Jakarta, Selasa, 20/08/2024

DPO  Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara di depan mata Polri, tetapi tidak ditangkap, ini menjadi memperparah citra buruk polisi.

Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara menjadi daftar pencarian orang ( DPO ) sejak Oktober 2022, celakanya Polri mengetahui dan melihat sang DPO namun dibiarkan bebas berkeliaran.

Demikian dikatakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( Ketum AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada sejumlah media di Jakarta usai melaporkan DPO Baktiar Simanjuntak ke Bareskrim Polri pada ( 20/08 ).

Wibawa Polri sebagai penegak hukum runtuh karena tidak berani menangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi berada di depan matanya, tegas Hadi.

Kejadian langka (14/08) DPO dibiarkan berkeliaran di republik ini terjadi di masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si, ujar Hadi.

Setiap waktu Kapolri berkoar koar di media tidak ada ampun kepada bandar judi, ternyata diduga itu hanya omong kosong, nyatanya DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara sudah berada di depan Polisi hingga kini ( 20/08 ) tidak ditangkap, pungkasnya.

Jadi kinerja Polri di masa Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si dinilai buruk, Polri hanya mampu memenjarakan tukang tulis togel, kalau untuk bandar judi Polri tidak bernyali bahkan terkesan melindunginya, ungkapnya.

Untuk itu AMPUH menuntut komitmen Kapolri, buktikan kepada masyarakat tangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi, tutup Hadi.*(tim)

JAKARTA,-  Koalisi Mahasiswa yang Mengatasnamakan DPP KOMAN-KORAN (Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan) Melaksanakan Aksi unjuk rasa di depan Kementerian PUPR Republik Indonesia di Jakarta Kamis (25/07/2024).

Pada Aksi tersebut Ibrahim Pohan sebagai Koordinator Aksi Meminta Kepada Bapak Menteri PUPR Agar Mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan Tugasnya dan dinilai Gagal sebagai Pemimpin BWS Sumatera II Medan.

ibrahim juga Meminta Agar Kepala Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara Medan Agar secepatnya diproses Hukum, Karena diduga ada kegiatan Tindak Pidana Korupsi Yang terjadi di Tubuh BWS Sumatera II Medan.

Dugaan Korupsi yang Terjadi di BWS II sumut Medan yaitu pada kegiatan Pengerjaan Proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan yang Menghabiskan Anggaran Kurang Lebih 111 Miliyar .

dan Pengerjaan Proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan yang Menghabiskan Anggaran Kurang Lebih 25 Miliyar.

Namun setelah Kami dari Koman Koran Melakukan Investigasi terkait Proyek tersebut yang belum lama selesai dikerjakan ternyata sudah Hancur dan Roboh.

Maka kami Menduga dalam Kegiatan Pekerjaan Tersebut terdapat indikasi Dugaan Korupsi yang tidak sesuai dengan RAB.

Setelah beberapa lama Menyampaikan Aspirasi  Kementerian PUPR Meminta Kepada Komankoran Agar Masuk Kedalam Gedung PUPR Untuk diadakan Pertemuan Antara Koman-Koran dengan Pihak Kementerian PUPR di Aula

Ibrahim dan 3 orang kawan kawan aksi Mewakili untuk Masuk Kedalam, Setelah Berada di Aula Kementerian Pihak dari Koman-Koran Di pertemukan dengan Beberapa Perwakilan Kementerian PUPR RI Yakni:

1. Fazu dari Kementerian PUPR Bidang Staf

2. ⁠Adit dari Kementerian PUPR Bidang Fungsional

3. ⁠Danay dari Kementerian PUPR Bagian Fungsional 

4. ⁠Putra  dari Kementerian PUPR Bagian Fungsional

5. ⁠Dewi dari Kementerian PUPR Bagian Analisa Hukum

6. ⁠Harry dari Kementerian PUPR Bagian Analisa Hukum

7. ⁠Raiha dari PUPR Bagian Analisa Hukum

Dalam Pertemuan Koman Koran dan Pihak Kementerian PUPR RI Membahas Terkait Dugaan Korupsi Pada Pekerjaan proyek pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan Pada tahun 2023.

