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Rumah UMKM, Ketua Porda UMKM, akademisi dari STAI Jamiyah Mahmudiyah, serta perwakilan dari Kadin, HIPMI, Ombudsman RI, dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat – 

Pj Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menghadiri acara pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Baznas Kabupaten Langkat untuk triwulan III, yang disalurkan kepada masyarakat dengan total bantuan senilai Rp 221.282.000. Acara tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada Kamis (12/09/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat menegaskan bahwa pendistribusian ZIS ini merupakan upaya bersama dalam mendukung masyarakat yang berhak menerima bantuan. “Baznas Langkat terus berikhtiar untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bersyukur atas meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Langkat dalam membayar zakat fitrah dan sedekah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Baznas,” ujar Faisal Hasrimy.

Bantuan yang disalurkan ini berasal dari infaq para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat, serta hasil setoran dari IRTM (Instalasi Rumah Tangga Miskin) yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Pj Bupati berharap, di masa mendatang jumlah infaq dan zakat dapat terus meningkat dengan partisipasi aktif dari para PNS dan masyarakat Langkat.

“Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi yang menerima, dan menjadi berkah bagi yang memberi. Mari bersama-sama kita wujudkan Langkat yang makmur dan sejahtera melalui aksi kebaikan seperti ini,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas Kabupaten Langkat, Thantawi Jauhari, MA., menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Bupati Langkat atas dukungannya yang konsisten terhadap program-program Baznas. Ia juga menyampaikan bahwa pendistribusian zakat ini mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk bedah rumah, modal usaha, biaya perobatan, serta donasi untuk Palestina.

Berikut rincian bantuan ZIS Baznas Langkat untuk triwulan III:

Bantuan bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 6 unit sebesar Rp 150 juta. Sebanyak 4 unit rumah dibiayai oleh Baznas Kabupaten Langkat, sedangkan 2 unit lainnya berasal dari Baznas Provinsi Sumatera Utara, dengan masing-masing rumah mendapatkan Rp 25 juta.

Bantuan modal usaha untuk 8 UMKM sebesar Rp 8 juta, masing-masing mendapatkan Rp 1 juta.

Bantuan biaya perobatan untuk 15 orang sebesar Rp 15 juta, masing-masing menerima Rp 1 juta.

Donasi Palestina tahap II sebesar Rp 26.282.000 yang diserahkan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan 100 paket sembako untuk kaum dhuafa dengan total Rp 12 juta, masing-masing paket senilai Rp 120 ribu.

Bantuan biaya pendidikan untuk 10 siswa dengan total Rp 10 juta, masing-masing menerima Rp 1 juta.

Pada acara tersebut, Pj Bupati Langkat juga menyerahkan donasi Palestina tahap II kepada Baznas Provinsi Sumut, serta piagam penghargaan kepada Syamsul Arifin atas partisipasinya dalam membayar zakat secara rutin. Selain itu, Kecamatan Pematang Jaya juga mendapatkan apresiasi sebagai penggerak zakat, infaq, dan sedekah yang aktif.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, SE., turut mengapresiasi kinerja Baznas Langkat dalam menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat menjadi amal jariah bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara, Prof. Dr. Muhammad Hatta, juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Bupati Langkat atas dukungannya yang berkelanjutan terhadap program zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Langkat. Menurutnya, Pj Bupati telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan menerbitkan surat edaran yang mendorong para ASN untuk menyisihkan rezeki mereka melalui Baznas.

Acara pendistribusian ZIS triwulan III ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Langkat, Ketua MUI Kabupaten Langkat H. Zulkifli Ahmad Dian, LC., MA., serta para penerima bantuan dari berbagai program.

Melalui kegiatan ini, Baznas Kabupaten Langkat kembali membuktikan komitmennya dalam membantu masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Padang Lawas. Minggu. (15/09/2024).

Aliansi KOMPAS (Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumut) menghubungi awak media dan memberikan keterangan pada penilaian inspektorat Kab. Padang Lawas saatnya turun ke desa desa, untuk meminimalisir pengelolaan anggaran Dana Desa, karena dinilai adanya dugaan berpotensi melakukan praktik tindak pidana korupsi atau ada upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Kepala desa di Kab. Palas. 

Ia juga menyebutkan, bahwa Kami memberikan contoh seperti kinerja Kepala Desa Sibual Buali Kecamatan Ulu Barumun Kab. Padang Lawas, yang terlihat jelas adanya dugaan melanggar ketentuan dan peraturan, dalam hal ini dapat kami utarakan seperti Sewa Kantor Desa Yang dicantumkan pada APBDes senilai Rp. 12 juta.

 Jika kita melihat kondisi dari sewa rumah yang diduga dipakai untuk kantor desa, anggaran sewa kantor tersebut dinilai terlalu tinggi, dengan kondisi kantor Desa dimaksud sangatlah tidak masuk akal.

Ditambah lagi dari informasi yang kami dapatkan aliansi KOMPAS menilai dari gaji Operator Desa senilai Rp. 2 juta perbulan namun tidak pernah terlihat batang hidungnya, hal ini jelas suatu upaya memperkaya diri sendiri. 

Kami menduga pada realisasi anggaran pada Desa tersebut tidak dapat diyakini kebenaran pengelolaannya, kami meminta kepada aparat penegak hukum periksa anggaran desa tersebut.

