LANGKAT,METRO86.COM – LSM KOMPAK minta kepada Poldasu dan Kejatisu untuk segera memanggil dan periksa kepala sekolah MTs Yaspend Muslim; Suaibatul Aslamiah S.Ag Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Menurut informasi langsung disekolah itu, diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran ,sebab tampak dalam bangunan sekolah tidak terawat, seperti kamar mandi tidak terawat dan saluran airnya tersumbat dan banyak asbes yang rusak, dan kaca nako pecah.

Diduga dana perawatan ditelap oknum kasek. hal ini jelas terlihat ketika wartawan menyambangi sekolahnya, Rabu (31/08/2022), dan wartawan langsung berjumpa dengan oknum kasek dan bendaharanya.ada apa bg! Kami mau konpirmasi,apa yang mau Abang konpirmasi berapa jumlah siswa disini Bu kasek, jumlah siswa kami sekitar 374 orang bang! Udah lama ibu jadi kasek disini,sekitar 10 tahun lebih bang! ujar oknum kasek kepada kru wartawan. Udah ibu pasang plank rincian dana bos? Blom bang! Kenapa tidak ibu buat, lupa saya buatnya bg. ujar oknum kasek kepada kru wartawan. Oklah Bu kasek dan Bu bendahara terima kasi atas konpirmasinya.

Sementara itu ditempat terpisah JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta Kejatisu dan Poldasu segera memanggil oknum kasek dan oknum bendaharanya Yunita dan  Suaibatul Aslamiah S.Ag diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.(wapemred).

PADANG LAWAS,METRO86.COM- Ahmad Rizky Hsb, SH Kordinator Korporasi Ummat Pemerhati Situasi Indonesia (KORUPSI) Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara  ( GPMN ) Kabupaten Padang Lawas( Palas) mendorong Presiden Jokowi dan MPR RI agar segera bertindak dalam menyikapi kondisi Bangsa yang sedang carut marut, desakan ini karena melihat berbagai sinetron Instansi Pemerintah yang sedang dipertontonkan kepada Dunia ditengah kondisi Rakyat lagi susah. Dalam hal ini contohnya  atas permasalahan ( APH ) Aparat Penegak Hukum yang terkesan berubah menjadi Aliansi Pencari Harta, karena  dinilai sangat menyakiti hati Rakyat. “Beberapa bulan terakhir ini yang menjadi pembahasan siang malam tanpa penyelesaian, masalah Sdr. Ferdiy Sambo, hal ini kami menilai  banyak kepentingan sehingga harus dibuat sinetron yang cukup panjang, padahal jika peraturan perundang undangan dijalankan pastinya dengan waktu yang singkat tertuntaskan.” Ujar Ahmad Rizky ketika di wawancarai awak media di salah satu kafe di Sibuhuan,Selasa (30/08/2022).

“Maka dari itu kami atas nama Rakyat menilai bahwa masalah tersebut merupakan bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam membuka tabir atas bobroknya Instansi Kepolisian, selanjutnya kami mendorong Bapak Presiden Jokowi dan MPR-RI  agar segera melakukan tindakan yang terukur dalam mewujudkan Aparat dan Pejabat yang Jujur menuju Indonesia yang Makmur sesuai amanat perundang-undangan.” Tegas Ahmad Rizky

Dalam kesempatan yang sama Ahmad Rizky menambahkan; “Dan tak Lupa pula kami ungkapkan Permasalahan PT. Silva Meneralindo Prima atas perkara Pidana Pembukaan Hutan Negara di Desa Siraisan Kec. Ulu Barumun Padang Lawas Sumatera Utara yang sedang bergulir di Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang penuh pertanyaan penangananya, atas nama masyarakat kami sangat berharap tanggapan dan tindakan dari Bapak Presiden dalam mengevaluasi kinerja dua Pimpinan Instansi tersebut agar tetap bekerja sesuai ketentuan dan aturan.”

“Sangat melukai hati masyarakat bilamana terjadi lagi tindakan yang melenceng di instansi Penegak Keadilan yang berkeTuhanan.” Ujar Ahmad Rezky (Wartawan Syaiful Syah)

PADANG LAWAS,METRO86.COM- Dalam beberapa bulan terakhir ini petani di Sumatera Utara terkhususnya di Kab. Padang Lawas mengeluh dikarenakan susahnya mendapatkan Pupuk Subsidi yang seharusnya sudah di sediakan dan di jamin pemerintah namun sangat di sayangkan hal tersebut tidak dapat menyentuh para petani di Kab. Padang Lawas sehingga menimbulkan dugaan-dugaan di kalangan masyarakat adanya ketidak beresan dalam distribusi Pupuk Subsidi oleh Pemda Padang Lawas atau adanya mafia pupuk.

Dalam permasalahan minimnya pupuk subsidi di tengah masyarakat Kab. Padang Lawas, menarik perhatian salah satu aktivis Mahasiswa yaitu Rahmat Husein Siregar, yang juga sebagai Sekretaris Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Sosial Sumatera Utara

Rahmat Menegaskan ketika di wawancarai awak media di salah satu warung kopi di Sibuhuan (30/08/2022), bahwa Pemda harus memprioritaskan segala kepentingan masyarakat terkhusnya para petani, yang dimana kita juga sama-sama tau mayoritas mata pancaharian masyarakat Padang Lawas yaitu bertani namun Pemda dinilai lalai dalam mengkawal penyaluran pupuk subsidi sehingga dinilai hanya memperkaya distributor pupuk subsidi di Kab. Padang Lawas ini.

Dalam hal ini Rahmat Meminta agar Pemda Padang Lawas turun kelapangan mengkroscek penyaluran pupuk subsidi dan agar mengevaluasi Distributor Pupuk Subsidi di Kab. Padang Lawas ini. Dan kepada Kapolres Padang Lawas Utara agar memanggil dan memeriksa Distributor Pupuk Subsidi Kab. Padang Lawas terkait permasalahan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya dalang atau mafia pupuk di Kab. Padang Lawas ini dapat di usut tuntas. (SYAIFUL SYAH RITONGA).

TAPANULI SELATAN,METRO86.COM, Sejumlah mahasiswa dari Barisan Intelektual Revolusioner Tapanuli Bagian Selatan (BAReTA)  turun Unjuk Raja ke depan kantor BNN TAPANULI SELATAN, yang bertindak sebagai orator  sekaligus ketua BaReTa; Aziz Azahari Lubis dan kordinator lapangan; Abdul Amin,Senin (29/08/2022) menyoroti tentang anggaran Tahun 2021 BNN TAPANULI SELATAN yang di duga miris ada penyelewengan anggaran.

Massa dalam aksinya mengkritik terkait anggaran di tubuh kantor Badan Narkotika Nasional(BNN) Kabuptaen Tapanuli Selatan telah dianggarkan beberapa kegiatan yang diduga sarat  KKN dan/atau Mark Up sebagaimana ditampung dalam APBD 2021, antara lain; Informasi P4GN melalui media luar ruang dengan pagu Rp. 75.000.000,-, Layanan Umum Rumah Tangga dengan pagu Rp. 57.100.000,- Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika dengan pagu Rp. 50.000.000,- Informasi dan edukasi melalui kampanye/ pagelarang seni dengan pagu Rp. 54.500.000,-,Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di intasnsi pemerinth dengan pagu Rp. 83.866.000,-.

Dalam orasinya massa meminta Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan segera mencopot kasubbag umum dan perencana program dan anggaran ditubuh kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dan juga massa menuntut kepada Kepala BNN Tapsel dan Kasubbag umum agar memberikan keterangan terkait tuntutan massa terkait dugaan-dugaan tersebut secara transparan baik itu tertulis/Lisan.(Wartawan Didi Santoso)

LANGKAT,METRO86.COM - Diminta kepada poldasu dan kejatisu  untuk segera memanggil  dan memeriksa kepala sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hinai Kiri Secanggang Irwansyah S,Pd. Jln. Sei Wampu Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Menurut fakta lapangan ketiga wartawan terjun langsung disekolah itu, diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran sebab tampak dalam bangunan sekolah tidak terawat.

Hal ini jelas terlihat ketika wartawan menyambangi sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, Senin (29/08/2022) .ketika wartawan berjumpa langsung dengan oknum kasek yang bernama Irwansyah S,Dd.mengatakan ada apa bang ! Kami mau konpirmasi pak kasek.berapa jumlah siswa siswi disini,jumlah siswa kami disini sekitar 320 orang bang! Udah pak kasek buat papan plank rincian dana bos? Blom pak.saya masih repot bang ujar! oknum kasek kepada wartawan. Berapa bayar uang SPP disini pak.kami gak ada bayar uang SPP hanya bayar uang OSIS saja lima ribu rupiah persiswa  bang! udah berapa lama bapak jadi kasek dismk swasta hinai kiri, sudah dua tahun saya jadi kasek disini! Jadi apa yang mau Abang tanyak sama saya.  tentang papan plank rincian dana bos tanyak saja langsung sama Pak Zainudin 😭selaku Ketua Yayasan merangkap sebagai bendahara SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hinai Kiri Kecamatan Secanggang bang! Oklah pak kasek terima kasi atas konfirmasi yang telah bapak berikan kepada kami.