Ibrahim Menyampaikan Kepada pihak Kementerian PUPR Agar melakukan Tindakan pada kegiatan yang kami Duga tidak sesuai dengan RAB dan diduga ada Pemanfaatan untuk Memperkaya diri (Korupsi).

dan ibrahim Juga Memperlihatkan Foto dan Vidia Bangunan Pengendalian Banjir ROB Belawan yang sudah Roboh atau Jebol Lantainya.

Adit selaku Perwakilan dari Kementerian PUPR RI Antusias setelah Melihat Video dan Foto yang di perlihatkan ibrahim 

dia mengatakan ini akan segera kita tangani dan kita evaluasi langsung ke lokasi, kami sangat berterimakasih kepada adik adik mahasiswa yang jauh datang dari sumatera utara untuk menyampaikan permasalahan ini

dan adit meminta foto dan video yang diperlihatkan untuk sebagai bahan atau bukti yang akan kita ajukan kepada bapak menteri ujarnya.*(tim)

JAKARTA,-  Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (KOMAN KORAN) Mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jum'at 19/07/2024.

Dalam aksi Koman Koran tersebut dipimpin oleh Ibrahim Cholil Pohan Sebagai Koordinator Aksi, dimana ibrahim menyampaikan Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Agung agar Mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Karena Kami Menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tidak Lagi Mampu Menjalankan Tugasnya sebagai Penegak Hukum.

Koman Koran juga meminta kepada kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agar Memeriksa dan Memanggil Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Negara.

dimana dugaan Koman Koran dalam indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Sudah di Laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setahun yang lalu, Namun sampai Hari Ini Koman Koran belum Mendapatkan Perkembangan Laporan.

Sehingga Koman Koran tidak lagi percaya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Melakukan penegakan Hukum dan diduga Ada Persekongkolan Antara pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II Medan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sehingga Laporan Koman Koran sampai Hari ini tidak Berjalan.

Kami sangat mendukung Bapak Kejaksaan Agung agar turun langsung Ke provinsi Sumatera Utara Untuk Melihat Amburadulnya Penegakan Hukum di Sumatera Utara, Terkhususnya di Kejaksaan Tinggi sumatera Utara.

Banyak Laporan yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seperti Laporan Koman Koran yang sudah berulang tahun di kejaksaan tinggi sumatera utara.

sehingga Koman Koran berharap Bapak Kejaksaan Agung Agar segera Menyelamatkan Sumatera Utara dari Oknum oknum Pelaku tindak pidana Korupsi.

Kami sangat mendukung kinerja Bapak Prof Dr St Burhanuddin SH MM MH dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia..Terbukti kejaksaan Agung RI telah beberapa x membongkar kasus" korupsi yg dinamakan Big Fish dinegeri ini..Contoh kasus Asabri Tambang Timah & Kasus Duta Palma yg merugikan Negara hingga Ratusan Triliun Rupiah..Hal ini kami sangat bangga pada Bapak Jaksa Agung RI & Bapak Dr Febrie Ardiansyah SH MH selaku Jampidsus RI..Namun tidak hal nya terjadi di Provinsi Sumatera Utara..KAJATISU diduga ikut melindungi para Korupsi di Sumut..Dugaan Kajatisu menjadi makelar proyek telah lama terjadi..Kantor Kejatisu yang dibangun dengan uang negara diduga dijadikan tempat transaksi Makelar Proyek.Oknum" Rekan diduga menjadi operator utk memeras kepala"Balai Kementerian PUPR RI & OPD" yg ada di Provinsi Sumatera Utara...Kami berharap agar Bapak Jaksa Agung RI yg sangat kami hormati bersama para Jaksa Agung Muda untuk segera mengevaluasi kajatisu dan memeriksa  rekanan &  Oknum Jaksa Nakal berinisial AS yg menjadi kaki tangan Kajatisu..!!!*(tim)

JAKARTA,- Konferensi pers pimpinan pusat Pemuda Panca Marga ( PPM) oleh Ketua Umum PPM pusat SAMSUDDIN SIREGAR hari Senin tanggal 01/07/2024 di jakarta. 

Samsuddin Siregar meminta kepada Presiden Joko Widodo RI selaku panglima tertinggi TNI, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto  yang juga presiden terpilih 2024-2029, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI RI, Kapolri RI,  dan Ketua Umum Legium Veteran RI memberitahukan hal keabsahan Organisasi masyarakat Pemuda Panca Marga SK menteri hukum dan ham RI Nomor AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 di bawah kepemimpinan SAMSUDDIN SIREGAR SH, dengan hormat berkenan dengan keabsahan tentang keberadaan dan kepengurusan organisasi PPM (Pemuda Panca Marga) selama ini simpang siur disebabkan oleh adanya tindakan beberapa oknum mengklaim dirinya pimpinan PPM, maka melalui surat ini kami datang di hadapan bapak.

