BREAKING NEWS

Rabu, 31 Juli 2024

GMPK Sumut Luruskan Kembali Isu Miring Terhadap Dinas PUPR Labuhanbatu Terkait Proyek Di Kecamatan Panai Hilir


LABUHANBATU,– GMPK Sumut Klarifikasi terkait tudingan dugaan korupsi pada Dinas PUPR Labuhanbatu sebagaimana yang telah mereka beritakan sebelumnya dari beberapa media online tentang rusaknya pekerjaan peningkatan jalan Sei Berombang Menuju SMA Negeri Panai Hilir yang Sudah selesai dikerjakan beberapa bulan lalu.

Disampaikan Ketua Umum GMPK Sumut tersebut dalam klasifikasinya, bahwa pemberitaan mereka tersebut terkesan tendensius dan jauh dari fakta lapangan, dikarenakan kurang telitinya tim investigasi mereka dalam menggali informasi terkait adanya terlihat seperti kerusakan pada jalan tersebut.

 Tentunya mereka langsung membatalkan rencana aksi Unjuk rasa, setelah adanya tanggapan dari kepala Dinas PUPR Labuhanbatu, dijelaskan bahwa kerusakan pada jalan tersebut Penyebabnya overload tonase dan genangan banjir, bukan karena ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

A.Panjaitan yang dikonfirmasi oleh wartawan, menjelaskan, adanya terlihat kerusakan pekerjaan peningkatan jalan Sei Berombang tersebut bukan karena rusak begitu saja, melainkan karena overload tonase. Mereka setelah menerima penjelasan dari kepala Dinas PUPR, mereka kembali melakukan penelitian ke lokasi pekerjaan tersebut. Bahwa kerusakan itu adalah kerusakan ringan yang disebabkan banyaknya truk yang melintas dengan muatan di melebihi kapasitas.

“sebenarnya kerusakan itu karena banyaknya mobil truk yang membawa muatan melebihi kapasitasnya bang. Berbagai macam truck yang melintas disini bang. Ada yang Membawa muatan sembako, ada yang membawa muatan sawit. Macam macam lah bang. Begitu dijelaskan oleh Kadis PUPR Labuhanbatu, kami langsung ke lokasi melihat kembali pekerjaan itu, benar tidak waktu lama kami disitu, kami melihat sudah ada 3 truck yang melintas dengan muatan yang melebihi kapasitas. Sebenarnya masyarakat sangat berterimakasih karena pembangunan ini sangat bermanfaat, yang dulunya jalan ini sangat memprihatinkan,” terang A. Panjaitan sembari menunjukkan Poto kondisi jalan sebelum di bangun .

Ditambah lagi, lanjut dia, kerusakan ringan itu bukan hanya saja disebabkan overload tonase, genangan air pasang dan air hujan juga menjadi penyebab rusaknya sebagian jalan tersebut. Disisi lain kurangnya rasa memiliki oleh sebahagian masyarakat untuk menjaga pembangunan tersebut, karena terlihat ada sebahagian masyarakat membuang air limbah ke tengah tengah jalan tersebut. Ini juga harus menjadi catat bagaimana kedepannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar merasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk menjaga pembangunan pemerintah.

“Masyarakat sekitaran pembangunan jalan tersebut, sebagian pedagang, terkadang ada yang membuang air limbah mereka ke tengah tengah jalan. Jadi genangan itu juga salah satu menjadi faktor akan rusaknya jalan. Kedepannya kita harus membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita semua mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa untuk memiliki pembangunan pemerintah untuk dijaga,”ungkap A. Panjaitan

A.Panjaitan juga menambahkan, jika ada hari ini orang mengatakan pembangunan tersebut bobrok atau Pihak Dinas PUPR asal asalan dàlam pembangunan tersebut, itu sangat keliru. Sebelum mereka mengatakan itu, mereka harus melihat fakta di lapangan yang sebenarnya, agar mereka melihat truk-truk yang melintas di jalan tersebut.

Disisi lain, A. Panjaitan cukup kecewa dengan tim investigasinya sampai ada  pemberitaan yang menyebutkan proyek tersebut adalah proyek abal-abal, padahal dia sebelumnya sudah mengingatkan kepada tim agar teliti dalam mencari fakta dan harus mempelajari dengan benar.

“Sebenarnya, kurang telitinya tim saya dalam mencari tahu penyebab kerusakan itu. Tapi kami sangat berterimakasih kepada Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu, sudah memberikan penjelasan dan juga pemahaman yang begitu luas. Patut untuk kami luruskan kembali pemberitaan sebelumnya.,” ucapnya*(tim)


Pj.Bupati Langkat: Melalui Bersih Desa (Suroan), kita lestarikan Budaya dan Perkuat Silaturahmi


Kecamatan Binjai, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menghadiri acara Bersih Desa (Suroan) dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam/Muharam 1446 H/2024 M di Gedung Serbaguna Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, pada Minggu (28/7/2024) sore.

Kedatangan Pj. Bupati Langkat beserta rombongan disambut meriah oleh masyarakat Desa Sambirejo. Acara dimulai dengan kesenian tradisional Jawa, jarang kepang, dan ditandai dengan pemakaian blangkon oleh tokoh masyarakat, Tugiman, ST, kepada Pj. Bupati Langkat sebagai tanda penghormatan khas masyarakat Jawa.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat menyatakan kebahagiaannya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Sambirejo yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, khususnya adat budaya Jawa.

