INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (IMAKOR Sumut) menggelar aksi, Senin (28/11/2022) di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Massa meminta kejaksaan memeriksa agar Direktur RSUD dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu yang mereka duga terlibat korupsi.

Massa yang dikomandoi Ketua IMAKOR Sumut dan Ridho Pasaribu selaku Kordinator Aksi dalam orasinya mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti demo sebelum ada kepastian hukum yang diberikan kepada Kepada Kepala RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu

“Kita meminta agar Kejati Sumut segera Memanggil dan Memeriksa Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu atas dugaan korupsi Pada Pengadaan Incinerator dengan nilai kontrak Rp.4,4 Milyar di RSUD Rantau Prapat dan Proyek Rekonstruksi Jembatan Engku Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp.2,7 Milyar yang kami duga berpotensi merugikan keuanga Daerah Labuhan Batu"tegas Ridho Pasaribu

Lanjut Ridho Pasaribu,diduga kedua proyek tersebut sebagai ajang mengambil keuntungan dan tidak sesuai RAB yang semestinya.

Massa meminta hukum harus ditegakkan di Sumut, tidak boleh tebang pilih, tidak ada yang kebal hukum. Kejaksaan Tinggi Sumut harus memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu diduga telah melakukan dugaan korupsi yang merugikan APBD Labuhan Batu.

Massa juga meminta agar Bupati Labuham Batu Bapak Erik Adtrada Ritonga mencopot jabatan Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu Siagian sebagai Kadis karena dinilai tidak mencerminkan pemimpin yang baik dan tidak menjalankan amanah dan jabatan dengan Profesional yang akan menghambat terwujudnya Visi Misi Bupati "Mambolo Labuhan Batu"

“Kami ingatkan Pak Bupati yang harus mengingat komitmennya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Labuhan Batu terkait Penanganan Pengaduan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup Ridho Pasaribu Sembari Membubarkan diri dengan Tertib ditengah pengawalan pihak kepolisian.(SS)

INILAHNUSANTARA.COM,Langkat,- Diduga Dana Bos tidak tepat sasaran dalam penggunaaanya.ketika Tim Wartawan menyambangi sekolah SMA YPP kami tidak berjumpa dengan oknum kasek. Tim Wartawan hanya berjumpa dengan oknum humas dan guru.

Ketika Tim Wartawan bertanya kasek ada pak? Oknum humas dan oknum guru mengatakan kepada Tim Wartawan lagi keluar kasek kami bg. beberapa Minggu kemudian Tim Wartawan kembali datang  kesekolah Tim Wartawan kembali datang dan jumpa dengan salah satu oknum guru, yang enggan disebutkan namanya kepada Tim Wartawan.ada apa bg bolak blek datang kesekolah kami,mau konpirmasi.berapa jumlah siswa disini pak.jumlah siswa disini sekitar 412 orang bang! Berapa kira kira uang SPP bayar disini pak! Uang SPP disini sebulan dikenakan 90 ribu rupiah bang. Sudah dibuat plank rincian dana bos pak. Setahu saya blom dibuat  bang! coba langsung tanyak sama kasek kami beliau yang lebih tahu sudah apa blomnya dipasang plank rincian dana bos. Sudah berapa lama pak Muhidin ST. jadi kasek disekolah SMA YPP jln masjid subulussalam.dua tahun bang, ujar! oknum guru kepada Tim Wartawan. sawit seberang kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat. Oklah pak terima kasi atas informasinya, Senin (21/11/2022)

Ketika Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi), diminta tanggapan tentang Sekolah YPP Sma sawit seberang minta Poldasu dan Kejatisu panggil dan periksa kasek SMA YPP sawit seberang diduga tidak tepat sasaran penggunaann dana bos.( Tim)

INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Ketua DPP  KOMPAS ( Koalisi Mahasiswa Pemuda Padang Lawas), Ahmad Rezki Hasibuan Mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Padang Lawas yang selalu sigap dalam membantu masyarakat.

 Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang tertolong oleh Dinas Sosial, sehingga  bisa berobat tanpa BPJS Kesehatan.

“Dasar itu patut kita apresiasi keaktifan Dinas Sosial.” Ujar Ahmad Rezki Hasibuan

“Bahkan sampai ke pelosok desa Ustaz. H. Achmad Fauzan Nst ( Kepala Dinas Sosial Padang Lawas ) ikut terjun kelapangan sehingga patut diberi penghargaan atas rasa terima kasih kita selaku masyarakat. “ tegas Ahmad Rezki Hasibuan

“Mudah mudahan Bapak Ustadz ( Kepala Dinas Sosial ) diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam Lindungan Allah Swt. Amin” harap Ahmad Rezki Hasibuan(SS)

INILAHNUSANTARA.COM,LANGKAT,-  Oknum Wartawan Media online inisial TG Kepanasan Sering DiBeritakan Mengenai Dugaan Tidak Transparan Dalam Penggunaan Dana Bos Sekolah SD Langkat. Khususnya SD Babalan Dan SD Brandan Barat.Diduga oknum Kasek Brandan barat saudara dari media Online inisial TG. Mana mungkin seorang Wartawan berani Beritakan salah satu sekolah SD negeri yang ada dilangkat. kalau tidak konfirmasi kesalah satu oknum kasek atau bendaharanya.Yang namanya wartawan propesional itu harus konpirmasi dan investigasi cek kelapangan.Tidak hanya mendengar sebelah pihak saja.

INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Kejatisu Lamban dalam menangani kasus dan ditambah Penyidiknya tidak transparan. Sejak 18 Maret lalu Laporan dari DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Kab. Padang Lawas Utara belum ada perkembangan, pihak Kejatisu seolah mengelak memberikan keterangan yang jelas baik pada Pengurus DPD GPMN Kab. Paluta maupun awak media mereka hanya berdelik sedang proses.

Menyikapi lambannya kinerja Kejatisu, DPD GPMN Kab. Paluta telah sering melakukan aksi unjuk rasa damai namun yang sangat disesalkan yang datang menjumpai massa aksi bukan orang yang berkompeten dalam menangani permasalahan tersebut.

Jum'at 11 November 2020 DPD GPMN Paluta Kembali menggelar aksi unjuk rasa damai dengan tuntutan yang sama namun jawaban yang diterima hanya sekedar alasan yang tidak beralasan, sehingga membuat aksi massa kesal. Syaiful Ritonga yang merupakan Koordinator Aksi dan juga sebagai Sekretaris DPD GPMN Paluta merasa kesal dengan sikap pihak Kejatisu yang tidak serius dalam menangani perkara yang telah mereka laporkan, hal tersebut disampaikan Syaiful Ritonga ketika di wawancarai awak media di Kejatisu setelah selesai orasi.

Syaiful mengatakan dalam orasinya; “Apabila permasalahan ini tidak secepatnya dituntaskan maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Sumatera Utara khususnya, Coba kita bayangkan seorang Bupati dan Mantan Bupati yang merupakan Ayah dan Anak Kandung terindikasi terlibat dalam kasus korupsi namun yang sangat menjanggalkan kedua oknum tersebut sudah sangat jelas di katakan para terdakwa bahwa mereka terlibat. Yaitu dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua T A. 2012 yang sampai saat ini belum seutuhnya di tuntaskan.”

Dalam Fakta Persidangan di PN Medan 2014 silam para Terdakwa Dr. Nagabakti Harahap ( Dirut RSUD Gunung Tua), Hendri Hamonangan Daulay (Bendahara RSUD Gunung Tua), Rahmat Taupik Hasibuan (PPK) dam Ridwan Winata (Dirut PT. Aditya Wiguna Kencana / Pemenang Tender) menyatakan bahwasanya Bahrum Harahap dan Andar Amin Harahap (Mantan Bupati dan Bupati Paluta) terlibat dalam permasalahan tersebut dan telah tertuang dalam Surat tuntutan jaksa dengan Nomor Reg. Perkara: PDS-09/N.2.20/Ft.1/01/2014. Bahwasanya Bahrum dan Andar menerima Fee sebesar Rp. 620 Juta dari Ridwan Winata yang diterima Andar tahap pertama di Garuda Hotel Plaza sebesar Rp. 500 Juta dan tahap kedua sebesar Rp. 120 Juta setelah Pekerjaan selesai.

“Dan setelah sejauh ini Hendrik Sipahutar yang merupakan Jaksa Penyidik dalam Laporan kami tidak dapat dijumpai sehingga menimbulkan asumsi liar adanya dugaan kongkalikong Bupati Paluta dan Jaksa Penyidik tersebut. Maka dari itu, kami DPD GPMN Kab. Paluta meminta agar JAMWAS melakukan pengawasan terhadap Jaksa-Jaksa Nakal di Kejatisu agar tidak ada praktek suap maupun ketidak seriusan dalam menuntaskan permasalahan apalagi ini terkait Korupsi yang harus sama-sama kita bumi hanguskan dari NKRI,” ujar Syaiful.

“Dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan jika pun permasalahan ini sampai ke KPK atau Kejagung maka kami akan terus mengawal permasalahan ini.” Tegas Syaiful Ritonga pada awak media (ss)

INILAHNUSANTARA.COM,TAPANULI SELATAN,- Salah satu gebrakan yg dilakukan Tahun 2022 ini oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu adalah meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru. Dengan adanya Dukungan Penuh Bupati Tapanuli Selatan melalui Pemerintah Kecamatan Muara Batang Toru. Ditahun 2022, Yayasan Konservasi Indonesia telah melakukan Pembinaan kepada Masyarakat Kel. Muara Ampolu berupa pemanfaatan lahan gambut menjadi bertambah nilai ekonomis. Salah satunya adalah dengan beternak lele, beternak bebek di wilayah kebun sawit. Tujuan utama dari ternak lele dan bebek sendiri adalah untuk produksi olahan makanan yg bersumber dari ternak, sehingga mampu menambah nilai ekonomis.