1. Bahwa benar sejak tahun 2019 organisasi pemuda panca marga telah terdaftar salah satu organisasi berbadan hukum sebagai SK Menteri hukum dan ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 09/September/2019 dengan kepengurusan dibawah Samsuddin Siregar SH sebagai ketua umum. 

2. Bahwa pasca terbitnya SK Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 09/september/2019 tersebut juga telah terjadi klaim sepihak beberapa oknum mengatakan dirinya sebagai pengurus pusat Pemuda Panca Marga (PPM) dengan pimpinan saudara Berto sebagai ketua umum serta delwan nur sebagai sekretaris jenderal pemuda Panca Marga periode  2019-2024.

3. Atas klaim saudara Berto sebagai ketua umum serta delman sebagai sekretaris jenderal pemuda Panca Marga periode 2019-2024 telah mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran bagi seluruh anggota pemuda Panca Marga di seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di indonesia hal ini juga berdampak bagi operasional serta menimbulkan keraguan bagi pihak pemerintah maupun swasta melakukan pembinaan maupun kerja sama. 

4. Bahwa untuk keabsahan pemuda Panca Marga yang telah berbadan hukum dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai ketua umum maka tanggal 28/November/2019 saudara Berto serta delman nur mengajukan sengketa gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta timur. 

5. Bahwa atas  sengketa gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta timur yang diajukan oleh saudara Berto dan delwan nur maka telah berproses sampai tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan amar putusan gugatan penggugat telah DI TOLAK pada seluruh tingkatan pengadilan sebagaimana putusan perkara nomor 583/PDT.G/2019 PN jakarta timur jo perkara nomor 488/PDT/2021/DKI JO PT/ perkara nomor 59.K/PDT/2024.

6. Bahwa putusan pengadilan tersebut maka kami menyatakan seluruh sengketa gugatan perkara yang diajukan oleh saudara Berto serta Delwan Nur seluruhnya ditolak  yang telah berkekuatan hukum yang tetap  sebagaimana putusan akhir kasasi Mahkamah Agung RI perkara nomor 598K/PDT/2024 Tanggal 06/Maret/2024.

7. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetapnya seluruh tingkatan putusan pengadilan tersebut maka dengan ini kami mohonkan kepada bapak yang terhormat yang kami sebutkan diawal,bahwa ;

a. Mengakui keberadaan keabsahan organisasi Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai Ketua Umum Pemuda Panca Marga. 

b. Menyampaikan Informasi kepada seluruh jajaran kesatuan kerja bapak-bapak  yang kami hormati diatas tentang keberadaan dan keabsahan organisasi Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai ketua Umum. 

c. Mengikut sertakan dan melibatkan Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH mengikut sertakan dalam kegiatan maupun organisasi kemasyarakatan. 

Ketua PC PPM kota Padang sidempuan Rizky Fauzi Siregar, Sekretaris PC PPM Kota Padang sidempuan Riswan Efendi Hasibuan dan Bendahara PC PPM Kota Padang sidempuan Muhammad  Haris Pakpahan S. Sos mengapresiasi setinggi-tingginya atas putusan pengadilan negeri jakarta timur atas ditolaknya seluruh gugatan oleh penggugat yang mengklaim organisasi  PPM dibawah  Berto dan Delwan Nur, kabar tersebut menjadi kabar baik buat pengurus PPM Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut sudah tepat dan mengakhiri dualisme yang selama ini terjadi.

Kami pengurus PC PPM Kota Padang Sidempuan juga membuka seluas-luasnya komunikasi kepada kubu yang dibawah kepemimpinan Berto dan Delwan nur di Kota Padang Sidempuan agar bergabung di bawah kepemimpinan PC PPM Kota Padang Sidempuan Rizky Fauzi Siregar untuk meningkatkan rasa nasionalis dan kecintaan terhadap organisasi PPM (Pemuda Panca Marga).*(ais)

JAKARTA,- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Anggaran Negara (Penjara) PN membawa kasus dugaan pemotongan alokasi dana desa (ADD) TA 2023 berkisar 18 - 20 persen setiap Desa di seluruh Desa di Kota Sidimpuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Di mana, LSM Penjara PN, menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Kejagung RI terkait kasus dugaan pemotongan ADD TA 2023 sebesar 18 - 20 persen di Kota Padangsidimpuan, pada Senin (24/06/2024). Dalam aksinya di depan kantor Kejagung RI, massa dari LSM Penjara PN menyampaikan beberapa tuntutan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Sumatera Utara terutama Kasus Dugaan Pemotongan ADD TA 2023 di Kota Padangsidimpuan.