"Hari ini saya merasa berbahagia dan berbesar hati dapat berada di tengah-tengah Bapak Ibu masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Binjai yang sangat luar biasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam hal ini adalah adat budaya Jawa sebagai cerminan kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat menghidupkan bagi seluruh masyarakat Desa Sambirejo ini," ujarnya.

Pj. Bupati Langkat juga mengapresiasi kuatnya rasa kebersamaan, semangat gotong royong, dan keguyuban warga desa. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi kebiasaan baik yang diagendakan setiap tahunnya.

"Doa kita bersama melalui kegiatan Bersih Desa dan Suroan ini yang merupakan bagian dari pelestarian nilai budaya, kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan hikmah terbaik, semangat kebersamaan dalam bingkai memperkuat silaturahmi untuk kebaikan daerah, khususnya Kabupaten Langkat," tambahnya.

Kepala Desa Sambirejo, Jefri Wahyudi, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pj Bupati Langkat beserta rombongan atas kehadirannya di tengah kesibukan yang padat. "Begitu cintanya kepada rakyatnya, Bapak Pj Bupati hadir pada acara Bersih Desa (Suroan) sekaligus dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam/Muharram 1446 H/2026 M di desa kami ini," ucapnya.

Kegiatan Bersih Desa dan kenduri Suroan sebagai ucapan rasa syukur masyarakat Desa Sambirejo mencakup penyantunan anak yatim sebanyak 136 orang se-Desa Sambirejo, pagelaran kuda kepang, dan malam nanti akan ada pagelaran wayang kulit. "Insyaallah kegiatan ini dapat kami agendakan setiap tahunnya bersama masyarakat," kata Jefri Wahyudi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota DPR-RI Fraksi Golkar Delia Pratiwi Br. Sitepu SH, Anggota DPRD Kabupaten Langkat terpilih 2024-2029 Martono, S.Kom, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan H. Sutrisuanto, S.Sos, M.Si, Kadis Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution, SSTP, MAP, Camat Kecamatan Binjai Fajar Aprianta Sitepu SE, Forkopimcam Kecamatan Binjai, Ketua TP.PKK Kecamatan Binjai, Kades/Lurah se-Kecamatan Binjai, unsur kepanitiaan pelaksanaan kegiatan Bersih Desa, dan komponen masyarakat Desa Sambirejo. (ikp/kominfolangkat)




Pj.Bupati Langkat Resmikan Boat Sekolah dari YAGASU: Tingkatkan akses pendidikan di Pulau Kampai


Pangkalan Susu, Langkat -

Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M. AP meresmikan boat sekolah bantuan Program Sosial Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU) di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Minggu (28/07/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti OxCarbon United Kingdom Mr. Dr. Guy Wolf, Marex United Kingdom Mr. Robert Watts, GMT Singapore Dr. Mohamed Abdel Wareth, dan Managing Director Yayasan Gajah Sumatera Dr. Melinda Suriani Harefa, M. Si.

YAGASU, lembaga non-pemerintah yang berpengalaman lebih dari 22 tahun dalam aksi iklim lahan, mendukung program pemerintah Indonesia melalui berbagai program di 13 provinsi, termasuk di Kabupaten Langkat. Program-program YAGASU bertujuan meningkatkan fungsi ekosistem pesisir, pencegahan bencana alam, produksi oksigen, penyerapan karbon, dan konservasi.

Camat Pangkalan Susu, Agung Tritantyo, S.STP, MAP, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pj Bupati Langkat beserta rombongan yang hadir untuk meresmikan program sosial dari YAGASU. "Kami sangat berterima kasih kepada YAGASU yang menjalankan programnya di kecamatan kami. Boat sekolah ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terlambat ke sekolah," ujarnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh YAGASU. "Saya atas nama pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi YAGASU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Pulau Kampai menghadapi kendala dengan keterbatasan armada transportasi laut yang menghambat aktivitas masyarakat. "Dengan adanya boat sekolah ini, diharapkan aktivitas masyarakat Desa Pulau Kampai menjadi lebih lancar, terutama bagi anak sekolah agar tidak ada lagi yang terlambat," harap Hasrimy.

Setelah sambutannya, Pj Bupati Langkat memberikan santunan kepada anak yatim, menyerahkan kartu identitas anak (KIA), memberikan sembako, serta menyerahkan sertifikat asuransi kepada siswa penerima manfaat program boat sekolah dari YAGASU. Acara ditutup dengan penepungtawaran kapal sosial oleh Pj Bupati Langkat dan rombongan, serta ziarah ke makam keramat Panjang di Pulau Kampai.

Pejabat Pemkab yang hadir dalam acara ini antara lain, Kadis Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kadis Perhubungan Auza Ramadhani, S.IP, M.SP, Kadis Catpil Faizal Rizal Matondang, S.Sos, M.AP, Kadis Sosial Taufik Rieza, S.STP, MAP, Kadis Pertanian Hendrik Tarigan, S.Pt, M.M.A, Kadis LH M. Harmain, S.STP, Kadis Perikanan Drs. T. M. Auzai, dan Camat Pangkalan Susu Agung Tritantyo, S.STP, MAP.(ikp/kominfolangkat).