Sebelum kami meninggalkan sekolah wartawan sempat berkeliling melihat keadaan sekolah tersebut terlihat kamar mandinya tidak ada airnya dan asbes ada juga yang pecah. sementara itu ditempat terpisah Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta aparat penegak hukum khususnya Poldasu dan Kejatisu segera memanggil oknum kasek dan bendaharanya Irwansyah dan Zainudin diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.(wapemred).

LANGKAT,METRO86.COM- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat selalu bekerja dengan serius untuk melakukan pengumpulan zakat,infaq dan sadaqah serta secara maksimal dan menyalurkan zakat,infaq dan shadaqah tepat sasaran.

Hal ini terus dilakukan secara maksimal dan kontinyu Untuk meningkatkan jumlah zakat,infaq, sadaqah maka BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan Pelantikan Unit Pengumpul Zakat (BAZNAS) Kabupaten Langkat Pada Hari Senin (29/08/2022)di Stabat.

H.Rismandianto Karo Karo MM selalu panitia pelantikan menjelaskan BAZNAS Kabupaten Langkat telah menyalurkan ZIS tepat sasaran untuk bedah rumah, bantuan kemanusiaan maupun pendidikan.

Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat Thantawi Jauhari MA menyampaikan dana yang disalurkan selama enam bulan ini sebesar 900 juta lebih yang meliputi banyak aspek.

Ketua BAZNAS SUMUT Prof.Dr M.Hatta dalam kata sambutannya menyampaikan UPZ ini dibentuk melalui PERBAZNAS.62 persen ZIS yang terkumpul di Sumatera Utara berasal dari ASN.Potensi zakati se Indonesia sebesar Rp.320 tirliyun,hal ini luar biasa.UPZ adalah penyanggah utama dalam BAZNAS.

Bapak Plt Bupati,H.Syah Afandin SH dalam acara ini menyerahkan secara simbolik Penyaluran zakat,infaq l,shadaqah untuk program pendidikan SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA dan MAHASISWA.

Plt Bupati Langkat dalam kata sambutannya ,"kita ingin Langkat sejahtera.beliau menyampaikan betapa pentingnya zakat, BAZNAS harus melaksanakan tanggung jawab dengan benar.”  Bupati berharap ada UPZ Pemkab Langkat untuk meningkatkan jumlah zakat yang akan dikumpulkan Potensi Zakat untuk Langkat, menurut beliau tidak kurang Rp 500 juta perbulan, Beliau juga mengucapkan selamat bagi UPZ yang dilantik.(Ridwan Ahmad).

MEDAN,METRO86.COM- Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Polda Sumatera Utara (Sumut), kembali meraih penghargaan  pemberitaan terbanyak jajaran Polres se-Polda Sumatera Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak kepada Kapolres Tapsel, AKBP Imam Zamroni pada Rapat Kerja dalam rangka Anev Semester I T.A 2022 dan Kesiapan pelaksanaan tugas Semester II T.A 2022.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Polda Sumatera Utara itu juga memberikan penghargaan kepada Polres Deliserdang, Polres Batubara dan Langkat dalam hal percepatan vaksinasi Covid-19 dengan jumlah vaksinasi 351.060.

Kapolda juga memberikan penghargaan kepada Polres Tebing Tinggi, Polres Serdang Bedagai dan  Polrestabes Medan atas pencapaian keaktifan penginputan data pada Aplikasi Si Bidkum Presisi.

Sedangkan Polres Serdang Bedagai, Polres Tebing Tinggi dan Asahan juga mendapat penghargaan dalam bidang jumlah penyelesaian tindak pidana tertinggi dengan persentase 100%.

Kapolres Tapsel, AKBP Imam Zamroni mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh personel yang ada di jajaran Polres Tapsel. Menurutnya, raihan tersebut harus tetap dipertahankan di masa-masa yang akan datang.

“Prestasi ini harus tetap dipertahankan dimasa-masa yang akan datang,”ujar Kapolres.(Wartawan Didi Santoso)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Lagi dan lagi dugaan korupsi menjadi sorotan para aktivis mahasiswa dan pemuda, dimana pada hari ini , Kamis (25/08/2022) sejumlah massa dari Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan (DPD-FORMASIH TAPSEL-SUMUT) turun kejalan bertujuan memberikan kritik kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan berdasarkan amanat Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat Dimuka Umum, dan sebagaimana dalam hal ini adalah yang ke tujuh kalinya datang dengan membawa persoalan Di Tubuh Kantor Bagian Umum (Kabag Umum) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangsidimpuan yang diduga gagal dalam menjalankan tugasnya.

Adapun kritik dan saran yang mereka maksud adalah, Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan telah menganggarkan beberapa anggaran diduga sarat KKN dan/atau Mark Up sebagaimana ditampung dalam APBD 2021, adapun tuntutan masaa aksi dari DPD-FORMASIH TAPSEL-SUMUT antara lain:

1. Meminta kepada Kabag Umum Sekretariat Daerah Padangsidempuan agar memberikan keterangan dan/atau klarifikasi (Pertanggungjawaban) atas dugaan KKN penggunaan anggaran 2021 diantaranya: Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor Sebesar Rp. 52.500.000,00,  Pengadaan alat kantor lainnya CCTV Sebesar Rp. 20.000.000,00, Pengadaan alat kantor lainnya Sebesar Rp. 58,000,000,00,  Pengadaan alat pendingin Sebesar Rp. 68.000.000,00,  Pengadaan komputer unit Sebesar Rp. 280.000.000,00, Pengadaan mobil lapangan Sebesar Rp 470.000.000,00, Belanja fotocopy  Sebesar Rp. 80.014.480,00, Belanja alat tulis kantor Sebesar Rp. 197.929.485,00, Pengadaan peralatan mini komputer atau tablet Sebesar Rp 60.000.000,00, Pengadaan meja kerja pejabat Sebesar Rp. 71.600.000,00, Pengadaan unit komputer lainnya  Sebesar Rp. 140.000.000,00, Pengadaan kendaraan dinas operasional, Sebesar Rp. 3.240.000.000,00, Pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan Sebesar Rp. 2.100.000.000,00, Pengadaan kendaraan bermotor beroda dua Sebesar Rp. 299.500.000,00, Rehabilitasi taman kantor Sebesar Rp. 59.500.000,00.
2. Mendukung KAJARI Padangsidimpuan segera membentuk tim Pidsus untuk memanggil dan memeriksa Kabag Umum Setda Kota Padangsidempuan Tobonsyah Pulungan S.Sos. MM.
3. Meminta kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengahadirkan Kepala Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan terkait dugaan-dugaan korupsi tersebut.
4. Mendukung Kapolres/Tidpikor Kota Padangsidimpuan mengambil langkah-langkah hukum untuk memeriksa Kabag Umum Setda Kota Padangsidimpuan terkait dugaan-dugaan korupsi tersebut.
5. Meminta dengan tegas kepada Walikota Padangsidempuan agar mencopot Kabag Umum Setda kota padangsidempuan yang kami duga belau gagal memimpin tubuh kantor tersebut.
6. Meminta Kepada Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan agar memberikan keterangan terkait tuntutan massa atas dugaan-dugaan korupsi tersebut secara transparan baik itu tertulis/lisan.

Setelah massa puas menyampaikan orasi, massa pun bubar dengan tertib sembari berjanji akan melaksanakan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi .(Kaperwil Tabagsel)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Sungguh malang nasib Nia Rahmadani Hutasuhut bocah berusia 5 tahun, Warga Desa Aek Bayur, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan harus menahan sakit di bawah lengannya karena berlobang akibat infeksi. 

Anak dari pasangan Syahril Hutasuhut dan Rosmawita ini belum memiliki BPJS dan latar belakang keluarga kurang mampu kepada media menjelaskan tidak membawa anaknya berobat karena biaya. 

“Iya bang ngak ada biaya, takut kesana makanya hanya berkusuk" Kata Rosmawita dengan mata memerah.

Dirinya menjelaskan, awalnya dua pekan lalu anaknya yang berusia 5 tahun tersebut jatuh saat bermain dan ke esokan harinya sakit lalu hanya dibawa berkusuk(pijat).

“Udah kubawa bang berobat kusuk, dan sepekan lalu ke Pustu. Lalu empat hari lalu awal lengannya berlobang sedalam 5 centimeter" Ucap ibu yang bekerja serabutan ini dihadapan media.

Kini dirinya hanya bisa berharap bantuan dari warga untuk kerumah sakit, dengan kondisi anaknya yang sudah lemah dan kesakitan.(RED) 

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS) turun melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota Padangidimpuan, Lembaga  tersebut dipimpin oleh orator (Ferdiansyah Pasaribu) dan korlap (Roni Adi putra),   aksi tersebut di kawal oleh tim Satuan Intelkam dari Polres Padangsidimpuan, beserta satuan pamong praja Kota Padangsidempuan, Rabu(24/08/2022).

 Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dimana disebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’, berkaitan dengan hal tersebut maka massa dari Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS) melakukan aksi unjuk rasa terkait isu-isu sebagai berikut:

1.       Pada tahun anggaran 2021 telah ditampung beberapa kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, diantaranya; Penyediaan Alat Kesehatan Alat Kesehatan Ruang Operasi Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 8.461.264.000,00 T.A 2021, Ambulans Gawat Darurat Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 800.000.000,00 T.A 2021, Berdasarkan poin nomor satu diatas, beberapa kegiatan tersebut di dugaan telah terjadi KKN dengan menambah nilai satuan harga yang tak wajar;

2.       Pada tahun anggaran 2021 telah ditampung beberapa kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Padang Sidempuan, diantaranya; Penyelenggara rapat kordinasi dan konsultasi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 305.350.000,00, Sosialisai,Komunikasi,Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.500.000,00, Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 beberapa kegiatan tersebut di dugaan telah terjadi KKN dengan menambah nilai satuan harga yang tak wajar;

Tuntutan orasi dari sang orator meminta kepada Walikota Padangsidimpuan agar menangapi, tetapi tetap tak kunjung di tanggapi oleh  Walikota Padangsidimpuan sebagai orang No. 1 di kota Padangsidimpuan dan mahasiswa tetap bersikeras untuk meminta kepada Walikota Padangsidimpuan agar menangapi unjuk rasa tersebut yang akhirnya di tanggapi oleh Kabag Protokol yg bernama Cahyo.

Setelah 10 menit aksi  bubar wartawan menyaksikan, di depan kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution berjalan dari samping Kantor Walikota Padangsidimpuan dari luar menuju ke gerbang Kantor Walikota Padangsidimpuan, di sini terlihat bahwasanya memang Walikota Padangsidimpuan takut untuk menemui massa unjuk rasa dikarenakan kuatnya dugaan-dugaan KKN yang disampaikan oleh massa unjuk benar adanya.

Sudah seharusnya Kejaksaan Negeri  Padangsidimpuan  agar melakukan langkah- langkah seperti Penyelidikan dan Penyidikan Mengenai Kasus Dugaan Korupsi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan Pada Kegiatan tahun anggaran 2021 dan juga agar melakukan langkah- langkah seperti Penyelidikan dan Penyidikan Mengenai Kasus Dugaan Korupsi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan yang di kerjakan oleh Ka. BPBD kota Padangsidimpuan pada TA 2021. (Wartawan Didi Santoso)

GEBANG-LANGKAT, METRO86.COM - Keripik Cinta yang merupakan usaha yang dirintis Mas Hendro.Sudah 14 tahun yang lalu memulai usaha ini,bukan waktu yang sebentar.

Usaha yang dibangun dengan doa dan keteguhan hati,hari ini sudah bisa mempekerjakan 350 karyawan.

Hal ini yang menjadikan beliau untuk terus berusaha mengembangkan usaha lainnya seperti usaha cafe pinggir pantai sampai Kapal Bahtera cinta STAI JM yang akan beliau berikan kepada Mahasiswa STAI JM Tanjung Pura karena Mas Hendro juga Alumni STAI  JM Tanjung Pura.Mas Hendro juga akan makin serius di bisnis ini

Tepat hari ini,24 Agustus 2022 beliau melaksanakan Grand Louncimg Mahakarya ZAPIN KERIPIK CINTA. (Ridwan Ahmad)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Komitmen Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution menciptakan birokrasi bersih pantas dipertanyakan. Pasalnya, sejak dirinya dilantik menjadi Wali Kota Padangsidimpuan pada 2018, sidikitnya 5 pejabat di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dibekuk aparat penegak hukum lantaran terlibat dugaan kasus korupsi.

Cerita awal tersebut bermula pada petugas Kepolisian Resort Padangsidimpuan membekuk Bendahara Puskesmas Wek I Kota Padangsidimpuan berinisial D-A terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang senilai Rp38 juta pecahan Rp50 ribu dan buku rekapan penerima dana. Kala itu, petugas menyebutkan, tersangka DA diduga melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Hilman Wijaya mengatakan, modus yang dilakukan tersangka dalam pembagian dana BOK pada triwulan pertama senilai Rp84 juta, dan triwulan kedua senilai Rp53 juta dengan memotong sebesar 41 persen. Dimana, para pegawai yang melaksanakan kegiatan tersebut seharusnya mendapatkan anggaran senilai Rp85 ribu.

“Namun, oleh bendahara dana tersebut dipotong senilai Rp35 ribu sehingga para pegawai hanya menerima Rp50 ribu dari yang seharusnya Rp85 ribu,” beber Hilam pada Senin (7/10/2019).

Berselang kurang dari 2 tahun, Kepala Puskesmas di Padangsidimpuan kembali ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. Adalah F-S-H, Kepala Puskesmas Sadabuan dan SM yang merupakan pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Hendry Silitonga, kedua tersangka diduga melakukan korupsi terhadap pemotongan intensif Covid 19 untuk tenaga kesehatan. Dari hasil pemeriksaan 62 saksi, kedua tersangka diduga melakukan pemalsuan tanda tangan mulai dari laporan SPT hingga penerimaan anggaran yang fiktif.

Selain itu, terhadap anggaran kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanganan Covid 19 senilai Rp697 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BOK tahun 2020 pada UPTD Puskesmas Sadabuan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp142 juta.

“Kami naikkan status F-S-H yang merupakan Kepala Puskesmas Sadabuan sebagai tersangka. Kemudian juga pengelola dana BOK berinisial S-M,” ujar Hendry, Senin (8/3/2021) silam.

Seakan tidak belajar dari 2 kasus sebelumnya. Dinas Kesehatan Padangsidimpuan kembali ternoda akibat ulah pejabatnya. Kali ini giliran Kepala Dinas Kesehatan Padangsidimpuan, Sopian Subri Lubis dan mantan Bendahara Dinas Kesehatan, Purnama Hasibuan yang berurusan dengan penegak hukum.

Pasalnya, keduanya ditetapkan tersangka sebelum akhrinya ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan terkait dugaan kasus korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) Bidang Monitoring Covid 19 tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp600 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, J Manulang mengatakan, dari hasil penyidikan penyidikan pihaknya menduga kedua tersangka melakukan pemiktifan kegiatan yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp352 juta rupiah.

“Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Padangsidimpuan mendapat kucuran anggaran Rp600 juta. Namun, penggunaan anggaran diduga tidak sesuai peruntukkannya. Sehingga dari hasil audit negara diduga mengalami kerugian senilai Rp352 juta,” ungkapnya pada 30 Juni 2022.

Melihat fenomena tersebut, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Padangsidimpuan, Mardan Eriansyah Siregar mempertanyakan komitmen Irsan Efendi Nasution yang ingin menciptakan birokrasi bersih. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu 3 tahun, Dinas Kesehatan Padangsidimpuan telah mencederai hati dan martabat warga Kota Padangsidimpuan.

“Ini harus kita pertanyakan. Mana komitmen Wali Kota yang katanya ingin menciptakan birokrasi yang bersih? Bayangkan saja, dalam kurun waktu 3 tahun, salah satu Dinas telah mengantarkan 5 pejabatnya ke balik jeruji besi. Ini kan sangat mencederai martabat kita sebagai warga Kota Padangsidimpuan,” tegasnya. (REL)(KAPERWIL TABAGSEL)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Sejumlah massa dari Aliansi Gerakan Ondo (AGO) Tapanuli Bagian Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Padangsidimpuan, aksi yang digelar pada pukul 10.00 WIB, Hari senin,  (22/8/2022) tersebut dilangsungkan didepan kantor Walikota Padangsidimpuan dengan mengenakan pengeras suara dan spanduk aksi, terkait Proyek Diduga Asal jadi dan terkesan suka-suka pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padangsidimpuan.

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Aliansi Gerakan Ondo (AGO) Tapanuli Bagian Selatan, Sahminan Rambe,SE menyebutkan proyek pemerintah pada TA.2021 Senilai Rp. 935.000.000,- yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Natama, Sedangkan proyek yang dikerjakan Dinas Perkim Kota Padangsidmpuan tersebut terdapat di lima titik yakni ;

1. Pemasangan LPJU dan Lampu Hias di Jembatan Sermalion Kosong Kecamatan Padangsidimpuan Utara,  dengan Pagu Rp. 187.000.000,- 

2. Pemasangan LPJU dan Lampu Hias di Jembatan Jalan Sutoyo , dengan Pagu Rp. 187.000.000,-

3. Pemasangan LPJU di Jembatan Virgo,dengan Pagu Rp. 187.000.000,-

4. Pemasangan LPJU Pada Jembatan Sidakkal,dengan Pagu Rp. 187.000.000,-

5. Pemasangan LPJU dan Lampu Hias di Jembatan Kampung Marancar, Padangsidimpuan Utara, dengan Pagu Rp187.000.000.

“Baru saja dibangun sudah hancur proyek ini spintas UANG NEGARApun tiada gunanya lagi, dan kita juga menduga bahwa proyek ini juga sangat tidak jelas sebab hingga januari masih dikerjakan padahal bukan multi years, Selain itu saya meminta walikota untuk menjelaskan kenapa bisa ada proyek seperti ini" Kata Syahminan Rambe dalam orasinya.