Selain beternak lele juga dilakukan pelatihan bagaimana membuat kerajinan berupa anyaman yang berbahan baku lidi sawit yang notabene berlimpah dan cukup banyak. Untuk keberlanjutan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat ini, Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu, Pj. Sekda Tapanuli Selatan M. Frananda SE, Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan, Camat Muara Batang Toru Faisal Candra Hasan, S. AP, M. Si telah beberapa kali mengunjungi Kelompok Peternak Lele, Itik, dan pengrajin anyaman yang tujuannya untuk terus mendorong dan memfasilitasi kelompok untuk terus berinovasi dan terus mendorong pemasaran.

Saat ini telah ada produk olahan makanan yang berbahan baku lele seperti abon lele, kripik lele, lele ungkep, bakso lele, telur asin dan kerajinan berbahan baku lidi sawit.

Dan untuk pemasaran awal saat ini di sekitar muara batang toru telah dilakukan, kedepan khususnya dalam menyambut HUT Tapsel ke 72 juga akan dipamerkan di stand pameran Tapsel.

Saat ini pemerintah Kecamatan Muara Batang Toru berupaya untuk melakukan pengurusan izin uaaha, izin edar, izin Kesehatan, izin Halal dari olahan makanan sehingga dapat dipasarkan diluar wilayah muara batang toru..tentunya ini juga PR bagi OPD yang terkait agar kiranya dapat turun ke lapangan dan melakukan pembinaan langsung. Ini masih satu wilayah di Kec. Muara Batang Toru.

Pemerintah Kec. Muara Batang Toru mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pihak Yayasan Konservasi Indonesia yang dengan sabar terus membina dan melakukan pendampingan kepada kelompok.

Ada juga warga yang sempat diajak wawancara oleh awak media ini yang bernama J. Nasution ; “sungguh banyak berterimakasih kepada Perintah Kabupaten Tapanuli Selatan bapak Bupati H. Dolly Pasaribu dan juga Camat Muara Batang Toru Faisal candra hrp. dan seluruh jajaran nya kami warga muara batangtoru sunggu banyak berterimakasih semoga kami dapat dan lebih perjaya diri lagi tuk pengembangan usaha UMKM ni agar lebih maju dan dapat bersaing di dunia pasar,  J.nasution selaku warga muara batang toru berterima kasih kepada panitia  pelaksana konsevasi indonesa agar kira sering dan tak bosan membina dan membimbing UMKM yg da di muara batang toru horas...horas”  tutur nya.(RN)

INILAHNUSANTARA.COM,TAPANULI SELATAN-  PD Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara (FORMASIH) Tapanuli Selatan, besok, Rabu (8/11/2022) menggelar aksi unjuk rasa terkait proyek P-APBD 2022.

Ketua Formasih Tapsel, Wesly Gea SH kepada wartawan menyebutkan aksi tersebut akan digelar tiga titik yakni Kantor Kejari Tapsel, DPRD Tapsel dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok dengan massa seraturan orang.

"Aksi ini mempertanyakan Kejari Tapsel terkait tindak lanjut semua laporan dugaan korupsi di Tapsel di kejaksaan karena tidak pernah diproses, apakah ada bermain mata" Kata Wesly.

Dirinya melanjutkan, untuk aksi di kantor Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli terkait proyek P-APBD 2022.

"Kami menduga Bupati Tapanuli Selatan ikut menseleksi mengatur proyek siapa-siapa kontraktor sehingga seleksi tersebut membuat pengerjaan proyek P-APBD 2022 hanya tinggal 1,5 bulan pengerjaan. Itu nanti kami pertanyakan apakah ada kaitan dengan pihak-pihak yang berperan dilapangan" Tegasnya.

Sedangkan aksi akan diselenggaran pada pukul 10.00 WIB dengan titik pertama kantor Kejari Tapsel di Pasar Sipirok.(DS)

INILAHNUSANTARA.COM,LANGKAT- Diduga dalam penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran dalam penggunaannya, ketika disambangi oleh wartawan SD Negeri 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tidak berjumpa dengan oknum kasek dan hanya berjumpa oknum guru dan operator sekolah, Rabu (02/11/2022).

Saat dikonfirmasi oleh wartawan tentang jumlah murid di SD Negeri tersebut,mereka menjawab 350 orang siswa dan pada saat ditanya tentang plank alokasi dana BOS mereka mengatakan tidak tau dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kasek SD Negeri 050592 Padang Brahrang yang bernama NABI,S.Pd.

Sebelum wartawan meninggalkan sekolah,wartawan berkeliling melihat kondisi bangunan sekolah,ternyata banyak abses yang pecah diduga dana BOS untuk perawatan sekolah selama ini tidak tepat sasaran digunakan oleh oknum kasek tersebut.

Dimintai pendapatnya tentang hal tersebut, JONI SIREGAR selaku Aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) Kabupaten Langkat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kasek SD Negeri 050592 Padang Brahrang yang bernama NABI,S.Pd yang diduga tidak transparan dan tidak tepat sasaran dalam penggunaan dana BOS yang berpotensi kuat terjadinya penyelewengan Tindak Pidana Korupsi.(AHMAD FADLI)