Pj.Bupati Langkat Membuka Pendidikan Kader Penggerak NU Angkatan I di Sei Lepan


Sei Lepan, Langkat -

Pj. Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP bersama Kapolres Langkat AKBP David Tryo Prasojo, S.IK, SH, M.Si menghadiri dan membuka Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kader Penggerak NU Angkatan I Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Langkat. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Modern Tahfidz An-Najah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lepan, Jumat (26/07/2024).

Kegiatan ini mengusung tema "Pengabdian Untuk Ulama & Negeri." Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Staf Ahli Bupati H. Sutrisuanto, S.Sos, M.AP, Kadis Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kadis Perhubungan Arie Ramadhany, S.IP, M.SP, Kaban Kesbangpol Faisal Badawi, S.Sos, Kabag SDM Polres Langkat Kompol Hasan, Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution, S.STP, M.AP, Kasat Lantas Polres Langkat AKP Maruli S, Camat Sei Lepan Iqbal Ramadhan, SE, Danramil 18 Letu Inf Gunawan Sakti Lubis, Wakapolsek Berandan IPTU Martin Ginting, serta pengurus NU Cabang Langkat.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Tahfidz An-Najah, Samian S.Ag, MA, mengucapkan terima kasih kepada Pj. Bupati dan seluruh pihak yang hadir. "Ini adalah pesantren kami yang berada di ujung, berdampingan dengan TNGL. Kami dipercayakan sebagai tuan rumah PD PKPNU meskipun kami menyadari masih banyak kekurangan," ujarnya.

Ketua PC NU Langkat, Dr. H. Zulfan Efendi, S.AG, MSI, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Langkat, tetapi juga dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan. "Kami ingin menunjukkan bahwa NU di Langkat ini tidak hanya sampai kota saja, melainkan sampai ke desa terpencil yang ada di Langkat," katanya.

Ketua PC NU Sumatera Utara yang diwakili Wakil Ketua PC NU Sumut, Dr. Maslib SE, M.PD, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. "Ini adalah program prioritas kami dalam pengkaderan NU yang sesuai dengan AD/ART. Harapannya, kegiatan PD PKPNU dapat diikuti oleh pengurus NU dari tingkat ranting, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Langkat dan panitia yang telah mengundangnya. "Di tengah keterbatasan kita saat ini, NU masih menunjukkan kecintaan terhadap NKRI melalui kegiatan ini. Kami hadir untuk memberi semangat dan motivasi kepada peserta, dan merasa terbantu dengan program ini yang mendidik agen-agen yang siap mengajak masyarakat untuk mencintai NKRI," tuturnya.

Pj. Bupati juga menekankan pentingnya persatuan dan kebanggaan terhadap bangsa. "Negara kita sangat besar, kaya, hebat, dan menarik sehingga selalu dilirik oleh negara-negara lain. Kita sangat rapuh untuk berpecah belah. Saya sangat bangga dengan acara pengkaderan ini yang bertujuan mendidik para benteng demi mempertahankan negara. Negara kita merdeka karena ada ulama," ujarnya menutup sambutannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat pengabdian kepada ulama dan negeri, serta meningkatkan kecintaan terhadap NKRI di kalangan peserta dan masyarakat luas.(ikp/kominfolangkat).



Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo Buka Perkemahan Pramuka: Membentuk Generasi Berkarakter dan Mandiri


Stabat, Langkat - 

Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, melalui Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si, membuka kegiatan perkemahan bersama golongan penggalang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Langkat di Kwarcab Langkat, Kamis sore (25/07/2024).

Perkemahan yang diikuti oleh sekitar 700 penggalang (SD-SMP) dari Kwarter Ranting Kecamatan se-Kabupaten Langkat ini berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juli 2024.

Dalam sambutannya, AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berkarakter, serta menanamkan semangat kebangsaan dan keterampilan. "Lewat perkemahan ini, kami berharap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Langkat dapat membuat gebrakan yang bertujuan menumbuhkembangkan karakter dan kemandirian generasi muda di Langkat," ujarnya.

Dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahim," AKBP David Triyo Prasojo secara resmi membuka perkemahan bersama golongan penggalang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Langkat tahun 2024. "Perkemahan ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki rasa persaudaraan serta membentuk pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

Kegiatan perkemahan ini juga dihadiri oleh Ketua Kwarcab Langkat, dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, Ketua Majelis Pembimbing Ranting, Ketua Kwartir Ranting se-Kabupaten Langkat, serta seluruh peserta perkemahan.(ikp/kominfolangkat)


Pj.Bupati Langkat Dukung Kolaborasi dengan Balai Diklat Industri Medan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat


Stabat, Langkat - 

Balai Diklat Industri (BDI) Medan mengajak Pemerintah Kabupaten Langkat untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Langkat ini dihadiri oleh Pj Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., yang menyambut baik ajakan tersebut, pada Rabu (24/07/2024).

“Apapun kegiatannya tujuannya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Langkat, saya setuju,” ucap Pj. Bupati Langkat.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Diklat Medan, Sri Dirmayani, menyampaikan berbagai program kolaborasi yang mencakup inkubator bisnis, pengembangan industri kecil dan menengah, pembinaan tenaga kerja industri, dan penempatan. 