Kami juga mendapat informasi bahwa surat dari Bupati terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desanya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, dalam surat tersebut diduga Bupati memerintahkan Kepala Desa agar dibatalkan pengangkatan salah seorang perangkat desa, namun sampai dengan sekarang ini tidak ditindaklanjuti oleh kades bersangkutan, hal  ini terkesan bahwa kades lebih kuasa daripada bupati kab. Palas. 

Kami mengundang Inspektorat Kab. Palas dan APH (Aparat Penegak Hukum) agar turun ke lapangan untuk melihat kebenaran atas laporan Kami ini, ditambah lagi diduga dalam kasus lain bahwa Kepala Desa sibual buali merupakan salah satu penerima bantuan bedah rumah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 hal ini juga Kami nilai suatu pelanggaran Hukum.*(tim)

Batubara. Sabtu. (14/09/2024).

Mahasiswa KKN 82 Melakukan Sosialisasi Pembuatan Pestisida Alami dari Gulma Daun Babadotan  Sebagai Alternatif Pengendalian Hama Bagi Petani Di Desa Benteng Jaya Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu dirumah ibu Sulia dan ibu Ani  yang dihadiri oleh ibu-ibu wirit Benteng Jaya pada tanggal 23 Agustus 2024.

Anisa rohima sebagai moderator pada kegiatan sosialisasi dirumah ibu Ani membuka acara kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada Futri malinda Harahap sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya dan cara pembuatan dari pestisida berbahan daun babadotan.  

Kemudian Faradillah Dwi Sartika sebagai moderator sosialisasi di rumah ibu sulia membuka acara dan memberikan kesempatan kepada saudari Emya Kampina sebagai pemateri. 

Futri malinda Harahap dan Emya kampina ( sebagai moderator )  memberikan penjelasan tentang manfaat pentingnya penggunaan pestisida nabati, menjelaskan langkah-langkah pembuatan pestisida nabati daun babadotan di desa banteng jaya dan diharapkan dapat diterapkan dilahan pertaniannya, bahan yang digunakan bersifat alami dan banyak di temui disekitar lingkungan desa banteng jaya.

Kemudian para mahasiswa KKN memberikan brosur yang berisi informasi tentang pestisida dan cara pembuatannya. Tujuan dari pembuatan brosur ini untuk mempermudah ibu-ibu dalam membuat pestisida.

Setelah dilakukan kegiatan ini, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Banteng Jaya bagaimana cara mengatasi permasalahan gagal panen karena hama dan gulma, dengan pembuatan pestisida dari gulma babadotan ini yang nantinya dapat membunuh hama pada tanaman, sehingga masalah pada pertanian di desa Benteng Jaya dapat teratasi.

Berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta KKN, masyarakat banteng jaya sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam bertanya seputar tentang materi yang disampaikan oleh pemateri serta keinginan yang tinggi untuk memahaminya.*(tim)

MEDAN,-Massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Pemuda Mas Sumatera Utara soroti dugaan korupsi di satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Sumatera Utara pada pengerjaan proyek preservasi jalan Penen - Martelu Kecamatan Sibolangit yang menelan anggaran senilai Rp.25.435.844.000,00.

Para pengunjuk rasa meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk membentuk tim khusus mengusut dugaan korupsi proyek yang menghabiskan anggaran puluhan milliar tersebut tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT Trimukti Perkasa.

"Panggil dan periksa kepala satker PJN Wilayah IV Sumatera Utara dan kepala kantor diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, fakta di lapangan pekerjaan preservasi jalan Penen-Martelu Kecamatan Sibolangit asal jadi dan disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan." Ujar ketua DPW Pemuda Mas Sumut M Zulfahri Tambusai dalam orasinya, Jum’at (13/9/24).

Menurut Fahri, pekerjaan yang bersumber dari APBN menghabiskan anggaran puluhan milliar tersebut terkesan asal jadi dan diduga adanya konspirasi jahat yang merugikan keuangan negara milliaran rupiah.

"Panggil dan periksa PPK, PPTK, dan pihak perusahaan pemenang tender, diduga kuat secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok" tambahnya Zulfahri Tambusai.

Selain itu, Fahri juga meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk mencopot kepala Satker PJN Wilayah IV Sumatera Utara dinilai gagal dalam menjalankankan tugas dang fungsinya. "Copot kepala PJN Wilayah IV Sumut," teriaknya.

Diketahui, massa dari Pemuda Mas Sumatera Utara menggelar aksi pertamanya di kantor BBPJN Sumut, kemudian dilanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, di Kantor BBPJN Sumut kemudian massa aksi ditanggapi oleh bagian PPK. "Akan kita sampaikan dengan kepala PPK, karena PPK sedang sibuk, jadi tidak bisa turun langsung menanggapi," katanya yang saat itu didampingi bagian asisten umum.

Bagian asisten umum juga menambahkan, "Akan kita telusuri dan akan kita bentuk tim untuk turun ke lapangan melihat kondisi fakta dilapangan sebenarnya." bebernya kepada para pendemo.

Kemudian DPW Pemuda Mas Sumut melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan ditanggapi oleh Ibu J Sinaga. "Akan kita bantu proses dan akan di dalami kasus dan tuntutan yang di bawa ini," cetusnya dihadapan para pengunjuk rasa.

Mendengar itu, kemudian massa Pemuda Mas Sumatera Utara membubarkan diri dengan tertib, dah berjanji akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, (tim)