Saat berorasi, Sahminan juga meminta Walikota Padangsidimpuan untuk mengevaluasi  Kadis Perkim dan Kabid Dinas Perkim tersebut, ” Saya minta walikota untuk mengevaluasi dinas tersebut, sebab sudah jelas ini diduga merugikan masyarakat dan ini manyangkut uang negara bukan uang pribadi" Tegasnya.

Dalam Pantauan Aksi AGO tersebut disambut oleh Perwakilan Inspektorat Kota Padangsidimpuan dan Kabag Hukum Sekretariat Walikota.(Kaperwil Tabagsel).

LABUHAN BATU UTARA,METRO86.COM - Ratusan pelajar dari tingkat SD,se-Desa Siamporik mengikuti lomba olahraga tradisional yang digelar seorang MAHASISWA KKN UNIMED Jurusan Antropologi di lapangan SD Desa Siamporik Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara, Senin (15/08/2022).

Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan dapat mengenal permainan asli dari Indonesia.

Penyelenggara Lomba Tradisional KKN UNIMED Jurusan Antropologi,Adi Tahir Harahap , mengatakan perlombaan yang mengikut sertakan tiga cabang olahraga tradisional itu diharapkan dapat menumbuhkan minat para pelajar pada permainan yang pernah ada sejak zaman dahulu kala.

"Kami ingin mengenalkan ragam macam permainan tradisional dari nenek moyang dahulu kala yang bisa dimainkan dengan menyenangkan serta menyehatkan tubuh.Dan selalu melestarikan ragam tradisi permainan tersebut,dengan mengenal permainan Tradisional kita bisa membuat ajang perlombaan di tingkat Nasional nanti,selain itu,permainan Tradisional yang dibuat oleh nenek moyang akan tetap diperlakukan di Zaman Modren atau menuju era 4.0", ujarnya.

Olahraga tradisional yang dilombakan kali ini yakni Egrang, Balap Tempurung dan lomba menyanyi daerah.

Ratusan siswa-siswi itu terlihat antusias mengikuti setiap permainan yang dilombakan.

Masing-masing permainan melombakan untuk kategori putra dan putri.

"Nanti akan diambil masing-masing permainan, juaranya 1.2.3.4.5.6," ujar Adi Tahir Harahap.

Kepada para juara, akan mendapatkan hadiah, berupa alat tulis.

Adapun, tujuan dari lomba ini, menurut Adi Tahir Harahap, untuk melestarikan budaya permainan anak dan memperkenalkan olahraga tradisional yang sudah hampir dilupakan.

"Anak-anak zaman sekarang kan suka main gadget. Kita coba kenalkan kembali permainan tradisional yang pernah ada," Ujarnya. (Red)

LANGKAT,METRO86.COM - Diminta Poldasu dan Kejatisu panggil dan periksa Kasek MIS AL Hidayah Dusun lll Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat,  Hanafi S,Pdi yang diduga dalam penggunaan Dana BOS tidak tepat sasaran. Sebab ketika wartawan menyambangi sekolah MIS Al Hidayah tapi tidak pernah berjumpa dengan oknum Kasek Al Hidayah. Dan dari hasil pantauan langsung sekolah tersebut tampak kurang terawat.

Menurut informasi yang diterima dari salah seorang oknum guru sekolah Al Hidayah yang namanya tidak mau disebutkan disini, katanya  Kepala Sekolah  datang tapi pada siang hari. "Ada apa bang kira kira mau jumpa kepala sekolah kami," kata oknum guru tersebut pada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Dijelaskan wartawan bahwa setiap kali datang kesekolah tidak pernah berjumpa dengan pimpinan sekolah Al Hidayah.

Ketika ditanyakan jumlah siswa/i disekolah tersebut, oknum guru menjawab jumlah berkisar 180 orang. Dan mengenai plank rincian dana BOS katanya belum dipasang disekolah itu, tapi oknum guru menyarankan untuk menanyakan langsung dengan kaseknya.

Selain itu juga kata oknum guru Kaseknya Hanafi sudah bertugas disekolah selama 9 tahun lamanya.

Ditempat terpisah JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (KOALISI MASYARAKAT PEMANTAU KORUPSI) menanggapi adanya dugaan sekolah Al Hidayah Hinai- Langkat dalam penggunaan dana BOS diduga tidak tepat sasaran, ia minta Poldasu dan Kejatisu segera memanggil kaseknya, kata Joni Siregar di Langkat. (wapemred)

LANGKAT, METRO86.COM- Klarifikasi Pemberitaan Isu Pungli di Lingkungan Dinas Kesehatan Langkat PLT Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Langkat,ini jawaban dari dr Juliana M.M , Kamis (18/8/2022) 15.00 Wib.

Dalam keterangan nya dr Juliana .M.M selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat mengatakan tidak benar adanya isu pungutan liar yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan,  dalam setiap proyek atau yang di beritakan  salah satu media tertentu  terkait penambahan pembangunan gedung puskesmas Kuala di kerjakan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum negara indonesia  dan untuk menjadi Kepala Puskesmas Di Kabupaten Langkat sesuai dengan kemampuan baik dalam kepemimpinan begitu juga manajemen Puskesmas tersebut.

“saya menjadi PLT Kepala Dinas Kesehatan sudah sesuai prosedur dan menjalani rangkaian kelayakan tersebut untuk memimpin Dinas Kesehatan ini  ,saya berkerja tulus untuk masyarakat , dan yang menilai semua itu adalah Tuhan  sesuatu hal baik pasti akan berbuah baik,” ucap dr Juliana M.M berbicara pada awak media ini. ( Ridwan Ahmad ).

MEDAN,METRO86.COM- Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan Komputer di Markas Perjudian Online yang beroperasi di Komplek Cemara Asri Medan, Sumatera Utara pada selasa (09/08/2022) pekan lalu, yang di pimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak yang di dampingi oleh Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto.

Dalam Penggerebekan Markas Judi Online ini pihak Polda Sumatera Utara telah menangkap sejumlah komputer dan barang elektronik, namun sampai saat ini belum ditetapkan tersangka, sehingga mendapat banyak komentar dari kalangan masyarakat dan mahasiswa. Salah satunya dari Syaiful Ritonga, Mahasiswa dari salah satu Universitas di Medan, Sumatera Utara yang juga sebagai Pengurus Inti KOMPAS (Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara).

“Kami dari KOMPAS mengapresiasi Aksi dan Reaksi Bapak Kapolda Sumatera Utara dalam membasmi PEKAT terkhususnya dibidang Perjudian, Penggerebekan Markas Perjudian Online ini adalah salah satu Prestasi dari Bapak Kapolda namun yang janggal dalam penggerebekan tersebut belum ada ditetapkan tersangka sampai sejauh ini dan hal tersebut juga kini telah menjadi pembahasan Publik terkhususnya di Kalangan Mahasiswa”, ujar Syaiful saat memberikan pernyataan kepada wartawan di salah satu kafe di Medan, Senin (15/08/2022).

Syaiful menambahkan, “Kami sangat menunggu kelanjutan dari Penangkapan Komputer Judi Online tersebut dan Kiranya Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak serius dalam menuntaskan Permasalahan Penangkapan Komputer di Markas Perjudian Online di Kafe Warna-Warni, Komplek Cemara Asri tersebut.”

“Harapan kami Polda Sumatera Utara secepatnya menetapkan tersangka, dan apabila ada keterlibatan anggota Kepolisian dalam permasalahan tersebut agar kiranya Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk tidak segan-segan dalam menindaknya sesuai ketentuan yang berlaku di NKRI, dan sebagai saran kiranya Bapak Kapolda Sumatera Utara melakukan bersih-bersih terhadap seluruh anggotanya agar hal-hal yang dapat merusak citra Polri tidak terjadi, Sehingga terwujud cita-cita Bangsa, Indonesia yang adil dan sejahtera serta Polri yang Presisi,” Tegas Syaiful Ritonga. (RED)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM-  CV Raja Akbar Bantah Penyimpangan Pekerjaan DAK 2021  yakni pekerjaan  rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, Rehabilitasi sedang/berat ruang guru dan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah, jenis pengadaan pekerjaan , kontruksi,Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, tempat pekerjaan di SMP Negeri 9 Padangsidimpuan Jalan Sudirman KM 4.5 Hutaimbaru,  PAGU  Rp. 2.257.000.000,00  ,  HPS Rp. 2.253.871.000.00, dengan metode pemilihan penyedia TENDER, nama pemenang yaitu CV.RAJA AKBAR, alamat JL.AFIAT NO. 43 Kec. Padangsidimuan Selatan.