Usai berorasi, penanggungjawab aksi Saut MT Harahap mengatakan, bahwa aksi ini karena pihaknya menduga selama 5 tahun kepemimpinan Irsan Efendi Nasution sebagai WaliKota Padangsidimpuan memiliki potensi besar dalam nilai akumulasi Dugaan Tindak Pidana korupsi di Kota Padangsidimpuan.

Saut melanjutkan, selama Irsan Efendi memimpin Kota Padangsidimpuan periode 2018 - 2023, Aparat Penegak Hukum banyak yang belum menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi, Baik itu masih dalam penyelidikan, penyidikan ataupun pelaporan pengaduan masyarakat di tingkat Kejati Sumut dan Kejari Padangsidimpuan.

"Maka dari itu, kami merasa terpanggil untuk melakukan aksi-aksi proaktif dalam mengawal segala bentuk kebijakan maupun kegiatan roda pemerintahan yang memiliki indikasi kuat terjadinya dugaan korupsi," Terang Saut.

Saut menjelaskan, selama masa kepemimpinan Irsan Efendi sebagai Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, setidaknya ada 6 kasus dugaan korupsi dan tersangkanya mencapai 8 orang. Pihaknya menduga banyak lagi kasus yang belum tersentuh alias di-peti es-kan.

Misalnya, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang, proyek bantuan penanganan perumahan berbasis komunitas Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019. Kemudian kasus dugaan korupsi dana covid-19 senilai Rp56 miliar. Terang Saut.

Selanjutnya Saut menyampaikan, kasus dugaan korupsi alokasi dana kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2020 - 2021. Lalu, kasus dugaan pungli seleksi pengangkatan PPPK pada guru honorer Tahun 2023. Seterusnya, kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kota Sidimpuan.

"Serta, kasus dugaan korupsi fee proyek Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019 - 2023," beber Saut.

Menurutnya,  masih banyak lagi kasus dugaan korupsi yang mengendap di Kejati Sumut maupun di Kejari Padangsidimpuan Khsususnya kasus dugaan pemotongan ADD di Kota Padangsidimpuan masa WaliKota Irsan Efendi periode 2018 - 2023 dugaan adanya Pemotongan ADD 18 - 20 persen setiap desa di Kota Padangsidimpuan.

"Padahal, kasus dugaan pemotongan ADD pada Dinas PMD Kota Padangsidimpuan ini, sudah naik sidik di Kejari Padangsidimpuan. Namun, hingga kini belum ada kejelasannya," kesal Saut.

Oleh karenanya, pihaknya meminta Kejagung RI, untuk memanggil, periksa, dan bila perlu menangkap WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023, Agar Irsan Efendi yang sekarang Mantan Walikota Padangsidimpuan dapat mempertanggungjawabkan secara langsung di Kejagung RI. Tegas Saut.

"Kami menduga, Irsan Efendi merupakan aktor utama dalam kasus dugaan pemotongan sebesar 18 - 20 persen ADD TA 2023 di Kota Sidimpuan," tegasnya.

Pihaknya juga menuntut Kejagung RI untuk menangkap Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan Ismail Fahmi Siregar, yang kuat dugaan perpanjangan tangan WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023 dalam pemotongan ADD sebesar 18 - 20 persen tersebut.

"Kami juga mendesak Kejagung RI untuk 'turun langsung' menangani kasus dugaan pemotongan ADD sebesar 18 - 20 persen di Kota Padangsidimpuan TA 2023 tersebut," tukas Saut.

Dengan tegas, Saut menyatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh Kejagung RI untuk segera mengungkap dan menuntaskan seluruh laporan resmi atau pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023 Irsan Efendi Nasution.

"Baik itu di laporan di Kejati Sumut ataupun di Kejari Padangsidimpuan," sambung Saut.