Menurut Faisal Hasrimy, ini merupakan kesempatan baik untuk memadukan tenaga kerja yang dimiliki Dinas Perindag Kabupaten Langkat dengan program yang disediakan oleh Balai Diklat. 

“Saya terima kasih atas dukungannya untuk Kabupaten Langkat, ini harus segera dieksekusi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, BDI Medan juga memperkenalkan produk sabun asal Langkat, "Mutiara Care," yang sudah cukup terkenal. 

Faisal Hasrimy berkomitmen untuk lebih mengembangkan usaha ini dan membantu dalam promosi. “Saya sangat bangga, anak Langkat bisa seperti ini, ke depannya ini akan saya bantu promosikan ke penginapan wisata di Kabupaten Langkat maupun di Sumatera Utara,” katanya.

Faisal Hasrimy berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan lebih banyak anak muda Langkat yang mampu berkembang dan bersaing di dunia kerja. 

Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Ketua Inkubator Bisnis BDI Medan Indra Nainggolan, ST., M.Si, Kadis Perindag Ikhsan Aprija, S.STP, M.Si, Kadis Ketenagakerjaan Drs. Rajanami Yun Sukatami, M.Si, dan Ahli Utama Analisis Kebijakan dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM. (ikp/kominfolangkat)




Aswanda Lubis Mendeklarasikan Bobby Nasution bakal Calon Gubernur Sumatera Utara


PADANGSIDIMPUAN,- Hal tersebut Wanda sampaikan dalam acara deklarasi KELOMPOK PECINTA BOBBY NST. Wanda merupakan Ketua Umum relawan tersebut.

Dan JOJO Simanjuntak Sebagai Ketua Harian Korda Tapteng - Sibolga tsb.

Deklarasi terhadap Bobby Nasution ini dilakukan di Jln. Merdeka Kota Padangsidimpuan ( Jum'at, 17 Februari 2023 ) dan berlangsungnya kegiatan Jum'at berkah PEMBAGIAN KUE KOTAK pada pengguna Jalan tersebut . 

" Saya menyatakan, pertama, Kami KELOMPOK PECINTA BOBBY NST berada digarda terdepan dalam mewujudkan kemajuan daerah-daerah Se- Sumatera Utara Khususnya Kota Sibolga Dan Tapanuli Tengah" ujar Wanda.

Wanda menjelaskan, dirinya dan semua pengurus RELAWAN KELOMPOK PECINTA BOBBY NST mendukung keberpihakan Pemerintah dalam mencetak anak-anak muda yang kreatif, aktif dan Inovatif, demi terwujudnya SUMATERA UTARA yang Maju.

"Kami KELOMPOK PECINTA BOBBY NST dengan ini menyatakan mendukung, memilih dan memenangkan Calon Gubernur BOBBY NASUTION jadi Gubernur sumatera utara tahun 2024 - 2029,"*(AIS)

Selasa, 30 Juli 2024

Ketua LSM ALARM Panyahatan Ritonga Mendesak APH Memeriksa Anggaran KPU Kab. Paluta


PADANG LAWAS UTARA,- Pesta demokrasi pemilihan umum (PEMILU) pada Rabu tanggal 14 Februari 2024 lalu telah selesai dilaksanakan dan sudah mengumumkan daftar  nama nama Caleg terpilih yang mengantongi suara masing masing tertinggi sebagai pemenang dan akan dilantik pada agustus 2024 mendatang.

Ketua LSM ALARM Panyahatan Ritonga menemui awak media di salah satu tempat di Kab. Paluta menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paluta yang memperoleh dana Hibah dari Pemkab Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) sebesar Rp. 39 Milyar, dalam penggunaan dana seharusnya terbuka dan transparan, ternyata anggaran tersebut terkesan sengaja  "ditutup - tutupi" sehingga penggunaan anggaran ini perlu untuk diaudit lebih dalam oleh  aparat penegak hukum maupun BPK RI. Pungkasnya. 

Keterangan ini terkuak pada saat pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diselenggarakan pada bulan mei 2024 lalu di tiap kecamatan se-Kabupaten Paluta.

Adapun jumlah anggaran Pelantikan ini yg disediakan Kesekretariatan KPU Kab. Paluta adalah sebesar  Rp.3,5 Juta untuk 2 kecamatan atau (Rp. 1.750.000 per kecamatan) dan hanya cukup untuk membeli snack dan aqua gelas peserta.  

Pada  Rancangan Penggunaan  Anggaran Biaya Komisi Pemilihan Umum Paluta jelas jelas tertuang ada uang untuk  transportasi tiap anggota PPS se- Kab. Paluta, Namun pada kenyataanya  tidak ada satupun yang menerima dari 1158 orang yang sudah dilantik. 

Seperti halnya KPU kabupaten lain di wilayah Tabagsel memberikan honor kepada setiap anggota PPS yang dilantik sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang.

Kemudian pada saat pelaksanaan Bimtek  Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing sempat diminta kan untuk menandatangani SPJ pelantikan dimaksud ternyata  mendapat penolakan disebabkan minimnya dana yang dialokasikan buat acara tsb.