Setelah dikonfirmasi wartawan pada hari minggu,(14/08/ 2022), jam 14.22 WIB melalui handphone lewat aplikasi whatsapp pihak bersangkutan yang diduga inisial A selaku Pimpinan CV.RAJA AKBAR, dia membenarkan itu adalah pekerjaanya dengan perusahaan CV RAJA AKBAR,  dia juga menjelaskan bahwa pekerjaan itu sudah sesuai dengan kontrak, dan ada sedikit kesalahan dan itu sudah ada pengembalian ke negara, inisial  A juga menuturkan bahwa itu tidak benar informasi yang di dapat oleh kru wartawan dalam mengerjakan proyek tender di sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, yaitu chat plafon itu tidak termasuk dalam kontrak dan juga tiang sekolah juga tidak termasuk di dalam kontrak pekerjaannya, “saya yakin pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak” jelasnya.

Inisial A juga ingin ketemu dan bertatap muka langsung kepada wartawan dan ingin menjelaskan semua apa saja yang di kerjakan dan apa saja tidak masuk dalam kontrak pekerjaan, agar tidak ada kesalahan informasi yang di dapat dari masyarakat, kru wartawan juga menanggapi keinginan baik oleh pihak CV.RAJA AKBAR dan menunggu kabar selanjutnya. (Red)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Rangkaian kegiatan latihan olah raga rutin murid siswa siswi MAN 1 Kota Padangsidimpuan setiap hari rabu dan kamis setiap minggu di laksanakan 2 kali Metode kecepatan untuk lay up shooting basket MAN 1 Padangsidimpuan dalam rangka ekstrakurikuler yang diadakan setiap hari rabu dan kamis setelah selesai sholat ashar.

Coach HALIM AZHARY YUNUS S,PD adalah salah satu guru MAN 1 Kota Padangsidimpuan dan juga alumni UNIMED ( Universitas Negeri Medan ) tahun 2013 jurusan PJKR memiliki semangat juang menciptakan generasi yang multitalenta dalam bidang OLAH RAGA antara lain di bidan olah raga basket ball, futsal, volly ball dan senam.

Prestasi yang pernah di raih coach HALIM AZHARY YUNUS S,PD sudah tidak diragukan lagi dan layak di apresiasi oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan dan PERBASI Kota Padangsidimpuan, baik prestasi pribadi begitu juga prestasi anak asuhan/murid sekolah MAN 1 Kota Padangsidimpuan.

Adapaun tujuan coach Halim dalam mendidik dan meningkatkan keilmuwannya adalah meningkatkan semangat olahraga dalam diri siswa-siswi MAN 1 Kota Padangsidimpuan dan juga untuk dapat menumbuhkan sehat jasmani dan rohani, untuk ekstrakurikuler  basket MAN 1 Kota Padangsidimpuan di tujukan untuk kelas 1, 2 dan 3 di MAN 1 Kota Padangsidimpuan.

Ketika di konfirmasi guru olah raga bapak HALIM AZHARY YUNUS S,PD,Sabtu (13/08/2022), bahwa tujuan dari latihan tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani atau juga bisa menunjang kekuatan daya tahan tubuh dalam diri siswa siswi MAN 1 Kota Padangsidimpuan, apalagi dampak dari covid 19 banyak siswa siswi daya tahan tubuhnya lemah di karenakan kurangnya latihan kebugaran  jasmani, wajar saja karena selama ini siswa-siswi kami dalam dua tahun kebelakangan ini  hanya melakukan kegiatan di dalam rumah atau mengikuti   daring.

Ibu kepala Dra Hj. wasliyah Lubis S.Pd M.Pd sekolah MAN 1 Kota Padangsidimpuan juga sangat mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan  ekstrakurikuler basket MAN 1 Kota Padangsidimpuan yang di latih coach Halim Azhary Yunus S,Pd, “kemampuan guru olah raga kami itu sudah kami tidak ragukan lagi apalagi dia jebolan alumni UNIMED dan itu adalah bidang bapak HALIM AZHARY YUNUS S,PD, dan dia juga adalah salah satu alumni MAN 1 Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dia adalah guru yang berprestsi dari dulu waktu bangku sekolah MAN 1 Kota Padangsidimpuan sampai jadi guru saat ini, saya berharap guru lain man 1 kota padang sidimpuan bisa mencontoh semangat juang dalam mendidik anak siswa-siswi MAN 1 Kota Padangsidimpuan dari coach HALIM, apalagi bisa menunjang dan bisa  memiliki prestasi saya anggap itu adalah bonus dari hasil latihan, yang terpenting adalah karakter anak bisa di tumbuhkan dengan baik.” tandasnya. (Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar).

LANGKAT, METRO86.COM – Diminta Kejatisu dan Poldasu panggil dan periksa mantan Kasek SD Cahaya Kasih Herman S,Pd Jln. Musyawarah No.2 Paya Mabar Stabat Kabupaten Langkat yang Diduga dalam penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran. Selanjutnya ketika wartawan  menyambangi Sekolah SD Swasta Cahaya Kasih beberapa yang ingin berjumpa dengan oknum kasek tapi tidak pernah berjumpa. Akhirnya kami hanya berjumpa dengan salah satu oknum guru disekolah itu yang namanya tidak mau disebutkan disini, Jumat (12/8/2022).

Menurut oknum guru bahwa Kaseknya belum datang dan katanya juga kasek mereka sudah tidak menjabat lagi sebagai pimpinan disekolah dasar itu.

“Beliau sudah lulus P3K makanya tidak disini lagi bang. Jadi apa rupanya yang mau ditanyakan bang..?”

Ketika ditanyakan berapa jumlah siswa, guru itu menjawab sekira 120 orang. Dan mengenai plank dan BOS katanya belum dipasang yang lebih jelas lagi langsung ditanyakkan pada mantan kaseknya.

Disamping itu juga wartawan menanyakan tentang, Berapa bayar uang SPP sebulan disini Bu, “kalau saya gak salah bg, uang SPP disini sebulan Rp 50 ribu perbulaberapa lama sudah pak Herman jadi Kasek SD swasta cahaya kasih sudah 4 tahun lebih.”

Sementara ditempat terpisah Aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi), JONI SIREGAR  dalam menanggapi masalah meminta Kejatisu dan Poldasu segera panggil mantan kasek SD cahaya kasih pajak baru stabat Herman S,Pd diduga penggunaan dana BOS selama kepemimpinan tidak tepat sasaran. (wapemred)

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM - Tiga orang wartawan dan satu orang dari LSM telah turun kelapangan untuk berjumpa dengan Kepala SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, KAMIS (11/08/2022), akhirnya hanya berjumpa dengan  Komite Sekolah Bapak SIMAMORA  langsung mengiringi kru wartawan dan LSM bertemu dengan WAKIL KEPALA SEKOLAH BAPAK HASIBUAN, dan bertanya kepada kami "apakah ada KTA atau SURAT TUGAS", spontan kru wartawan dan LSM menunjukkan bahwa kartu identitas dan surat tugas dan menunjukkan kepada bersangkutan bahwa kru wartawan dan LSM punya legalitas yang sah.

Bapak HASIBUAN yang menjabat wakil kepala sekolah bertanya kepada kru wartawan dan LSM: “apa yang perlu saya bantu pak?”, dengan spontan kami bertanya  "berapa jumlah murid bapak di sekolah SMP 9 Negeri Padangsidimpuan?", beliau menjawab; kurang lebih 390 murid pak di tahun 2022 ini, sebelum covid 19 datang pak sekolah ini sangat ramai muridnya bisa sampai sebanyak 800 sampai 900 murid pak, tapi bapak lihat sendiri sekolah ini sudah banyak ruangan kelas yang kosong dan tidak berfungsi lagi pak,belum lg peralatan sekolah sama sekali tidak ada fungsi lagi akibat sekolah ini kekurangan murid,  banyak sekali  sebenarnya yang saya mau cerita tapi saya tidak berani panjang lebar,” ujar nya menjawab pertanyaan kru wartawan dan LSM.

“banyak alasan-alasan yang tidak saya bisa saya utarakan dan saya hanya berharap tahun depan minat orang tua yang punya anak lanjutan sekolah menengah pertama semakin tinggi minat masuk kesekolah SMP 9 ini, guru-guru SMP 9 punya kwalitas dan berintegritas dan punya pengalaman mendidik anak dan sudah ribuan talenta-talenta anak yang berbakat dan lahir dari sekolah SMP 9 Negeri Padangsidimpuan, kami juga akan mengajarkan anak kami di sekolah SMP 9 Negeri Padangsidimpuan akan cerdas secara intelektual dan cerdas secara spritual (agama) dan juga mengokohkan prinsip nilai - nilai kemanusian yang berbudi luhur sopan santun tenggang rasa seperti budaya indonesia,” jelasnya.

“Sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan  juga punya visi misi yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan menghasilkan didikan punya talenta daya saing dalam keilmuwan di bidang pendidikan, agama dan olahraga dan kami yakin sepenuh hati sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan bisa bersaing dengan sekolah negeri yang lain dan juga sekolah swasta.” Tandasnya.

Salah seorang warga hutaimbaru yang tidak mau disebutkan namanya memberikan keterangan terkait keprihatinan masyarakat terhadap sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan berkomentar bahwa sekolah SMP Negeri Padangsidimpuan ini hampir tidak terurus lagi dan kurangnya mendapat perhatian dari DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN dan mungkin bapak KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN H.M LUTHFI SIREGAR SH.MM belum mendapat informasi dari anggotanya bila sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan telah menurun drastis jumlah penerimaan murid baru, kami berharap BAPAK KADIS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN akan memberikan aturan yang tegas terhadap yang melanggar aturan jalur ZONASI pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2021, dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI yang lain yang menerima murid baru dari masyarakat HUTAIMBARU, ANGKOLA JULU dan LOSUNG BATU, bila itu diterapkan maka sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan akan kembali normal seperti sediakalanya.(Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar).

PADANGSIDIMPUAN,METRO86.COM- Pantauan kru wartawan pada Kamis (11/08/2022) terhadap dugaan proyek pekerjaan anggaran APBD sekolah 2021 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, Rehabilitasi sedang/berat ruang guru dan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah, jenis pengadaan pekerjaan , kontruksi, satuan kerja dinas pendidikan kota padang sidimpuan, tempat pekerjaan di SMP Negeri 9 kota padang sidimpuan jalan sudirman km 4.5 hutaimbaru KP. 22736,  PAGU  Rp. 2.257.000.000,00  Millyar,  HPS Rp. 2.253.871.000.00, dengan metode pemilihan penyedia TENDER, nama pemenang yaitu CV.RAJA AKBAR, alamat JL.AFIAT NO. 43 Kec. Padangsidimuan Selatan, diduga telah terjadi mark up dan pekerjaan asal  jadi.

Tiga orang kru wartawan dan satu orang dari LSM telah turun kelapangan meninjau sekolah 2 kali berturut turut dari hari kamis sampai hari jum'at dan tertanggal 3 dan 4 bulan Agustus 2022 untuk menemui Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, ternyata tidak dapat bertemu kepsek selama 2 hari dengan alasan ada rapat Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.

Setelah meminta izin dari pihak staf guru sekolah kru wartawan dan LSM pun telusuri proyek pekerjaan  tahun 2021 tu dengan anggaran 2.2 Milyar  sangatlah miris pekerjaannya dan terkesan pekerjaannya abal-abal dan tidak profesional cara kerjanya, kru wartawan dan LSM menemukan dugaan kesalahan pekerjaan dan mengambil poto dan vidio documentasi untuk menjadi bukti otentik pertinggal kru wartawan dan LSM untuk bahan konfirmasi dan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan dan perusahaan pemenang tender.

Masyarakat hutaimbaru dan ada seorang staf guru yang tidak mau disebutkan namanya telah kru wartawan dan LSM konfirmasi dan mau memberikan keterangan kepada kru wartawan dan LSM, mengatakan kepada kru wartawan dan LSM bahwa pekerjaan proyek ini terlihat tidak profesional  dan tidak sesuai dengan nilai pekerjaan 2.2 Milyar, “seperti bapak lihat cat dinding lama saja mereka tidak kikis tapi malah mereka langsung cat sehingga ketahanan catnya tidak begitu bertahan lama  belum lagi pintu pintu kelas yang rusak,  belum lg chat plafon kelas yang sudah banyak yg luntur dan rusak, ini pak catnya sudah lama rusak, bapak saja yang terlambat datangnya,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pekerjaan ini adalah proyek inisial A dan ia adalah ketua OKP, “saya tidak berani menyebutkan namanya sama bapak tapi bapak cari tau sendiri itulah inisialnya, dan inisial A selalu bercerita disekolah ini bahwa bekingnya adalah orang berpengaruh nomor 1 di kota padang sidimpuan, makanya terkesan dia suka-suka mengerjakan proyek di sekolah ini,” tandasnya.

“Harapan saya untuk kebaikan sekolah SMP Negeri 9 mohon di perbaiki lagi dan ditindak lanjuti pekerja proyek yang terkesan kerja suka-suka, semoga penegak hukum BAPAK KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN dan BAPAK KAJARI PADANGSIDIMPUAN agar turun kelapangan dan melihat hasil pekerjaan yang abal-abal ini,” Tegasnya

kru wartawan dan LSM juga telah mengkonfirmasi pihak bersangkutan yang diduga inisial A atau ketua OKP Padangsidimpuan yang mengerjakan proyek tender di sekolah SMP Negeri 9 Kota Padangsidimpuan, yaitu hari rabu sore (10/08/2022) dengan mengirimkan berita jilid 1 tentang dugaan pekerjaan DAK 2021 Asal Jadi ke inisial A tentang pekerjaan dan sekaligus konfirmasi dan di saksikan tiga orang wartawan media dan satu orang dari LSM langsung mendengarkan percakapan melalui HP telpon dan suara handphone di bunyikan keras agar suara hp terdengar jelas oleh wartawan dan lembaga, ternyata beliau langsung merespon dengan baik dan menelpon pihak wartawan, karna pada saat itu wartawan dan lembaga pada di jalan bawa sepeda motor panggilan beliau tidak terangkat sekali dan kamipun menelpon balik dan di angkat beliau ( perusahan pemenang tender) langsung di angakat telpon kami dengan jawaban nada yang keras seperti "nabarani maho panaek berita i ateh", ( anda sangat berani sekali menaikkan berita itu), " ise langa ho",( siapa kau), lanjutnya " di tanda hodo sanga ise au",( kau kenal gak kau sama aku) terus dia lanjut bertanya kepada kru wartawan dan LSM "pasuo majolo hita aso di tandaho sanga ise au"( bertemulah dulu kita biar kau kenal aku siapa), Tandasnya.

Kru wartawan dan LSM dengan tenang dan bercampur rasa takut tetap terus konfirmasi ke inisial A terkait hasil kerjaannya di SMP Negeri 9 Kota Padangsidimpuan, tidak lama kemudian inisial A langsung mematikan komunikasi tanpa alasan yang jelas dan tidak menemukan jawaban sedikitpun dari hasil konfirmasi diduga inisial A.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Fadli,SH.I selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Nasional Peduli Bangsa (DPN GNPB) meminta BAPAK KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN dan BAPAK KAJARI PADANGSIDIMPUAN untuk segera memanggil dan memeriksa oknum berinisial A ketua OKP pemenang tender DAK 2021 pada SMP Negeri 9 Kota Padangsidimpuan terhadap adanya dugaan korupsi berupa Mark Up dan Pekerjaan Asal Jadi. (Red)

LANGKAT, METRO86.COM - Sejumlah massa dari LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (LSM Kompak) dan Ikatan Mahasiswa Masyarakat Anti Korupsi (IMMAKOR) melakukan Aksi Demontrasi / Unjuk Rasa pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan kunjungan supervisi ke Kantor DPRD Langkat , Rabu (10/08/2022). Massa aksi tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk menangkap Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu Herman Sukendar Harahap karena dugaan keterlibatannya dalam mega Korupsi yang menjerat mantan Bupati Langkat TRP menjadi tersangka OTT KPK di Kabupaten Langkat yang saat ini kasusnya sedang di tangani oleh KPK.

“Sesuai dengan Fakta di persidangan dimana pengakuan dari salah seorang Pengusaha di Persidangan Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana Peranginangin yang di laksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berapa waktu lalu. Pengusaha yang bersaksi bernama Juhri, dalam Pengakuan dan kesaksiannya mengatakan bahwa telah di minta uang oleh Herman Sukendar Harahap selaku Direktur PDAM Tirta Wampu yang juga orang dekat Bupati  dalam Proyek pelaksanaan SPAM sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) penyerahan uang di lakukan langsung dan pengusaha tersebut mempunyai bukti tentang penyerahan uang tersebut” Ujar Kordinator Aksi Joni Siregar.

“Melihat fakta-fakta di Persidangan itu,  maka kita yakin sangat mudah bagi KPK untuk menetapkan Dirut PDAM Tirta Wampu Sebagai Tersangka dalam permainan Proyek di Kabupaten langkat, kita akan terus mengawal kasus ini sampai  di tetapkannya  Dirut PDAM  sebagai tersangka dan di bawah  kepengadilan , dalam waktu dekat kita juga akan langsung melakukan audensi dan unjuk rasa ke Kantor Komisi Pemberantasan korupsi di Jakarta.” Tegasnya

Massa juga menuntut kepada Plt. Bupati Langkat untuk segera mencopot Herman Sukendar Harahap dari jabatannya sebagai Dirut PDAM Tirta Wampu dikarena kinerja yang buruk dan dugaan terlibat dalam mega korupsi mantan Bupati Langkat TRP agar kedepannya Dirut PDAM Tirta Wampu dipimpin oleh sosok yang bersih dan profesional.