Mewakili putera daerah asli Sumut, urai Saut, LSM Penjara PN rela datang dari Kota Padangsidimpuan dengan mengatasnamakan LSM Penjara PN dengan harapan agar hukum dapat tegak, kokoh, dan adil.

"Yang mana harapan kami, sesuai UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana perubahan dengan UU No.20/2001  tentang perubahan UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," tukasnya.

Usai berorasi, Kasubbid Hubungan antar Lembaga Kejagung RI, Lukman, saat menerima LSM Penjara PN, mengaku akan segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi tersebut. Yakni, dengan menghubungi Kejari Padangsidimpuan agar jadi atensi Kejagung RI.

Khusus kasus dugaan pemotongan ADD yang sudah naik sidik, juga akan menjadi atensi Kejagung RI. Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang di-peti es-kan, Kejagung RI meminta agar LSM Penjara PN membuatnya dalam bentuk laporan.(tim)

JAKARTA,- Litbang Kompas merilis survei terkait citra lembaga negara. Hasilnya, sejumlah lembaga negara menunjukkan tren kenaikan citra positif.

Survei itu dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan metode tersebut 95% dan margin of error plus minus 2,83%.

Hasil survei tersebut menunjukkan citra lembaga TNI dan Polri berada di urutan teratas. Citra baik TNI berada di angka 89,8% atau naik jika dibandingkan survei serupa pada Desember 2023.

TNI

Baik 89,4%

Tidak tahu 7,3%

Buruk 2,9%

Polri

Baik 73,1%

Tidak tahu 4,4%

Buruk 22,5%

DPD

Baik 68,6%

Tidak tahu 15,7%

Buruk 15,7%

Kejaksaan

Baik 68,1%

Tidak tahu 20%

Buruk 11,9%

Mahkamah Agung

Baik 64,8%

Tidak tahu 18,7%

Buruk 16,5%

DPR

Baik 62,6%

Tidak tahu 8,9%

Buruk 28,5%

Mahkamah Konstitusi

Baik 61,4%

Tidak tahu 19,3%

Buruk 19,3%

KPK

Baik 56,1%

Tidak tahu 10,5%

Buruk 33,4%

Sumber : Divisi Humas Polri

JAKARTA,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada calon siswa Bintara Polri yang menjadi korban begal hingga jari tangannya putus di Kebun Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), Satrio Mukhti (18). Jenderal Sigit merekrut Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas.

“Bapak Kapolri prihatin dengan kejadian yang dialami casis tersebut. Namun Bapak Kapolri pun bangga, casis tersebut memiliki keberanian melawan komplotan begal, dan casis tersebut tetap semangat ingin mengikuti rekrutmen,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/2024).

"Sehingga Bapak Kapolri memberikan penghargaan kepada adik kita, Satrio Mukhti, diterima sebagai anggota Polri," lanjut Irjen Dedi.

Seperti diketahui, Satrio Mukhti dibegal di Jalan Arjuna, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Satrio sempat berduel melawan pelaku bersenjata golok.

"Awalnya saya tidak melihat dia bawa senjata tajam, jadi berantem pertama tidak membawa senjata tajam. Sempat satu lawan satu," ujar Satrio saat ditemui detikcom di rumahnya di Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (15/5).

Satrio mengungkapkan, awalnya, pada Sabtu (11/5), dia tengah berangkat untuk tes psikotes bintara Polri di SMK Media Informatika Pasanggrahan, Jakarta Selatan. Dia berangkat pukul 04.00 WIB karena tes dilakukan pada pukul 05.00 WIB.

"Pelaku itu satu motor tapi tiga orang. Pas berantem itu orang pertama kalah, tapi temannya yang tengah langsung turun dan ngeluarin senjata tajam," kata Satrio.

Pelaku yang membawa golok langsung mengayunkan senjatanya hingga ditangkis oleh Satrio. Akibatnya, jari kelingking korban hampir putus.

"Pertama pas dibacok saya nggak merasa tangan saya kena, karena saya merasa nangkisnya pegangan goloknya. Dua kali dibacok, tangan dan kaki, alhamdulillah saya pakai helm jadi kepala nggak kena," ujar Satrio.

Akibat pembegalan ini, Satrio mengalami luka parah di tangan. Jari kelingkingnya hampir putus karena menangkis golok.

"Kalau luka yang parah tangan, kaki juga cukup parah. Tulang kelingkingnya putus, tapi masih nyantel, pas operasi saya masih pegang jari saya," ucap Satrio.

