TAPANULI SELATAN,-

Warga dan masyarakat Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, serahkan seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap dua remaja perempuan yang sudah tidak punya ayah (anak yatim) ke Polisi,Kamis (16/1/2025) malam.

DR, pria beristri dan beranak lima, sudah diamankan di sel Mapolsek Batang Angkola. Informasi diperoleh, Jum'at (17/1/2025) atau hari ini dipindahkan ke ruang tahanan Mapolres Tapsel di Sipirok.

Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi yang dikonfirmasi melalui Kasi Humas AKP Maria Marpaung, membenarkan penangkapan tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) telah menahan dan memproses DR.

"Penangkapan itu benar adanya dan saat ini terlapor berinisial DR sudah ditahan. Laporan Polisi baru semalam kita terima, dan tadi malam terlapornya sudah diamankan," terang Kasi Humas AKP Maria. 

Untuk diketahui, pada Rabu (15/1/2025) sekira pukul 14:00 WIB di salah satu desa Kecamatan Batang Angkola Tapsel terjadi pelecehan seksual. Diduga dilakukan pria beristri, DR, terhadap dua remaja perempuan kakak adik, sebut saja Mawar dan Melati. 

Keesokan harinya, sembari menunggu korban Mawar, 15, dan Melati, 13, bersama ibu mereka pulang membuat laporan Polisi di Polres Tapsel, warga yang tersulut emosi berkumpul dan berencana mencari DR. 

Hal ini kemudian diketahui oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dari Koramil Pintu Padang, kepala desa tempat korban tinggal dan kepala desa tempat pelaku tinggal (desa mereka bertetangga dan berbatasan langsung).

Guna menghindarkan hal-hal yang tak diingini, maka Babinsa bersama dua kepala desa meminta warga menahan diri. Biarkan mereka dulu yang menemui DR dan memintanya agar mau dibawa ke Polsek Batang Angkola.

Setelah hampir sejam, warga semakin emosi dan datang menyusul ke lokasi pertemuan Babinsa dan kepala desa dengan DR. Ternyata mereka sudah tidak di lokasi dan diperoleh info sedang menuju Polsek Batang Angkola.

Dengan mengendarai mobil bak terbuka, warga beramai-ramai menuju Polsek. Di sana mereka bertemu dengan Babinsa, kepala desa dan terduga pelaku pelecehan seksual tersebut.

Kepada Kapolsek Batang Angkola AKP A.G Harahap, warga serahkan DR untuk diamankan. Sebab, sudah tidak terjamin lagi keamanannya apabila masih tetap tinggal di kampung. Ditambah lagi yang bersangkutan seperti patentengan dan masih datang ke warung kopi.

Kapolsek Batang Angkola menerima permintaan warga dan langsung memasukkan DR ke dalam sel. Setelah beberapa jam kemudian, warga pulang meninggalkan Mapolsek.(tim)

Padang Lawas,Kamis. 16/01/2025.

Ibrahim Cholil Pohan Ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) mengucapkan selamat atas terlaksananya Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Padang Lawas Masa Bakti 2025-2030.

Dihubungi awak media melalui whatsapp dan menyebutkan bahwa, Ibrahim Cholil Pohan menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Putra Mahkota Alam Hasibuan S.E dan Achmad Fauzan Nasution S.H.I) dimana rapat penetapan Bupati terpilih dilaksanakan di ruangan Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palas, Sibuhuan 15/01/2025.

"Besar harapan kami kepada pemimpin baru terpilih bisa membawa perubahan sesuai slogan di waktu kampanye/mencalonkan," Terangnya

Dilanjutkan, Ibrahim Pohan meminta Bapak Bupati Terpilih agar melakukan penggunaan anggaran pembelanjaan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat padang lawas, yaitu membelanjakan/pengadaan perahu karet dan sejenis alat perahu mesin yang canggih (Bwot) untuk dipergunakan pada saat Kab. Padang Lawas terjadi bencana alam/ banjir bandang secara tiba tiba yang seperti baru-baru ini terjadi.

Diteruskan, "Bapak Bupati yang terpilih juga saya minta agar memberikan perhatian kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik berbentuk perhatian jenis dana kegiatan dinaikkan atau memberikan fasilitas dalam Kegiatan-kegiatan yang bersifat menjaga kelestarian alam dan lingkungan (Hutan dan Sungai)." Ujarnya.

Ibrahim Pohan Ketua TAMU menilai penyebab terjadinya banjir yang seringkali terjadi di Kab. Padang Lawas itu dikarenakan hutan di wilayah Padang Lawas tidak lagi asri dan sungai sudah tercemari, seperti banyaknya dugaan tambang Ilegal Sepanjang Sungai Barum (Siraisan).