Sementara itu Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I  Maruli Tua Manurung ketika diminta pendapatnya tentang unjuk rasa/Demontrasi tersebut mengatakan bahwa KPK akan mendengarkan Aspirasi Yang akan di sampaikan, dan saat ini KPK sedang melakukan Pendalaman terhadap pengakuan Pengusaha Juhri tersebut dengan meneliti dan melihat bukti bukti yang ada, jika dalam pendalaman di temukan bukti yang kuat mengenai pengutipan upeti tersebut, maka KPK akan Menaikan Kasusnya ke Penyidikan dan akan di tetapkan tersangkanya.

Setelah puas melaksanakan aksi damai di kantor DPRD Langkat, kemudian massa aksi mendatangi kantor Kejari Langkat untuk meminta Kejari Langkat untuk segera menuntaskan isu dugaan pungli yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat jelang pelantikan 164 Kades Terpilih hasil Pilkades Serentak 2022 sebesar Rp.6.000.000.,- per kepala desa  yang isunya diduga kuat sebagai kesepakatan agar cepat terlaksana pelantikan kepala desa sebelum cairnya dana desa, yang mana aloksi pungli tersebut diduga Rp.3.000.000,- untuk bagian Dinas PMD Kabupaten Langkat dan Rp.3.000.000,- nya lagi untuk jatah anggota Komisi A DPRD Langkat.(RED)

TAPANULI SELATAN, METRO86.COM- Berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan, mahasiswa dan pemuda turun langsung mengkritik kinerja dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan, (Selasa, 09/08/2022).

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Maju Bersama Rakyat LIMA MERAK TABAGSEL, menduga bahwa ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2018, 2019 dan 2022.

“Sebelum itu kami juga menduga Pada tahun 2017, CV. Mandiri Bangun Nusa yang mengerjakan peningkatan pembangunan jalan Siopat-Opat-Tandihat Baru. Yang realisasi pekerjaannya kami duga hanya 55, sekian persen dan seharusnya Diblacklist dari daftar lelang tender proyek, malah di tahun 2018 dan 2019 CV. Tersebut masih memenangkan tender, total 9 proyek pengerjaan pada 2 tahun tersebut dengan angka yang begitu fantastis mencapai 8, Miliar. tegas, Haris Munandar dalam orasinya selaku ketua LIMA MERAK TABAGSEL.

“Pada tahun 2022 pun, kami juga menduga adanya titipan leleng tender, seharusnya CV. pemenang tender Nomor 1 yang mengerjakan proyek pemabangunan kantor satuan kerja Dinas Parwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, tapi kami duga malah dikerjakan Oleh pemenang Nomor 2. Untuk Itu Kami minta dengan tegas, agar Bapak Plt. Kelapa Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan, Agar berani menjumpai kami dan memberikan keterangan dimuka umum terkait dugaan yang kami sampaikan,” tandas, Haris Munandar.

Aksi yang dilaksanakan di area perkantoran Bupati Tapanuli Selatan ini, langsung dikawal ketat oleh Polisi Resor Tapanuli Selatan, Polisi Sektor Sipirok, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas Perhubungan, berlangsung tertib dan terkendali. Setelah selang beberapa waktu  dan menempuh diskusi agar bisa menjumpai Plt. Kepala Dinas terkait, Akhirnya Aksi tersebut ditanggapi langsung oleh Bapak Ali Akbar Hutasuhut selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Usai mendapatkan jawaban, para pendemo pun pulang ke kediaman masing-masing, tentunya, dengan tertib. (Wartawan Didi Santoso)

PADANGSIDIMPUAN, METRO86.COM- Sejumlah massa dari DPP GEMA TABAGSEL (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan) Selasa (09/08/2022), melakukan aksi damai terhadap dugaan KKN atau Mark up  belanja perjalanan dinas dalam dan luar kota sebesar Rp. 299.324.000.00, pelaksanaan kebijakan idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sebesar Rp. 179.994.255.00, pelaksanaan kebijakan idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sebesar Rp. 122.121.680.00, pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja intelejen, pemantau orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, sebesar Rp. 600.671.700.00, pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat keperjayaan di daerah sebesar Rp. 324.134.760.00.

Massa menuntut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padangsidimpuan agar memberikan keterangan dan klarifikasi atas dugaan KKN penggunaan anggaran 2021, antara lain belanja    Perjalanan dinas paket meeting luar kota pelaksaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebesar Rp. 400.922.000.00, belanja dana hibah pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebesar Rp. 200.000.000.00, honorium tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi capaian kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 304.716.000.00, belanja uang dan jasa diberikan kepada pihak ketiga pihal lain masyarakat pelaksanaan kebijakan evaluasi dan kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 301.400.000.00.

Koordinator aksi M.Aldi Lubis dalam orasinya di depan kantor walikota padangsidimpuan agar WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan, M. Aldi Lubis juga menambahkan DPP-GEMA TABAGSEL ( Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan ) mendukung penuh kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Kota Padangsidimpuan agar segera memanggil Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan juga Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN agar mempertanggung jawabkan dugaan KKN  anggaran tahun 2021.

M. Aldi Lubis juga melanjutkan bahwa meminta kepada WALIKOTA dan WAKIL WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN agar memberikan pernyataan dan tanggapan aksi damai yang mereka lakukan di depan kantor walikota padangsidimpuan ternyata tidak ada satupun yang bisa menanggapai hasil aksi damai mereka tersebut terkesan seperti demokrasi di padangsian hilang di telan bumi.

M.Aldi lubis juga menjelaskan bahwa di tengah-tengah aksi damai di depan kantor wali kota padangsidimpuan mereka berpapasan dan bertemu dengan BAPAK WAKIL WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN Ir.H.ARWIN. SIREGAR, M.M, dan mereka serentak bersorak dan memanggil beliau agar datang di tengah- tengah aksi mereka, apalagi beliau orang yang berpengaruh No. 2 di Kota Padangsidimpuan dan mereka yakin beliau pasti hadir di tengah-tengah aksi damai, dan ternyata beliau telah lari ketakutan tunggang langgang seperti ANAK TK atau PAUD di kejar orang yang tak di kenal.

“Padahal kami adalah rakyatnya apalagi kami adalah mahasiswa berpendidikan,  apakah layak pejabat Wakil Walikota Padangsidimpuan seperti itu lari ketakutan, sungguh ironis prilaku pejabat Wakil Walikota seperti itu, kami malu sendiri punya pejabat seperti itu,” Jelasnya.

“kami pikir WAKIL WALI KOTA PADANG PADANG SIDIMPUAN itu bisa jadi contoh pemimpin baik dan bersahaja dan punya jiwa patriot dan juga punya integritas dalam kepemimpinannya, ternyata itu hanya topeng saja,” tuturnya.

Koardinator lapangan Al Ansyori Rangkuti  juga meminta DPRD Kota Padangsidimpuan agar menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan menghadirkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Padangsidimpuan terkait persoalan tersebut.(Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar)

PADANGSIDIMPUAN, METRO86.COM- Lagi dan lagi dugaan proyek pekerjaan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sekolah 2021 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, Rehabilitasi sedang/berat ruang guru dan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah SMP NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN Jalan Sudirman KM 4.5 Hutaimbaru dengan pagu Rp. 2.257.000.000,00  Millyar dengan metode pemilihan penyedia TENDER dugaan asal jadi.

Ketika wartawan telah turun kelapangan dan meninjau proyek pekerjaan DAK  tahun 2021,Kamis (04/08/2022), dengan anggaran 2.2 Milyar  terlihat sangat miris pekerjaannya dan terkesan pekerjaannya abal-abal dan tidak profesional cara kerjanya, wartawan menemukan dugaan kesalahan pekerjaan dan mengambil Foto dan vidio dokumentasi untuk menjadi bukti otentik pertinggal wartawan untuk bahan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, dan wartawan mengkonfirmasi kepada staf guru-guru yang bertepatan lagi berkumpul di depan sekolah tentang  nama perusahaan yang mengerjakan proyek rehabilitasi 2.2 Milyar ini, tidak ada yang berani menjawab dan lebih banyak menjawab tidak tahu.