Satrio akhirnya terjatuh. Sementara para pelaku berhasil membawa kabur motor dan ponsel miliknya.

Dengan kejadian yang dialaminya, Satrio berharap masih bisa mengikuti rangkaian tes bintara Polri. Satrio mengaku telah dua kali mengikuti tes bintara Polri. Menurut dia, menjadi polisi adalah cita-citanya sejak kecil.

"Dengan kejadian ini, jika mimpi saya harus terkubur saya ikhlas. Tapi kalau dengan kejadian ini saya bisa jadi anggota Polri, saya siap," tegas Satrio.

Pada kesempatan berbeda, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Sutrisno menuturkan korban telah menjalani operasi penyambungan jari. "Sudah, sudah dioperasi. Sudah disambung," Ujarnya, Selasa (15/5).(rilis)

JAKARTA,- Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (DEMA SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan MABES POLRI Jakarta Pusat pada Rabu (08/05/2024) Dalam rangka meminta kepada Bapak Kapolri  untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terduga Pelaku Mafia Judi yang berada Wilayah Hukum Polres Deli Sedang  Kamat dan Asun di Jalan Perbatasan dan Akuang dan Johan di Bakaran Batu.

Aksi unjuk rasa yang digelar pada hari ini merupakan aksi yang digelar untuk menyampaikan bahwasanya telah matinya Hukum di wilayah Polresta Deli Serdang terhadap banyak nya Perjudian dan Premananisme.

Mahdayan selaku ketua DEMA mengatakan dalam orasinya menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar pada hari ini untuk mendesak Bapak Kapolri Untuk segera Memerintahkan Kadiv Propam Mabes Polri Memanggil dan Periksa Kapolresta Deli Serdang, “ Kami minta Bapak Kapolri segera mencopot Kapolresta Deli Serdang  yang di mana kami menilai di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang sangat lemah terhadap yang namanya Perjudian dan Premanisme  “Ujarnya

Lebih lanjut Mahdayan menambahkan bahwa Kamat dan Asun Akuang dan Johan masih dapat Membuka bebas praktik perjudian layaknya dapat perlindungan hukum, “padahal negara kita ini merupakan negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi aturan dan hukum" Sambungnya

Mahdayan mengungkapkan bahwa apa yang telah terjadi terhadap pemukulan yang di lakukan para premanisme kepada rekan rekan masa aksi Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara di depan Kantor Mapolresta Deli Serdang tak luput dengan lemahnya Kapolresta Deli Serdang Telah melakukan Pembiaran kepada para Premanisme Pemback Up Judi tersebut.

Terakhir, Mahdayan mengatakan ,  “Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara akan terus melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di depan MABES POLRI dengan Tuntutan dengan massa aksi yang jumlahnya lebih banyak Jika Demo hari ini kita belum juga membuat para mafia judi di jalan perbatasan dan jalan bakaran batu di tangkap, kita akan terus lakukan aksi dengan massa yang lebih banyak dari hari ini" Tutupnya. (tim/ais)

JAKARTA,-  PJ. Bupati Langkat turut hadir pada kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (02/05/2024).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Nadiem Anwar Makarim dan akan dilaksanakan mulai dari 2 Mei hingga 5 Mei kedepan. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbud Ristek, melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengangkat tema 'Melestarikan Bahasa Daerah, Menjaga Kebinekaan Indonesia'.

Pada kesempatan kali ini, PJ. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M. AP memberi support secara langsung kepada empat siswa Kabupaten Langkat mewakili Sumut pada ajang tersebut. Empat siswi itu ialah, Shinta Rafa Mulia, Hasnah Juwahir, Shafwa Salsabila dan Ria Maulida yang berasal dari SMP Negeri 1 Hinai dan MTsN 1 Stabat.

Hasrimy sapaan akrab PJ. Bupati Langkat pun merasa bangga dan senang karena empat siswi tersebut mewakili sumut dipentas Nasional. "Saya merasa sangat senang, kita pacu terus prestasi dan semangat siswa/i dari Kabupaten Langkat agar terus berprestasi di pentas Nasional," katanya.

Acara ini pun turut dihadiri oleh PJ. Ketua PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Faisal Hasrimy, dan Kadisdik Langkat Saiful Abdi.(ikp/rilis)