Apalagi setelah acara selesai  diduga Pihak Kesekretariatan KPU Paluta meminta para PPK ini agar menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pelantikan. Tentu saja ini membuat heran semua PPK sebagai pelaksana,  disebabkan ada beberapa dokumen dan stempel (sewa tenda/tratak dan kursi) yang harus diminta tanda tangan dari penyewa padahal di lapangan tidak ada hal yang mau  dipertanggungjawabkan sesuai isi dokumen SPJ yang sudah di siapkan, Jelasnya. 

Panyahatan Ritonga menduga adanya dugaan permainan kotor ini harus segera dibongkar dan diusut tuntas, jika benar adanya perbuatan tersebut sungguh miris kita dipertontonkan dengan bobroknya kinerja  sekretariat KPU Paluta.

Panyahatan Ritonga, Kami merasakan ada aura negatif di Tubuh KPU Paluta,  dimana tertutup nya Pengelolaan anggaran, sehingga seperti PPK tiap kecamatan seringkali merasa tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengikuti saja. 

Ketidakbecusan dalam mengurus anggaran Pilkada Paluta yang sudah mulai dekat pelaksanaannya. Uang yang dianggarkan sebesar 39 M ini  adalah uang rakyat , jadi setiap warga berhak mengawasi penggunaannya dan jelas kemana penggunaanya, bukan sebaliknya Jangan jangan ada SPJ bodong dan stempel -stempel palsu guna memuluskan penggelapan keuangan negara ini? tambah Panyahan Ritonga dengan nada tinggi. 

Kinerja anda sedang kami awasi jangan bermain kotor dan memperkaya diri ujar Ritonga Putra Sigama senin 29 Juli 2024 di Gunung Tua. 

Panyahatan melanjutkan dalam penjelasannya dugaan permainan ini akan kami suarakan(Unras) dengan massa 500 orang dan juga akan kami laporkan ke kantor Kejati Sumut atas dugaan permainan kotor tersebut. 

Awak media mencoba mengkonfirmasi Sekretaris KPU hari Minggu pukul 01.16 wib  tanggal 30/07/2024, beliau memilih bungkam atas konfirmasi awak media sampai berita ini naik ke publik. (RBH)

“Rapor Merah Bobby Nasution Medan Berantakan” Tulisan di Kain Putih Aksi Unjuk Rasa Cipayung Plus Kota Medan


MEDAN,- Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dimulai sekitar pukul 12.50 WIB pada Senin (29/7). Tulisan pada kain putih yang dibawa massa aksi terlihat kalimat 'Rapor Merah Bobby Nasution Medan Berantakan'.

Massa aksi sebelumnya berkumpul di Titik Nol Kota Medan kemudian berjalan kaki menuju kantor Walikota Medan. Aksi jalan kaki diiringi dengan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.

Ketua Umum KAMMI Medan Muhammad Amin Siregar dalam orasinya menyampaikan Bobby Nasution gagal memimpin Kota Medan. Hal ini Amin jelaskan Bobby Nasution tidak mampu merealisasikan janji kampanye yang disampaikan saat menjadi Calon Walikota Medan pada perhelatan Pilkada 2020 yang lalu. 

"Kami jadinya mempertanyakan kenapa Bobby Nasution berjanji dulu tapi kenapa tak direalisasikan. Apakah memang niatnya adalah untuk membohongi publik?" kata Amin.

Ketua GMNI Kota Medan Andreas Silalahi menyampaikan janji yang tidak direalisasikan diantaranya Medan Bersinar (Medan Bersih dari Narkoba), Medan Bebas Begal, Membangun Dermaga Sungai Deli, dan janji mengatasi banjir rob yang ada di Belawan.

"Menurut BNN pengguna narkoba di Kota Medan yang anak-anak ada 200 sampai 300 ribu di Kota Medan. Terkait begal Polda Sumut menyampaikan ada 400 kasus begal di Kota Medan. Dermaga Sungai Deli mana ada dibangun. Banjir rob juga pada Mei 2024 yang lalu masih menerjang Belawan" sambung Andreas.

Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai menyampaikan terkait kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan yang diatur oleh Perwal No. 26 Tahun 2024. Perwal tersebut dinilai tidak punya dasar hukum karena tak memiliki Perda. Namun pada penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terkesan arogan bahkan terlihat memaksa masyarakat agar membeli barcode parkir berlangganan padahal Perda saja tidak ada.

"Perwal ini dinilai bermasalah tidak melalui proses pembahasan dengan DPRD Kota Medan dan masyarakat makanya tak ada Perdanya mungkin. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Pemko Medan" kata Imransyah.

Ketua PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga menyampaikan proyek lampu pocong harus kembali diusut tuntas. Dimulai dari dugaan adanya pengaturan pemenangan tender oleh Pemko Medan karena ada perusahaan kontraktor memiliki alamat fiktif dan adanya perusahaan yang punya manajerial yang tidak profesional.

"Ada 2 perusahaan kontraktor yaitu PT Biro Teknik Pembangunan dan PT Trifa Mangun Mandiri mencantumkan alamat fiktif. Dan ada satu perusahaan kontraktor yaitu CV Asram Direkturnya tidak tahu-menahu terkait proyek lampu pocong yang dikerjakannya alasannya karena kekurangan modal jadi operasionalnya dikuasakan oleh Wakil Direkturnya. Tapi ketiga perusahaan ini menjadi pemenang tender padahal dinilai tidak profesional. Hal ini justru menjadi dugaan kami adanya pengaturan pemenangan tender oleh Pemko Medan. Dan apa tanggung jawab Walikota Medan Bobby Nasution terkait hal itu" jelas Dedi.

Sambung Dedi saat proyek lampu pocong dinyatakan Total Loss, Bobby memberikan tenggat 60 hari kepada kontraktor untuk pengembalian uang senilai 21 M. Tetapi menurut Dedi masih ada perusahaan yang terlambat mengembalikan uang tapi tidak ada ketegasan Bobby Nasution kepada kontraktor tersebut.

"Yang bilang Bang Topan selaku Kadis SDABMBK yang memang ditugaskan untuk menagih pengembalian uang dari kontraktor. Katanya ada tiga kontraktor yang terlambat mengembalikan diantaranya PT Biro Teknik Pembangunan, CV Sentra Niaga Mandiri, dan PT Trifa Mangun Mandiri. Kami menilai Bobby Nasution selalu tak sesuai tindakan dengan perkataannya" lanjut Dedi.

Dedi kembali menyambungkan proyek lampu pocong yang terindikasi dugaan tindak pidana korupsi dulunya sempat keluar dokumen Surat Perintah Kapolrestabes Medan Nomor 3571/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023. Namun yang menjadi kejanggalan dimana dugaan tindak pidana korupsi  yang sedang diselidiki Polrestabes Medan dihentikan karena Kejari Medan sudah ada surat kuasa khusus untuk melakukan penagihan.

"Kami minta penyelidikan harus dilanjutkan karena menurut kami sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan KPK RI Nomor : KEP-049 I N J.A/03/2012, Nomor : B/23/III3012, Nomor : SPJ-39/01/2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan 'Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau kesepakatan para pihak'. Oleh karena itu kami meminta menuntut sudah sepatutnya secara hukum dugaan tindak pidana korupsi proyek lampu pocong tak bisa dihentikan dan deliknya harus diungkap secara jelas, objektif, dan transparan oleh Polrestabes Medan" sambung Dedi.

Setelah berorasi beberapa menit Walikota Medan Bobby Nasution datang menemui massa aksi. Jawaban Bobby Nasution terkait lampu pocong adalah sepakat agar penyelidikan lampu pocong dilanjutkan.

"Saya sepakat penyelidikan dilanjutkan. Jika APH Polrestabes Medan dan Kejari Medan mau ya silahkan" jawab Bobby.

Setelah berdialog kurang lebih selama dua jam. Cipayung Plus Kota Medan menyatakan sikap akan memfollow setiap ucapan Bobby Nasution terkhusus terkait lampu pocong.

"Kami tetap konsisten hari ini menyatakan Bobby Nasution mendapat Rapor Merah dari Cipayung Plus Kota Medan dan menyatakan siap melaksanakan aksi lagi di depan Kantor DPRD Kota Medan untuk menuntut DPRD Kota Medan untuk membuat RDP dan Pansus untuk menyelidiki kasus lampu pocong. Dan juga kami mau bahas Perwal tentang parkir berlangganan yang dinilai cacat dasar hukum" ujar Andreas.*(tim)

Aksi Jilid IV: Jurnalis Padangsidimpuan Tuntut Klarifikasi dari Kajari Padangsidimpuan


PADANGSIDIMPUAN,- Demo Jilid ke 4 Para Jurnalis/Wartawan Kota Padangsidimpuan di depan gedung kantor Kejari Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan Dr Lambok Marisi J Sidabutar yang menyebut media mengganggu kinerja Kejaksaan, massa wartawan dengan kasi intel nyaris bentrok.Senin.(29/07/2024).

Hal itu dipicu saat Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan Yunius Zega mendorong wartawan yang mendatangi gedung Kantor kejaksaan, Sementara sebelumnya para wartawan melakukan orasi di luar pagar.

Saat kegaduhan terjadi, Kasi intel dan wartawan saling adu argumen dengan suara yang sama sama lantang, namun kondisi tersebut segera mereda, setelah orator pengunjuk rasa menyebut jangan terpancing dengan keadaan.

“Kita disini menuntut klarifikasi dari Oknum Kajari dan bukan menyerang institusi kejaksaan, tidak anarkis dan dikawal ketat aparat Polres Kota Padangsidimpuan” ujar Rinaldi orator yang mewakili wartawan.

Sementara Erik Astrada, salah satu wartawan yang mengkoordinir aksi tersebut mempertanyakan Kajari Padangsidimpuan yang sudah empat kali tidak berada dikantor saat para wartawan melakukan unjuk rasa. Namun Kasi Intel seperti aksi sebelumnya mengatakan Kajari sedang melakukan tugas diluar. 

Jawaban  Kasi intel tersebut langsung disambut Erik sembari melakukan siaran langsung di aplikasi Facebooknya, dengan menyebut pemberitahuan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu).

“Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH MH, tengok Kajari Padangsidimpuan setiap hari Senin melakukan tugas luar,” ujar Erik.

Disini kami jelaskan Pak Kasi Intel, ujar Erik, selain melakukan aksi unjuk rasa, kami juga membawa nasi untuk makan bersama dengan Kejaksaan utamanya dengan Kajari Padangsidimpuan. 

Di akhir aksi, Kasi Intel menyebut persoalan yang menyulut aksi tersebut akan dia  sampaikan kepada atasannya. Katanya selama ini  dia tidak mengetahui pemberitaan yang dimaksud dan dalam minggu akan dikabarkan kepada wartawan.

“Dalam minggu ini akan saya sampaikan dan akan melakukan komunikasi ataupun dialog dengan wartawan,”ujar Kasi Intel

Aksi unjuk rasa ke 4 ini diwarnai dengan pemberian nasi dari para wartawan kepada sejumlah staf kejaksaan dan aparat Polres Kota. Hal yang sama juga diberikan wartawan kepada Kasi Intel Yunius zega yang menerima nasi tersebut dengan senang hati. 

“Semoga kita tidak lapar hari ini,” ujar Kasi intel usai menerima nasi dari wartawan.(Tim)

Senin, 29 Juli 2024

Aksi Jilid II,Mahasiswa Desak Kepala Kejaksaan Periksa Kepala Desa Telaga Suka Atas Dugaan Korupsi


MEDAN,– Forum Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (FEMA SUMUT ) melakukan aksi unjuk rasa yang kedua kali di Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai upaya dalam menyikapi persoalan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) TA. 2022 dan Anggaran Ketahanan Pangan pada Pemerintahan Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Labuhanbatu yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Karena sampai saat ini masyarakat Desa Telaga Suka tidak mengetahui kemana Dana SILPA Tahun 2022 yang sudah dikembalikan oleh Pjs. Kepala Desa Telaga Suka kepada Kepala Desa Telaga Suka yang terpilih Muhammad Ganti Harahap. SP, Sehingga menimbulkan prasangka buruk masyarakat bahwa Dana SILPA Desa Telaga Suka Tahun 2022 tersebut diduga digunakan oleh Kades untuk kepentingan pribadi.( Senin, 29/07/2024 )

Koordinator Aksi FEMA SUMUT WN. Nasution dàlam Orasinya menyampaikan ada dugaan korupsi yang Dana SILPA dan Dana untuk Bidang Ketahanan pangan oleh Kepala Desa Telaga Suka Muhammad Ganti Harahap.SP beserta Oknum lainnya yang diduga telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Kami yang tergabung dalam FEMA SUMUT ini akan melaporkan Kepala Desa Telaga Suka Kec. Panai Tengah Labuhanbatu ke Kapolda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut, Agar adanya tindakan serius dalam pemeriksaan dugaan Korupsi Dana SILPA TA.2022 Desa Telaga Suka yang sampai saat ini tidak direalisasikan. Sesuai hasil investigasi kasi terkait Dana SILPA Tersebut kuat diduga sengaja tidak direalisasikan  oleh Kepala Desa Telaga Suka  ” Pungkasnya

Tidak hanya sampai disitu, WN Nasution juga menjelaskan Sebelumnya Kades Telaga Suka Muhammad Ganti beserta Ketua BPD tahun 2023 lalu Sempat ribut ingin melaporkan mantan Pjs . kades Telaga Suka terkait Dana SILPA tersebut, namun begitu Dana SILPA itu  telah dikembalikan oleh Mantan Pj. Kades tersebut, Kades Telaga Suka Muhammad Ganti dan ketua BPD lalu diam Seolah olah mereka menganggap masyarakat tidak perlu tahu untuk keberlanjutan Dana SILPA Tahun 2022 tersebut.

“pada tahun 2023 lalu Kades Telaga Suka Muhammad Ganti dan Ketua BPD ribut dengan Mantan Pj. Kades sampai ingin membawa Persoalan Dana SILPA Senilai Kurang Lebih Rp.320.683.200  Ke Ranah Hukum Sampai Tuntas, namun begitu Dana SILPA Tersebut telah di kembalikan dan di terima oleh Kades Telaga Suka Muhammad Ganti, diduga hanya di Realisasikan sekitar Kurang Lebih Rp. 80 JT, Sehingga adanya penilaian masyarakat bahwa kades Telaga Suka diduga telah memanfaat Sisa lainnya untuk kepentingan pribadi.   .” Lanjut WN. Nasution

Saat disinggung apabila Dana tersebut direalisasikan oleh Kades Telaga Suka apakah aksi unjuk rasa akan tetap dilakukan, WN jelaskan bahwa tetap melakukan unjuk rasa meskipun di akan direalisasikan, karena kita harus mendapatkan kejelasan dari Kejaksaan dan Kepolisian dàlam proses hukumnya, kemana uang/Dana SILPA Tahun 2022 tersebut selama ini disimpan ataukah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut WN Kejaksaan dan Kepolisian harus tetap melakukan proses hukum terhadap Dana SILPA TA. 2022 tersebut.


Dalam orasinya mereka menyampaikan tuntutan mereka kepada Kapolda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut.

1.Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut Usut tuntas terhadap Dugaan Korupsi Dana SILPA DESA TELAGA SUKA Kec. Panai Tengah Labuhanbatu TA. 2022 yang diduga telah dimanfaatkan oleh oknum Pemdes Desa Telaga Suka untuk kepentingan pribadi.

2. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut Agar melakukan Penyelidikan serta penyidikan terkait Dana SILPA Desa Telaga Suka TA. 2022 yang diduga telah dikuasai Oknum Pemdes Desa Telaga Suka selama Kurang Lebih 2 Tahun, Guna untuk mengetahui kemana Dana Tersebut disimpan selama ini, dan apakah dana tersebut pernah digunakan untuk kepentingan pribadi ?

3. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut untuk tetap melakukan Proses Hukum terhadap Kepala Desa Telaga Suka ( Muhammad Ganti Harahap,.SP ) terkait Dana SILPA Desa  tersebut.

4. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut Periksa Kades Telaga Suka serta Seluruh Perangkat Desa terkait dugaan diatas.

5. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut Periksa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2022 dan TA. 2023 Serta lakukan Audit Investigasi independen terhadap pekerjaan Fisik dan Kegiatan Desa Lainnya di Desa Telaga Suka.

6. Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Periksa Anggaran Ketahanan Pangan Pada Desa telaga Suka yang diduga Fiktif.*(tim)

PT. BAS Dinilai Tidak Mampu Menanggapi Tuntutan Massa Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAM-SU)


MEDAN,- Pengurus pusat Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara ( PP GAM-SUMUT) Mendatangani kantor besar PT.BARUMUN AGRO SENTOSA (PT.BAS) yang berlokasi di jl.Suka dame, kec. Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara.Senin, (29/07/2024).

Kedatangannya mempertanyakan terkait persoalan pola kemitraan yang dibentuk oleh pihak PT. Barumun Agro Sentosa (PT BAS) yang sedang beroperasi di Kec. Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Menurut Satia Hasayangan Rambe selaku koordinator lapangan menyampaikan dalam orasinya, bahwa pola kemitraan yang di bangun oleh pihak PT. BAS berupa koperasi Sukses Makmur Satahi(SMS) dan Koperasi Borkat Sahata Maju (BSM) Yang beroperasi di desa Gunung Ganaon UB dan desa Huta Raja, Kec. Ujung Batu, Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara tidak sesuai regulasi sebagai mana nya yang tertuang di dalam undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Ujar Satia Rambe.

Sehubungan dengan peraturan menteri pertanian (Permentan) No 26 Tahun 2007 yang telah di perbarui menjadi peraturan menteri pertanian no 98 tahun 2013, bahwa dari tahun 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit perusahaan inti wajib untuk memfasilitasi kebun masyarakat di sekitar nya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun/memfasilitasi kebun masyarakat yang ada di sekitarnya.

Lanjut Satia Rambe, Selain itu perusahaan PT. BAS telah menipu masyarakat setempat  tentang adanya program tersebut sehingga masyarakat banyak yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. BAS.

Lebih lanjut, dalam orasinya ia juga menyampaikan bahwa kuat dugaan bahwa PT. Bas cacat Administrasi tentang pengajuan perpanjangan HGU PT BAS, yang mana menurutnya dalam hal pengajuan tersebut adanya manipulasi administrasi.

Setelah beberapa menit melakukan orasi, salah satu perwakilan dari perusahaan datang menjumpai massa aksi dan mencoba  menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari massa Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumut (GAM-SU).

Utusan Perusahaan, Raja Ritonga selaku Asisten Perkebunan (ASKEP) PT. BAS dalam sambutannya ia sangat berterima kasih terhadap massa aksi sebab masih ada yang memperhatikan program pola kemitraan yang mereka bentuk saat ini, Ia menyampaikan bahwa pola kemitraan yang mereka buat sudah sesuai regulasi dan sesuai undang-undang dan sesuai izin dinas perkebunan provinsi sumatera Utara. Jikalau menurut adek-adek masih ada yang salah kami siap memperbaiki. Raja Ritonga juga menyampaikan bahwa pekerjaan mereka di bawah pengawasan oleh dinas perkebunan sumatera Utara.

Setelah menyimak tanggapan pihak perusahaan, Satia Hasayangan Rambe menyampaikan ia merasa tidak puas dan sangat kecewa atas tanggapan dari aspirasi mereka serta ia juga mengatakan bahwa saudara Raja Ritonga tidak menguasai tentang Undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian yang ditetapkan.

Lebih lanjut, ia (Satia) juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan harus mempelajari tentang Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Permentan No 26 Tahun 2007 yang di ubah menjadi Permentan no 98 Tahun 2013 tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit dan memfasilitasi kebun Masyarakat  dan Peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang pola kemitraan.

Disisi lain, Satia Hasayangan Rambe menantang Dinas Perkebunan Sumatera Utara yang membenarkan program yang dilakukan oleh pihak PT BAS.

Setelah terjadi adu argumen dengan massa GAM-SU perwakilan perusahaan langsung pergi meninggalkan lokasi aksi.

Sementara, massa aksi tetap melanjutkan orasinya sekitar 1 jam dan mereka beranggapan pihak perusahaan PT BAS tidak mampu menanggapi aspirasi/Tuntutan mereka.

Massa aksi sepakat meninggalkan lokasi dan akan melanjutkan aksi mereka minggu depan. Tutup Satia Hasayangan Rambe sambil membubarkan diri.*(Tim)

 
Copyright © 2023 INILAH NUSANTARA. Designed by OddThemes