Masyarakat hutaimbaru dan salah seorang staf guru yang tidak mau disebutkan namanya yang wartawan konfirmasi dan mau memberikan keterangan kepada wartawan, mengatakan kepada wartawan membenarkan bahwa pekerjaan proyek ini terlihat tidak profesional  dan tidak sesuai dengan nilai pekerjaan 2,2 Milyar, “seperti bapak lihat cat dinding lama saja mereka tidak kikis tapi malah mereka langsung cat sehingga ketahanan catnya tidak begitu bertahan lama  belum lagi pintu pintu kelas yang rusak,  belum lagi cat plafon kelas yang sudah banyak yang luntur dan rusak, ini pak catnya sudah rusak 8 bulan lalu bapak saja yang terlambat datangnya,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pekerjaan ini adalah proyek milik pemborong ber inisial  A dan ia adalah seorang ketua OKP, “saya tidak berani menyebutkan namanya sama bapak tapi bapak cari tau sendiri itulah inisialnya, dan inisial A selalu bercerita disekolah ini bahwa bekingnya adalah orang berpengaruh nomor 1 di Kota Padangsidimpuan, makanya terkesan dia suka-suka mengerjakan proyek di sekolah ini,”  tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Andry Iskandar Siregar Ketua DPW GNPB (Gerakan Nasional Peduli Bangsa) Provinsi Sumatera Utara meminta Polres Padangsidimpuan untuk segera memanggil dan memeriksa oknum pemborong DAK Tahun 2021 pada SMP NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN yang diduga mengerjakan proyek asal jadi. (red)

PADANG LAWAS UTARA, METRO86.COM- GPMN Kab. Padang Lawas Utara melalui Sekretaris yaitu Syaiful Syah Ritonga meminta agar KAJATI SUMUT agar serius dalam menindak pelaku-pelaku diduga korupsi, karena dinilai sampai sejauh ini Kejati Sumut sangat lamban dalam menuntaskan dugaan Keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati Kab. Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap dan Bahrum Harahap) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua TA. 2012.

Hal ini di ungkap Syaiful Ritonga dalam keterangan kepada wartawan, di Padang Lawas Utara (03/08/2022), menanggapi lambannya proses hukum terkait dugaan keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati Paluta dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua T. A 2012.

Permasalahan ini akan menjadi penilaian buruk di tubuh Kejatisu apabila tidak di tindak lanjuti sesuai mekanisme hukum, karena sudah sangat jelas dalam surat dakwaan Kejari Padangsidimpuan No. PDS-09/N.2.20/Ft.1/01/2014 Para Tersangka antara lain Dr. Nagabakti Harahap dan Hendry Hamonangan Daulay (Dirut dan Bendahara RSUD Gunung Tua), Rahmat Taupik Hasibuan (PPK), dan Ridwan Winata (Dirut PT. Aditya Wiguna Kencana) telah mengakui keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati dalam permasalahan tersebut.

Syaiful Menambahkan bahwasanya perbuatan tersebut sudah jelas-jelas melanggar hukum, namun sampai sejauh ini pihak Kejatisu tidak ada tindakan dan terkesan tertutup dalam menanggapi laporan kami tertanggal 18 Maret 2022 dengan Nomor Surat XII/GPMN/III/2022.

“Maka dari itu kami meminta agar KAJATI SUMUT agar serius dan tidak pandang buluh dalam menindak pelaku-pelaku diduga korupsi karena hal tersebut sangat berdampak bagi generasi maupun Negara,”ujarnya

“Dan kami dari DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Kab. Padang Lawas Utara akan terus mengkawal permasalahan ini sampai tuntas,” tegasnya.(Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar).

PADANGSIDIMPUAN, METRO86.COM – Tajam ke atas tumpul ke bawah, kata- kata itu tertumpuk ke pundak seorang ibu janda yang tidak mendapat keadilan di atas tanah ibu pertiwi negara republik indonesia, perjuangan seorang janda yang tidak pernah henti-hentinya untuk mendapatkan kepastian hukum yang sah atas kepemilikan rumah sendiri, bahkan mereka berani menggugat seorang ibu janda tanpa alasan yang jelas, dan gugatan mereka harus dipertanyakan dan di uji kembali oleh penegak hukum.

“Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan kepada Termohon nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Psp Jo. Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Psp Jo. Nomor 41/Pdt/2018/PT-MDN Jo. Nomor 726 K/Pdt/2019 yang ditujukan kepada Amrin Tanjung selaku Tergugat I /Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi I, harus dihentikan karena salah alamat, salah orang dan dinilai cacat hukum” demikan kata pengacara Dwi Ayu Oktari, S.Pd., S.H dari KANTOR HUKUM Wie & Wie Justice yang berkantor di Padalarang dan Surabaya melalui Mobile, Senin(01/08/2022).

Jika PN Padangsidimpuan membuka mata, pemikiran dan logika ilmiah hukum yang benar, serta meneliti serta mencermati putusan yang dikeluarkan oleh PN Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN serta penolakan yang bertubi tubi dilakukan oleh pemilik rumah harta bersama yang sah yaitu SUHARNI maka seharusnyalah Pelaksanaan eksekusi dimaksud harus di hentikan sampai berakhirnya perlawanan yang dilakukan oleh SUHARNI yaitu perlawanan perdata (Derdent Verzet) dan perlawanan pidana yang saat ini sedang di perjuangkan oleh SUHARNI seorang janda tertindas dan miskin yang hidupnya tergantung pada belas kasihan orang lain dan anak-anaknya. Dengan mencermati perjuangan kebenaran yang dilakukan oleh SUHARNI ini yang di bantu oleh KANTOR HUKUM Wie & Wie Justice maka sudah selayaknya eksekusi dimaksud di hentikan.

Lebih lanjut Dwi Ayu Oktari, S.Pd., S.H dan Three One Gulo, S.H., M.H mengatakan bahwa kalau di telaah dengan kejujuran kasus ini, maka sangat sederhana dan sangat mudah dilihat dengan mata kepala telanjang Cacat Hukumnya.

Diduga adanya pihak-pihak tertentu yang bermain main dengan hukum dalam memberikan kesaksian palsu, pembuktian dan bermain main dalam melakukan pembelaan kebenaran, hal ini dapat terbaca dalam putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Psp, seperti ; diduga pertama dikatakan bahwa Amrin Tanjung (selaku Tergugat I) datang bersama sama dengan Istrinya menghadap PPAT untuk menjual/membuat akte jual beli Harta Bersama terhadap Mestaria Br Pasaribu (selaku Penggugat), pernyataan inilah yang menjadi senjata ampuh yang di tulis dalam gugatan Penggugat yang diamini oleh Amrin Tanjung (selaku tergugat) ternyata FAKTA SEBENARNYA terbongkar secara lisan dan tertulis oleh PPAT Rosminar Rangkuti, S.H di persidangan Derdent Verzet bahwa pernyataan tersebut adalah bohong karena yang hadir ke kantor PPAT Rosminar Rangkuti, S.H untuk membuat akte jual beli Harta bersama tersebut hanyalah Amrin Tanjung (selaku tergugat) dan Mestaria Br Pasaribu (selaku Penggugat) sementara SUHARNI selaku Istri sah Amrin Tanjung tidak mengetahui dan tidak ikut sama sekali.

Diduga pemalsuan kedua yang diamini di persidangan oleh Amrin Tanjung (selaku tergugat) adalah bahwa nama istri Amrin Tanjung adalah Hilda Heni padahal nama istrinya yang sah adalah SUHARNI dan tidak pernah sekalipun mengganti nama semenjak dari lahir sampai saat ini.

Dugaan ketiga adalah kwitansi yang digunakan terindikasi palsu baik tanda tanganya maupun materai yang digunakan sudah tidak sesuai dengan tahun berjalan.

Dugaan pemalsuan ke empat adalah di gantinya nama SUHARNI menjadi Hilda Heni, yang saat ini sudah memasuki tahap penyidikan di POLDA SUMATERA UTARA.

Dengan menggunakan empat senjata Indikasi palsu tersebutlah yang menjadi senjata ampuh bagi Penggugat untuk mengalahkan Amrin Tanjung dalam persidangan untuk merampas harta bersama Amrin Tanjung dan SUHARNI.

Maka oleh karenaya menurut penjelasan pengacara dari KANTOR HUKUM Wie & Wie Justice yang bernama Dwi Ayu Oktari S.Pd., S.H., jika pengadilan betul betul menegakan kebenaran yang berkeadilan maka seharusnyalah eksekusi tersebut di hentikan sampai proses hukum yang dilakukan oleh Suharni mendapatkan kekuatan Hukum Tetap.

Untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman tersebut sudah dilakukan perlawanan Pihak Ketiga oleh SUHARNI dengan nomor perkara perdata sudah melakukan derden Verzet, lebih jauh dikatakan bahwa di persidangan tersebut hakim membenarkan.

Ibu suharni juga menambahkan ke media, “saya adalah istri polisi dan sekaligus ibu bhayangkari, suami saya sampai pensiun mengabdi kepada negara dengan menyumbangkan pikiran dan tenaga, saya pikir ibu- ibu yang suaminya polisi di republik indonesia ini pasti juga akan merasakan sedih dan bahkan meneteskan air mana bila perlakuan hukum yang tidak adil kepada  istri polisi pensiuanan, saya sangat berharap kepada BAPAK PRESIDEN RI  JOKO WIDODO dan BAPAK KAPOLRI LISTYO SIGIT PRABOWO bisa melihat curhatan ibu janda yang di tinggal mati seorang suami polisi", jelasnya.(Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar).