Medan,-

Sekumpulan Mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan MMTC Jl. Pancing Medan,Senin.23/12/2024.

Unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Ibrahim Pohan Selaku Ketua Umum Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggul (TAMU).

Ibrahim Pohan kepada pimpinan PT. Deli  Metro Politan selaku pengelola pasar raya Medan Mega Trade Center (MMTC) agar melakukan upaya atau langkah untuk menertibkan dugaan tempat prostitusi yang ada di dalam komplek MMTC tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan di beberapa blok yang ada di MMTC banyak di temukan dugaan tempat-tempat prostitusi yang bermoduskan penginapan dan SPA, mulai dari blok A, B, E, H dan K,” Ungkap Ibrahim Pohan.

Aksi mahasiswa tersebut terlihat mulai memanas dan hampir mulai ricuh setelah kedatangan oknum yang tidak dikenal, kemungkinan oknum tersebut dari pihak dari MMTC.

Oknum tersebut terlihat membentak-bentak mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa dan diduga melontarkan bahasa kotor kepada massa aksi, oknum tersebut telah melontarkan bahasa yang sangat tidak pantas dan beretika kepada ibrahim yang melakukan orasi sehingga terjadi cekcok dan adu mulut.

Tidak berselang lama dalam aksi percekcokan itu terjadi terlihat datang pihak MMTC mendatangi mahasiswa beramai-ramai, dan seolah-olah Kedatangan mereka diduga untuk membubarkan mahasiswa aksi, cara yang dilakukan dalam menghentikan aksi tersebut diduga mengintimidasi massa aksi.

Atas dasar itu ibrahim selaku Pimpinan aksi mengurungkan niat melanjutkan aksi tersebut untuk menghindari Keributan dan kejadian yang tidak diinginkan.

Namun, Ibrahim Pohan menyampaikan kepada awak media permasalahan ini akan dibawa kerana hukum, karena ibrahim menilai PT. Deli Metro Politan tidak bersedia dalam memberikan keterangan terkait permasalahan yang disampaikan dan diduga PT. Deli Metro Politan anti Kritik.

Ibrahim akan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan intimidasi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum MMTC ke pihak kepolisian daerah Sumatera Utara.

Diteruskan, Ibrahim juga akan melaporkan dugaan tempat-tempat prostitusi yang ada di MMTC Pancing Medan, harapannya Polda Sumatera Utara segera menindak lanjuti dan turun ke tempat dugaan prostitusi yang ada di MMTC setelah dimasukkan laporan pengaduannya.*(tim)

Aksi unjuk rasa Satma LMPP Sumut tersebut dipicu oleh adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum PT. Bank Sumut dàlam penyaluran Kredit dan Dugaan Korupsi atas Pembangunan Renovasi kantor senilai Rp. 7 Miliar.

Ketua Umum Satma LMPP Sumut Assuriadi Ritonga mengatakan kepada awak media, bahwa mereka sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Bank Sumut, meskipun sudah ada beberapa yang ditahan namun diduga masih ada oknum lainnya yang belum tersentuh oleh hukum. 

Assuriadi juga menjelaskan semakin kuatnya dugaan korupsi tersebut setelah adanya beberapa temuan BPK RI diantaranya  Pemberian Kredit Investasi Angsuran dan Kredit Kebun Sawit Sebesar Rp11,3 Miliar kepada debitur WF pada Kantor Cabang Tanjung Balai Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Pemberian Kredit Sebesar Rp I5,5 Miliar kepada PT Mutiara Indah Multi dan grup usaha pada Kantor Cabang Tebing Tinggi Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan dan Pemberian Fasilitas Kredit SPK pada PT Budigraha Perkasa Utama senilai Rp7,4 Miliar pada Kantor Cabang Utama Medan Tidak Memperhatikan Track Record Kewajiban Sebelumnya dan masih ada temuan lainnya di beberapa kantor cabang yang ada di sumut.

“Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan, karena ini menyangkut uang Masyarakat, maka kita harus mendesak Aparat Penegak Hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan OJK harus mengambil tindakan untuk mengusut tuntas seluruh Dugaan Korupsi yang ada di Tubuh Bank Sumut ini”Pungkas Asuriadi

Lebih jauh Ketua Umum Satma LMPP Sumut mengungkapkan, dari beberapa sumber memberitakan bahwa selama ini Bank Sumut menyimpan dan menyembunyikan kebobrokan yang sangat berdampak besar pada keberlangsungan Bank Pembangunan Daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. 

Tak hanya itu, dari sumber lainnya menjelaskan kebobrokan management Bank Sumut juga dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet. Bahkan aktivis juga mendapat laporan bahwa ada nasabah  yang sudah membeli rumah dengan KPR Bank Sumut, tetapi rumahnya tidak bisa di tempati.

Setelah melakukan Orasi mereka lanjut membacakan tuntutan aksi mereka dan menutup aksi unjuk rasa lalu membubarkan diri. (tim)

Medan.Kamis.(05/12/2024)

Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-Sumut) bersama sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) di jalan A.H. Nasution  Nomor  01.C kota Medan minta secara tegas untuk mencopot dan Periksa Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan.

Koordinator aksi TAPPUL R menyebutkan dalam orasinya, Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya, dikarenakan pihak-pihak yang terkait diduga banyak para pejabat melakukan dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan.

Oleh sebab itu dengan jabatan yang emban menjadikannya untuk memanfaatkan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Sehingga adanya unsur dan menimbulkan dugaan KKN di tubuh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Lanjutnya, Sehubungan dengan adanya proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kakanwil Kementerian agama provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 30/l.2/Fd.2/03/2024 Terkait proses dugaan KKN.

Ironisnya Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara masih sempat-sempatnya melakukan pelantikan atau merotasi beberapa pimpinan kemenag di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Tambahnya,” Kami menduga kuat pelantikan kepala kantor Kemenag Kabupaten/kota tersebut diduga syarat adanya jual beli Jabatan, dan kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) jangan main-main soal kasus ini, segera periksa, dan melakukan penahanan terhadap Kakanwil Kemenag Sumut dan kroni-kroninya apabila sudah memenuhi unsur",Pungkasnya.

Ditambahkan, “Kami menduga kuat kepala kantor wilayah kemenag Sumut adalah dalang dugaan korupsi di tubuh kemenag provinsi Sumatera Utara,” Jelasnya.

Adapun beberapa tuntutan aksi tersebut adalah:

-Meminta kepada Menteri Agama RI agar segera mencopot kakanwil Kemenag provinsi Sumatera Utara dan kemenag kota Medan.

-Meminta kementerian Agama  segera bentuk tim guna penyelidikan internal terkait dugaan suap jabatan atas pelantikan 17 kandepag se-Provinsi sumatera utara.

-Meminta kepada kejaksaan agung RI (Kejagung RI) agar segera perintahkan kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi ke tahap penyidikan.

Ketua koordinator lapangan menambahkan dalam orasinya, “minggu depan kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar ditempat yang berbeda yaitu di depan kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara  dengan tuntutan yang sama,” Tegasnya .*(tim)

Medan.Senin.02/12/2024

Sekumpulan Mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) mendatangi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa damai.

Dimana Ibrahim Pohan Selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa kami menyoroti pasar malam yang berdiri di atas lahan milik negara.

Dimana dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57 Tahun 2016 mengatur tata cara sewa barang milik negara.

“Atas dasar itu kami menduga bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan "Kamuflase" di acara GOR Pancing Medan,”  Ucap Ibrahim di Waktu Orasi.

“Terlihat jelas pasar malam yang beroperasi di atas lahan milik negara yang sampai hari ini kita lihat berjalan dan beraktivitas, kami duga pada kegiatan tersebut mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok." sambungnya.

Setelah beberapa tuntutan yang sudah disampaikan oleh massa aksi, 3 (tiga) orang massa perwakilan aksi untuk berjumpa dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara oleh Bapak Ismail.

Dimana Sekretaris menjelaskan adanya Pasar Malam tersebut sebagai Sponsor acara kegiatan Festival Pemuda Olahraga.

Begitu juga dipertunjukkan surat izin penyewaan oleh pemilik Pasar Malam, Namun setelah dibaca batas penyewaan tercantum sampai tanggal 25 September 2024.

Tidak dapat menunjukkan Skedul kegiatan mulai dari jam berapa, acara dimulai dan sampai jam berapa di tutup acara pada kegiatan tersebut .

Setelah Hampir Satu Jam Perjumpaan Mahasiswa dari TAMU dengan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Utara, akhirnya Tamu Pamit Mengundurkan diri untuk Kembali Ke Kampus Masing masing,

Namun Setelah Keluar dari Kantor Ibrahim Menyampaikan, TAMU akan Menggelar Aksi di Depan Mapolda Sumut untuk Melakukan Proses Hukum untuk Pihak Pasar Malam dan Kepala Dinas Pemudah Olahraga yang diduga Bersekongkol dalam Mencari Keuntungan di Atas Lahan Milik Negara Berdasarkan surat Peminjaman atau penyewaan Pelataran Parkir GSG Dispora Sumut yang sudah Lewat Batas Waktu Pemakaian.*(tim)

MEDAN,- Irsan Armadi (Ketua PDPM Kota Medan) mengatakan Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan 2024 berjalan dengan lancar, sukses dan aman, setelah mengamati dan mendengarkan dari awal proses tahapan Pilkada, tahapan penyelenggaraan, saat pemilihan dan pasca pemilihan sudah berjalan dengan sesuai aturan UU Pemilu yang berlaku, kami apresiasi kinerja KPU Kota Medan yang telah melaksanakan proses ini dengan maksimal sesuai peraturan dan tupoksi yang dimiliki KPU dan kami melihat penyelenggaraan ini sudah berjalan dengan baik, lancar, sukses dan aman.

Meskipun di hari Rabu 27 November 2024 saat pencoblosan hujan deras, tapi proses penyelenggaraan pemilihan tetap berjalan dengan maksimal. ada juga beberapa daerah yang terdampak banjir yang menyebabkan tertunda proses pemilihan di TPS, info yang kami terima dari KPU akan dilaksanakan pemilihan susulan dan lanjutan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan sepenuhnya, ujar Irsan dkk saat di Kantor AMM Medan di Jl. Mandala By Pass.

Mariana Sitorus (Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan) mengatakan proses demokrasi di kota Medan sudah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti yang kita harapkan sebelumnya, mengenai prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termuat dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Disebutkan bahwa, ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah maksimal dijalankan oleh KPU Kota Medan dan didukung oleh seluruh lapisan pihak serta masyarakat kota Medan.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kota Medan telah dewasa dan bijaksana menjalankan tahapan Pilkada dengan baik meskipun berbeda pilihan politik dan perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tidak menjadi hal yang signifikan bagi sebagian orang untuk bahan adu domba, fitnah, berita hoax dan hal lainnya yang bisa menyebabkan masyarakat terpecah belah.

Dion HM Munthe (Ketum IMM Kota Medan) melihat proses penyelenggaraan pilkada Medan 2024 berjalan dengan lancar, sukses dan aman, ini tentu juga keberhasilan kolaborasi dari Forkopimda Kota Medan terkhusus kerjasama Polrestabes Medan dan Kodim 0201 Medan yang bertugas mengawal dan memastikan proses ini berjalan dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun, jika pun ada warga melihat kejanggalan saat penyelenggaraan Pilkada Medan, bisa membuat laporan ke Bawaslu Medan, kita hindari menyebarkan opini-opini negatif tanpa adanya saksi dan bukti yang konkrit, yang mana itu bisa menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat kota Medan.

Angga Fahmi (Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga dan Kebijakan Publik PDPM Medan) mengatakan proses pilkada Medan ini sudah hampir sepenuhnya selesai, hanya ada beberapa TPS akan melakukan pemilihan susulan dan lanjutan, dan kedepannya juga akan dilaksanakan tahapan penghitungan rekapitulasi di berbagai tingkatan oleh KPU Kota Medan.

Kami Mendapat informasi dari Quick Count Terkini Pilkada Medan 2024 yang unggul pasangan nomor 1 Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap. Ada 3 Paslon yang berkompetisi di Pilkada Medan 2024 ini, saya yakin dan percaya masing-masing Paslon sudah dewasa dan bijaksana menerima apapun hasilnya. Mari kita semua lapisan masyarakat kota Medan bersatu kembali untuk membangun dan memajukan kota Medan yang Bertuah Untuk Semua.*(tim)

MEDAN,- Sekretariat Bergerak 1912 melakukan konsolidasi pemantapan untuk mengawal dan menjaga suara pasangan no 1 Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap. Pilkada Kota Medan tinggal menunggu hitungan hari, kampanye kandidat sudah selesai dan waktunya kita mengawal suara Bang Rico – Zaki untuk menjadi Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan 2025-2030, ujar Angga Fahmi (Ketua Korda Bergerak 1912 Kota Medan)(26/11).

Beliau menghimbau kepada seluruh Angkatan Muda Muhammadiyah Se Kota Medan yang tergabung di Bergerak 1912 Kota Medan (Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah dan IMM) dari tingkat cabang sampai ke ranting untuk solid memenangkan dan mengawal suara pasangan No. 1 Rico - Zaki pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS terdekat lanjut Angga Fahmi yang juga Ketua Umum PC IMM Kota Medan 2019/2020

Irsan Armadi mengatakan dengan optimis bahwa pasangan No. 1 RIZKI bakal menang pada Pilkada Kota Medan yang besok digelar, bagi kawan-kawan angkatan muda Muhammadiyah se kota Medan jangan mau diadu domba yang bisa menyebabkan kita terpecah belah dan menjadi lemah, juga menolak money politik serta jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax di momentum pilkada Kota Medan tahun ini.

Kader-kader angkatan muda Muhammadiyah jika ingin terjun ke politik praktis dengan dukung mendukung salah satu calon, tidak boleh membawa langsung nama organisasi, kader Angkatan Muda Muhammadiyah jelas bahwa kendaraan politik nya ialah bergerak 1912, itu sudah menjadi arahan Pimpinan Pusat angkatan muda Muhammadiyah, ujar Irsan yang juga Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan 

Mariana Sitorus dalam penyampaian bahwa kita Angkatan Muda Muhammadiyah sudah sepakat bulan Oktober lalu deklarasi mendukung penuh pasangan no. 1 RIZKI di Pilkada Medan dengan wadah Bergerak 1912. adapun isu yang berkembang NA se kota Medan dukung mendukung salah satu calon lain di pilkada Medan adalah berita hoax dan itu upaya-upaya yang negatif dalam memenangkan salah satu calon lain di pilkada Medan. Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan mengambil peran di dalam Bergerak 1912 dalam pemenangan pasangan No. 1 RIZKI dengan konsisten, ujar Mariana yang juga Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan.

Menutup hari tenang pilkada Medan ini sekretaris Korda Bergerak 1912 Kota Medan mengatakan telah mengumpulkan pendataan orang-orang angkatan muda Muhammadiyah dan mengkampanyekan ke masyarakat umumnya untuk memilih Paslon No. 1 RIZKI Rico - Zaki, ujar Rais Prayogo yang juga Sekretaris Umum PC IMM Kota Medan.(tim)

MEDAN,- Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumatera Utara menyambut baik dukungan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Rico Zaki. Demikian dinyatakan ketua Pimpinan Wilayah GPI Sumut, Ahmad Daud S.Sos.I di Medan (25,11).

"Kita mengapresiasi dengan sangat gembira dukungan dari Walikota Medan yang juga akan maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara kepada Rico Zaki, Paslon Walikota Medan Nomor Urut 1. Ini juga membuktikan bahwa Bang Bobby percaya bahwa ditangan Rico Zaki, kemajuan Medan bisa diteruskan lebih baik lagi. Apa yang diserukan Bang Bobby di kampanye akbar yang lalu menunjukkan posisi beliau yang tegas tentang Pilkada Medan" ujar Aktivis 212 Sumatera Utara ini.

Demikian juga dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimana beliau juga mendukung Rico Zaki sebagai walikota Medan. "Kita sangat sepakat dengan Pak Anies bahwa ditangan sosok muda Bang Rico Waas, Insya Allah Medan akan lebih maju. Bang Rico sosok yang tepat memimpin Medan" tambah Koordinator Balai Aspirasi Anies Sumatera Utara pada Pilpres 2024 lalu.

"Dukungan Bang Bobby dan Pak Anies menunjukkan bahwa Bang Rico merangkul dan diterima di semua elemen dan kelompok politik. Ini juga kelebihan khusus dari sosok Bang Rico , sesuai dengan tagline Rico Zaki yaitu Medan Untuk Semua. Insya Allah ditangan Rico Zaki , Medan akan lebih maju dan memakmurkan semua warganya tanpa memandang suku, agama dan golongan serta wilayah" tutup pria yang sering memimpin aksi massa di Sumatera Utara ini.(tim)

MEDAN,-  Senin tanggal 25 November 2024 GNPF Ulama Sumut melakukan konferensi pers terkait Pilkada serentak 27 November 2024 yang akan datang.

Ust. Drs. H. Aidan Nazwir Panggabean, selalu Ketua GNPF Ulama Sumut, menyampaikan bahwasanya beliau sejak diangkat oleh Pengurus GNPF Ulama Pusat pada tahun 2020, belum pernah digantikan.  Adapun jika saat ini ada oknum-oknum yang mengaku sebagai Ketua GNPF Ulama Sumut dan mendukung salah satu kandidat cagubsu maka dipastikan itu adalah tidak benar, karena sampai detik ini GNPF Ulama Sumut belum ada mendukung calon tertentu terkait Gubsu.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti dan mengedukasi umat terkait kontestasi pilkada serentak 27 November 2024 ini, GNPF telah membentuk Desk Pilkada Sumut yang dikomandoi oleh Ust. Zulkarnain, M.Sos.

Dalam kesempatan ini, Ust. Zulkarnain, M.Sos mengingatkan dari hasil assessment desk pilkada, menyebutkan bahwa ada produk komitmen GNPF Ulama Sumut pada tahun 2018 dengan Eramas (Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah) dalam bentuk kontrak politik. Di mana isinya pasangan tersebut menjanjikan 5 hal ;

1. Berkomitmen membela kepentingan Islam, Ummat Islam dan Ulama

2. Berkomitmen menjaga keberadaan dan mensertifikasi masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara secara bertahap. 

3. Berkomitmen membangun ekonomi Islam dengan mewujudkan perbankan syariah 

4. Berkomitmen membangun Islamic Center

5. Berkomitmen menjadikan GNPF Ulama Sumut, Ormas Islam, para ulama serta ummat sebagai mitra strategis dalam mengelola persoalan ummat.

Dari ke-5 komitmen tersebut tidak satupun direalisasikan oleh Edy Rahmayadi ketika menjabat selama 1 periode ujar Ust. Zulkarnain.

Sementara sejak kepemimpinan Bobby Nasution selama 4 tahun sebagai walikota Medan ia berhasil memulai pembangunan Islamic Center di Medan Utara dan juga menjalankan sertifikasi mesjid secara bertahap di kota Medan.

Selain itu desk pilkada juga menemukan banyak hal terkait kedua kandidat yang sedang maju dalam kontestasi pilkada Sumut ini, antara lain sikap kepribadian, kepemimpinan dan progres pembangunan. Di mana dengan penilaian secara objektif ini Desk Pilkada GNPF Ulama Sumut memandang bahwa sosok M. Bobby Nasution lebih layak memimpin Sumatera Utara dengan skor tertinggi. Oleh karenanya sudah layak bagi kaum muslimin di Sumut untuk menjatuhkan pilihan kepada Bobby Nasution untuk dipilih menjadi Gubernur  Sumatera Utara pada 27 November nanti.

Acara konferensi pers dibuka dan ditutup oleh Rahmad Gustin, SE selaku moderator mengingatkan untuk tidak memilih orang yang memiliki ciri-ciri munafik sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ; yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.*(tim)

Medan,-

Terpantau awak media di depan kantor Kejati-Sumut aliansi GEMPET-Sumut melakukan aksi unjuk rasa damai terkait, Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pungli yang ada di dalam tubuh sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) dan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) di kota Medan, Rabu, 20/11/2024.

Koordinator Aksi aliansi GEMPET-SUMUT Tappul R menyebutkan saat orasinya, Sekolah MAN 1(satu) dan Man 2(dua) Kota Medan dalam pengelolaan dana BOS pada T.A 2023 kurangnya keterbukaan dalam informasi publik pada anggaran sekolah tersebut, oleh sebab itu kami berharap kepada APH (Aparat Penegak Hukum) agar memeriksa seluruh penggunaan Dana BOS sekolah dan Dana DIVA tersebut .

Tappul R memperkuat dugaannya adanya pungutan uang SPP pada siswa-siswi murid sekolah Man 1 dan Man 2 kota Medan dengan angka bervariasi namun ditetapkan dalam pembayaran setiap bulannya pada siswa-siswi tersebut. 

"Adapun informasi atau data yang kami dapatkan pengutipan uang SPP tersebut sekolah Man 2 Kota Medan dalam pengelolaan dana komite yang dikutip dari siswa/i ±Rp 250,000 setiap bulannya, jumlah keseluruhan siswa-siswi sekolah Man 2  kota Medan ± sekitar 2.184 data tahun ajaran 2024, apabila Uang pengutipan tersebut kita jumlahkan dengan jumlah siswa-siswi seluruh sekolah Man 2 total  Rp. 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) setiap bulannya, bila dikalikan dalam kurun waktu 1 tahun menjadi  Rp. 6.552.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah)", Jelasnya. 

Ditambahkan, Sedangkan sekolah Man 1 kota Medan dalam pengelolaan dana komite yang dikutip dari siswa/i ±Rp 200,000 setiap bulannya, sementara siswa yang ada di man 1 Medan ± Jumlahnya murid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan adalah 1.985 orang, apabila kita kalikan jumlah pengutipan uang SPP siswa-siswi tersebut dengan satu bulan ter total  Rp.397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), bila kita kalikan dengan satu tahun jumlah tersebut senilai Rp.4.764.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), Pungkasnya. 

Adapun beberapa Tuntutan aliansi GEMPET-SUMUT antara lain adalah :

- Meminta kepada Kejaksaan tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa kepala sekolah Man 1 dan 2 Medan Kota Medan terkait dugaan pungli (Pungutan Liar) dalam penggunaan dan penyalahgunaan anggaran dana BOS sekolah T.A 2023.

- Meminta kepada kejaksaan tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa kepala sekolah MAN 1 dan MAN 2 Kota Medan dan ketua komite Man 1 dan Man 2 kota Medan terkait salah satu yang mengetahui  pengutipan uang SPP tersebut dan juga mengetahui penggunaan uang pungutan siswa-siswi sekolah. 

- Meminta kepada Kemenag Kota Medan agar segera memanggil dan mencopot kepala sekolah MAN 1 dan MAN 2 Kota Medan terkait dugaan pungli dalam pengelolaan dana komite yang ada di sekolah MAN 1 dan MAN 2 kota Medan.*(tim)

MEDAN,- Saat Debat Ketiga Pilgub Sumut, paslon nomor urut 1 Bobby-Surya mendapat pertanyaan dari panelis soal mewujudkan sinergitas pembangunan tingkat nasional sampai ke daerah. Bobby lalu menyebut green economy dan blue economy.

Bobby menjawab pertanyaan panelis dengan mengatakan bahwa green economy dan blue economy harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara (13/11).

Menanggapi hal itu, Cipayung Plus Kota Medan mendukung hal tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Umum KAMMI Medan Muhammad Amin Siregar saat diwawancara yang menganggap isu lingkungan sudah menjadi isu dunia yang tengah sering dibahas forum-forum dunia solusinya. Amin menilai green economy dan blue economy bisa menjadi salah satu solusi yang harus diterapkan pemerintah (15/11).

"Isu lingkungan adalah hal yang berkenaan dengan keberlanjutan generasi yang baik. Jangan sampai generasi kita saat ini meninggalkan situasi yang tidak aman untuk regenerasi kita. Kami dukung statemen Bang Bobby" ujar Amin.

Ketua PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga menyampaikan Walikota Medan nanti yang terpilih juga harus menyambut program ini di Kota Medan. Kota Medan menjadi wilayah yang harus diwanti-wanti krisis menjaga lingkungan. Polusi di Kota Medan semakin tak terkendali, masa depan lingkungan Kota Medan harus ditata untuk diperbaiki.

"Medan adalah pusat Sumatera Utara. Kami harap Walikota Medan yang terpilih nanti nanti menyambut program tematik ini" tambah Dedi.

Menambahkan Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai wilayah kelautan Kota Medan akan menjadi kondisi yang mengkhawatirkan kalau tidak punya penanganan yang tepat. Blue economy merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan sebagai fokus utama.

"Wilayah laut Kota Medan selain produktivitasnya tapi juga keberlanjutannya harus kita perhatikan. Blue economy bisa jadi solusi nantinya" tambah Imran.

Ketua GMNI Medan Andreas Silalahi pun mengatakan program ini guna pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Andreas menyebut ini akan menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah bisa hadir dengan program ini. Pihaknya akan mendukung dan siap bersinergi guna tercapainya tujuan dari program tematik green economy dan blue economy.

"Kami dukung dan siap bersinergi bagi pemerintah yang akan membawa program ini. Kami yakin ini akan membawa manfaat bagi masyarakat" tutup Andreas.*(tim)

Medan, Rabu, (13/11/2024).

Sekumpulan mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melaksanakan unjuk rasa (unras).(13/11)

Dimana Ibrahim Pohan Sebagai Ketua Umum Mendesak dan Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar Segera melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Foodcourt UIN Sumatera Utara yang Menelan Anggaran 2,4 M T.A 2024

Dimana Kegiatan Tersebut Terkesan Ada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

Risky Halomoan Siregar Juga Menyampaikan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agar Berkenan dan Antusias Melihat Dugaan Korupsi di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Mempunyai Wewenang Untuk Memanggil dan Memeriksa Setiap Pejabat Negara Republik Indonesia, Ucapnya

Setelah Beberapa Menit Menyampaikan Aspirasi Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Mengajak Perwakilan 5 Orang Masuk Ke dalam Ruangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan.

Dimana Aliansi TAMU Berjumpa dengan Jaksa Friska Afmi, dimana Beliau Meminta Agar Segera Memasukkan Laporan Beserta Alat Bukti dan diberi waktu selama 14 Hari Kerja untuk Melakukan Penelusuran dan Tindak Lanjut, dan disini kami Mengucapkan Terima Kasih Banyak atas Informasinya, informasi ini sangat berharga bagi kami ucapnya.(tim)

Medan.Minggu.(09/11/2024).

Ketua Umum PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga menghubungi awak media dan menerangkan bahwa  Salah satu calon Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 02 (Dua) Edy Rahmayadi menyebutkan kota Medan salah satu yang merupakan kota terkotor di negara Indonesia, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pada kesempatan itu secara terbuka kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia,” jelas Edy pada penyampaian dalam debat kedua Pilkada Sumatera Utara, Rabu (7/11/2024) malam.

Cipayung Plus Kota Medan menyayangkan pernyataan atau sikap Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, “kami menduga beliau berbicara tidak sesuai dengan fakta jelas, Hal itu disampaikan Ketua Umum PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga saat menjelaskan kepada awak media, Dedi secara tegas membantah, kota Medan tidak pernah ditetapkan sebagai Kota Terkotor di Indonesia pada masa kepemimpinan Walikota Medan Bobby Nasution” (9/11), Pungkasnya. 

Ia melanjutkan penjelasannya, “kota Medan tidak pernah dikatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai Kota Terkotor saat kepemimpinan Bang Bobby, Kementerian Lingkungan Hidup hanya pernah memberikan nilai yang tidak cukup, sehingga kota medan belum mencapai untuk memperoleh Adipura di tahun 2018.” 

"Harapannya kami Pak Edy jangan menyampaikan sesuatu yang tidak begitu penting, dalam menguraikan pernyataan beliau tersebut hanya mencari-cari kesalahan pak Bobby, ungkapan beliau jelas hanya kepentingan politik saja namun tidak sesuai dengan yang sebenarnya" ujar Dedi.

Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai mengajak Cagubsu Edy Rahmayadi melihat Kota Medan saat ini, dia berujar bahwa kota medan sudah jauh berbenah dalam hal tata kelola kebersihan,infrastruktur dan lain-lain, Kesadaran masyarakat kota medan dimasa pak Bobby jauh meningkat ketimbang dimasa-masa lalu.

Senada seperti yang disampaikan Ketua Umum KAMMI Medan Muhammad Amin Siregar menyatakan tidak tepat kalimat tersebut disampaikan saat debat calon gubernur Sumut, ungkapan itu sangat terang hanya untuk menyerang Bobby Nasution sebagai rivalnya. 

Pemko Medan dimasa pak Bobby meraih penghargaan adipura dalam kategori Kota Metropolitan di tahun 2023, pengunjung dari kota lain sangat meningkat, pertambahan pemasukan ke khas negara jauh lebih besar, sehingga pemko medan dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan lain-lain.

Hal ini menjadi bukti nyata dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman penanganan kebersihan berjalan optimal.

"Harus kita akui penghargaan adipura yang diperoleh Pemko Medan tahun 2023 sebagai wujud keseriusan Bang Bobby untuk menata kebersihan dan lingkungan di Kota Medan." kata Amin

Ketua GMNI Kota Medan Andreas Silalahi juga ikut memberikan komentar, mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara dapat lebih cerdas untuk mencerna setiap kalimat yang dilontarkan para kontestan Pilkada saat ini. Karena sikap kita untuk memilih pemimpin tak boleh sembarangan apalagi menggunakan data yang salah. Apalagi menyangkut Kota Medan sebagai Kota yang harusnya semua pihak berpartisipasi bukan malah saling menyalahkan.

"Kami mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan lebih jeli mengelola informasi yang ada, jangan sampai kita termakan informasi hoax" tutup Andreas. (tim)

Medan. Kamis. (31/10/2024)

Gerakan Aksi Mahasiswa Indonesia Sumatera Utara (GAMI-Sumut) geruduk kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) serta unjuk rasa diakhiri di Markas Kepolisian Sumatera Utara (MAPOLDA-Sumut)".

"Dalam hal ini kami dari gerakan GAMI-Sumut meminta secara tegas kepada Pj. Gubernur Sumatera Utara agar segera mencopot jabatan Kadis Kominfo Sumatera Utara terkait adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Batubara di masa kadis Kominfo Sumut menjabat di kala itu masih menjabat sebagai Kadis Pendidikan Pendidikan Batubara", Tandasnya.

"Menurut kami beliau diduga kuat terlibat di pusaran persoalan tersebut, sehingga sangat layak dicopot dari jabatan yang beliau emban sekarang, agar tidak terjadi hal yang sama di Dinas Kominfo Sumut, besar harapan kami agar Pj. Gubernur segera mencopot jabatan Kadis Kominfo Sumut, agar persoalan ini tidak menjadi bola liar ditengah-tengah masyarakat, "Adi Tahir Harahap selaku koordinator aksi", Pungkasnya. 

"Hampir 1 (Satu) jam melaksanakan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, aksi tersebut ditanggapi oleh Fahmi sebagai perwakilan dari Sekretariat Daerah Prov-Sumut datang menemui massa unras, sangat terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian atas masukannya, selanjutnya aspirasi dan tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami sampaikan kepada pimpinan dan akan segera kami proses dan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo Sumut, Jawabannya.

Aksi mahasiswa dilanjutkan lagi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) massa mulai orasi dikomandoi oleh Ketua GAMI-Sumut Iswar Siregar, meminta ketegasan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengatensikan kepada Aspidsus terkait hasil investigasi di lapangan yang kami lakukan bahwa dugaan manipulasi dokumen yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan Batubara yang dimana, dari total realisasi Dana Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara senilai Rp.618,1 Miliar pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dan ada sekitar ±57 kegiatan proyek dengan nilai total sebesar Rp.10.848.214.017, dimana dugaan korupsi yang kami sampaikan hari ini, sudah pernah keluar pernyataan dari Kajari Batubara, bahwa dugaan tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan, namun sampai sekarang ini belum ada perkembangan dari penyidikan tersebut, maka oleh karena itu kami datang dengan secercah harapan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar kiranya persoalan yang kami duga pada korupsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara bisa ditindaklanjuti dan melakukan proses secara hukum". 

"Kegiatan pada Proyek yang menelan dan menghabiskan anggaran milyaran rupiah negara dari uang negara, tentunya kita harus mengawasi sampai penggunaan anggaran tersebut tepat pada sasaran, dan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya pengawasan seperti kami dari aliansi mahasiswa penggunaan anggaran negara juga dapat mencegah pada tindak pidana korupsi atau KKN". 

Adapun beberapa tuntutan aksi GAMI-Sumut :

1. "Panggil dan periksa mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara yang sekarang menjabat sebagai Kadis Kominfo Sumut, yang kami duga melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek tersebut, “ujar ketua umum Gami Sumut Iswar Siregar".

2. "Kami meminta secara tegas agar memanggil dan memeriksa PPK, Pokja dan perusahaan penyedia jasa yang kami duga ikut mengetahui dan melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek tersebut". 

3. "Kami mendesak kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara atas dugaan KKN pada saat menjabat menjadi Kadis Pendidikan Batubara". 

4. "Bila tuntutan kami tidak diproses secara hukum berlaku, maka kami akan kembali lagi dengan massa yang jauh lebih besar dengan tuntutan yang sama". 

Aksi unjuk rasa didepan kantor Kejati-Sumut ditanggapi perwakilan yaitu Monang Sihotang sebagai Intelijen Kejati-Sumut menyebutkan,  “Terimakasih kepada teman-teman, untuk aspirasi atas dugaan korupsi yang adik-adik sampaikan, akan kami sampaikan kepada pimpinan kami dan kami menyarankan agar temuan adik-adik mahasiswa segera melakukan laporan resmi ke PTSP untuk segera kami tindak lanjuti, kami lakukan proses telaah dan akan di atensi ke Pidsus ” kata Monang yang saat itu piket.

Aksi unjuk rasa damai kembali melanjutkan lagi di depan kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (MAPOLDA-Sumut) kata Iswar Siregar dalam orasinya mengungkapkan tuntutan satu persatu. 

Meminta secara tegas kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( KAPOLDA-Sumut) agar segera memanggil dan memeriksa terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2020-2021.

Kami juga Meminta kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi pada kegiatan proyek tersebut di Dinas Pendidikan Kab. Batubara. 

Aksi GAMI-SUMUT ditanggapi oleh perwakilan Mapolda-Sumut yaitu Ipda Abdul Malik menemui massa aksi unjuk rasa, "terima kasih atas aspirasi oleh adik adik mahasiswa dan juga aliansi GAMI-SUMUT atas tuntutan yang sudah dijelaskan melalui suara dan penyataan aksi unras. 

Kami menyarankan agar segera memasukkan dumas secara resmi kepada kami atas temuan dan tuntutan adik-adik mahasiswa, agar proses secara hukum dapat kami tindaklanjuti.

Gerakan Aksi Mahasiswa Indonesia membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melaksanakan aksi yang sama, terima kasih kepada abang-abang dari Intel Polrestabes medan yang telah mengawal aksi damai kami ini. Tutup Iswar Siregar.(TIM)

MEDAN, - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (DPP LSM KOMPAK) melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jln. Jenderal Besar AH. Nasution Medan, Kamis (10/102024).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut DPP LSM KOMPAK yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP LSM KOMPAK Ahmad Fadli,SH.I yang selaku Koordinator Aksi menyoroti dugaan adanya perbuatan melawan hukum antara lain:

(1). Dugaan tidak transparannya Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MTsN 1 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.147.414.000,- Dan Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MAN 2 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.284.919.000,- pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

(2). Dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1 pada SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

Adapun tuntutan DPP LSM KOMPAK kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) antara lain:

(1). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumut dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(2). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap kedua proyek Kanwil Kemenag Prov. Sumut tersebut. 

(3). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(4). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1  tersebut. 

Setelah berorasi, Terkait aksi unjuk rasa dari DPP LSM KOMPAK, perwakilan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta kepada DPP LSM KOMPAK untuk segera menyerahkan Laporan Pengaduan ke PTSP Kejatisu (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Atas saran itu DPP LSM KOMPAK membuat surat laporan pengaduan terkait dugaan-dugaan tersebut dengan Surat Laporan Pengaduan No.038/DUMAS/DPP/X/2024 dan  Surat Laporan Pengaduan No.039/DUMAS/DPP/X/2024.

Setelah membuat surat laporan pengaduan ke PTSP Kejatisu massa dari DPP LSM KOMPAK membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan terus melaksanakan aksi damai hingga tuntutan-tuntutan mereka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*(tim)