Namun aparat penegak hukum dan Dinas dinilai tutup mata dan tutup telinga melihat Kejadian yang melawan hukum dan merusak alam itu terjadi, dan ibrahim mengingatkan dan berpesan Kepada aparat penegak hukum agar tidak main-main terhadap dugaan bekingan terhadap penambang ilegal di kab.palas. (tim)

Tapanuli Selatan.Kamis.(16/01/2025)

Inisial DR, seorang pria beristri dan beranak lima, dilaporkan ke Mapolres Tapanuli Selatan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 2  (dua) remaja putri berusia 15 dan 13 tahun, Kedua korban merupakan kakak adik kandung yang sudah kehilangan ayah (anak yatim).

Korban, sebut saja Mawar dan Melati, merupakan adik sepupu dari istri pelaku, Rumah mereka berjarak sekitar 1 kilometer di Kecamatan Batang Angkola, Kab. Tapsel. Hingga kini, kedua korban sangat trauma dan apalagi pelaku masih bebas berkeliaran.

Dijelaskan, Rabu (15/1/2025) sekira pukul 14:00 WIB, pelaku yang bekerja menjemur padi di halaman tetangga, datang dan minta kopi ke rumah korban. Di dalam rumah itu ada Mawar dan Melati, sedangkan ibu mereka di depan bersama istri paman.

Karena masih ada hubungan keluarga, Mawar yang siswi kelas 1 SMA itu pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Namun entah bagaimana, tiba-tiba DR sudah di sampingnya dan langsung mencium kening kiri korban.

Mawar yang mendapat perlakuan tak senonoh dari DR itu kaget dan terdiam. Ia berlari masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Ia sangat sedih dan takut atas apa yang baru saja terjadi.

Setengah jam kemudian, DR meminta Melati (adik Mawar) membelikan mie instan ke warung. Pada saat menyerahkan uang, DR menggendong dan meremas payudara remaja putri yang masih kelas 2 SMP itu.

“Saat aku mau pigi ke warung, si DR juga mencolek dan menampar pantatku," terang Melati yang terlihat masih trauma atas kejadian tersebut.

Pulang dari warung, Melati memasak mie instan itu dan menyuruh DR yang berdiri di dekat pintu untuk memakannya. Selanjutnya Melati pergi ke kamar dan tidur di kasur.

Setelah DR keluar dari rumah, Melati mengunci pintu karena ibu dan kakaknya juga telah pergi menjenguk saudara yang sakit. Artinya, hanya dia sendiri yang ada di rumah itu.

Tak berapa lama, DR menggedor-gedor pintu dan minta air putih untuk minum. Melati membuka pintu itu dan kembali ke kamarnya, sedangkan DR pergi ke dapur.

Usai minum, DR masuk ke kamar Melati dan berbaring di samping gadis lugu itu. Kemudian ia memeluk Melati, mencium pipi, meraba payudara dan kemaluan anak perempuan berusia 13 tahun itu.

Karena Melati menolak dan melawan, DR menghentikan perbuatannya dan meninggalkan kamar. Namun sebelum keluar, ia masih sempat meminta Melati melayani hasrat nafsunya.

Setelah ibu dan kakaknya pulang dari tempat saudara, Melati menceritakan semua perbuatan DR. Pada saat bersamaan, Mawar juga menceritakan apa yang dilakukan DR pada saat ia membuat kopi di dapur.

Ibu korban histeris, sehingga saudara dan tetangga berdatangan. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polsek Batang Angkola.

"Karena perkara ini menyangkut perempuan dan anak, kami diminta untuk membuat laporan di Polres Tapsel. Sebab, di Polsek Batang Angkola tidak ada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak," terangnya.

Ibu korban telah melaporkan DR ke Polres Tapsel pada Kamis (16/1/2025), sesuai surat tanda penerimaan laporan (STPL) nomor STTLP/B/18/I/2025/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA.

"Mohon perhatian dan bantuan atas apa yang kami alami ini," pinta ibu korban.(tim)

Tapanuli Selatan,-

Gabungan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Kab.Tapsel telah mendatangi kantor Mapolres Tapanuli Selatan terkait dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin atau Ilegal (PETI) di wilayah desa Aek Natas Kab.Tapanuli Selatan,Selasa.14/01/2025.

Awak media menghubungi dan mengkonfirmasi salah satu ketua lembaga ALMAMATER ( Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Maju Terintegrasi Tabagsel) Didi Santoso Piliang menyebutkan; “bahwa pada hari selasa tanggal 14 Januari kami menjatuhkan laporan DUMAS ke Mapolres Tapanuli Selatan, "Terangnya

Didi Santoso Piliang selaku ketua Tim  dari Gabungan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Selatan berharap tinggi kepada aparat penegak hukum menindak dan menangkap para pelaku yang diduga melakukan kegiatan penambangan emas ilegal  di desa Aek Natas Kab.Tapsel.

Diteruskan , Haris Munandar K.WAKTU MUDA TABAGSEL mengutarakan bahwa, “meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak lanjuti atas laporan DUMAS yang kami sudah layangkan ke Polres Tapanuli Selatan, kiranya proses penegakan hukum harus kita tegakkan pada kegiatan dugaan ilegal itu yang telah merugikan negara."Ucapnya

Ditambahkan" Masyarakat memiliki salah satu fungsi sebagai sosial kontrol dengan tujuan menegakkan birokrasi yang baik dan bersih (Good Government and Clean Government), selanjutnya dengan mengacu pada asas praduga tidak bersalah serta meluruskan laporan elemen masyarakat dalam rangka fact finding kajian sosial di lapangan."Tandasnya

Adapun beberapa dasar hukum pada kegiatan dugaan ilegal tambang emas :

Undang Undang Dasar Tahun 1945, pasal 27 ayat (1) dan (2),

Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 A

UU No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) tentang Ombudsman RI,

UU No. 3 tahun 2020 tentang Surat Izin penambangan batu (SIPB),

PP Tahun 2021 pasal 131 poin 3 tentang Persyaratan Lingkungan,

PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan Hidup."

Fachrul  Rozi selaku  Ketua AMATIR juga ikut menjelaskan:  “bahwa hasil investigasi dan beberapa informasi dari masyarakat adanya pada kegiatan yang  terindikasi terjadinya praktik dugaan penambangan emas ilegal ( PETI ) di daerah Desa Aek Natas Kab.Tapanuli Selatan."Terangnya

Menurutnya, adanya indikasi yang disinyalir kegiatan tersebut ada pembiaran dari pihak aparat penegak hukum, serta kurangnya APH dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut, mereka juga menduga kuat kegiatan tambang emas tidak memiliki izin (legal) yang sah dari pemerintah.

"Teritorial atau wilayah pada kegiatan penambangan yang berada di daerah Desa Aek Natas Kab.Tapanuli Selatan diduga masih kawasan hutan lindung, ditengarai adanya dugaan kegiatan tambang emas ilegal sewaktu-waktu dapat memicu  banjir bandang, tanah longsor, kepunahan pada hewan satwa liar yang dilindungi oleh negara dan lain-lainnya." Tegasnya

"Beberapa faktor-faktor diatas yang telah kami uraikan diatas sehingga kami juga sebagai pemerhati kerusakan lingkungan sekitar untuk mencegah adanya korban dari kegiatan tambang emas ilegal daerah Desa Aek Natas Kab.Tapanuli Selatan." Terangnya.(tim)

Padang Lawas,-

Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas) Menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab. Padang Lawas",Jumat 10/01/2025.

Ibrahim Pohan selaku koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya, “kami meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas (DPRD Palas) agar segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM bersubsidi di Kab. Padang Lawas."

“Hal ini sangat penting dibahas oleh Anggota Dewan dikarenakan imbas dari kelangkaan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak bisa mendapatkan BBM yang murah di SPBU yang ada di kab. Padang Lawas.”

"Dimana masyarakat hanya bisa mendapatkan atau membeli BBM di penjual eceran dengan harga yang melambung tinggi, dimana harga minyak Pertalite mencapai Rp.13.000,00- 15.000,00 per liternya dan minyak Solar Rp.8.000,00-10.000,00 setiap liternya."

Dilanjutkan, “pemerintah sudah menetapkan harga minyak bersubsidi yang sangat membantu masyarakat, namun sampai hari ini masyarakat tidak bisa merasakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.” ujar ibrahim.

Ditambahkan, Sayuti Nasution selaku Koordinator Lapangan juga menyampaikan, “kami sengaja turun langsung dari Kota Medan tempat kami berkuliah menuju Kab.Padang Lawas untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), anggota DPRD PALAS jangan seolah-olah tidak tahu masalah dan terkesan menutup mata terkait jeritan rakyat kab.Padang lawas."

"Harga minyak BBM Bersubsidi semakin melonjak dan melambung tinggi, dimana Padang Lawas adalah bagian bangsa Indonesia, maka harga BBM juga harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah,"Pungkasnya.

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Padang Lawas yang baru beberapa bulan terpilih dan dilantik diminta segera lakukan tindakan atas kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Padang Lawas, sesuai dengan janji-janji kampanye para anggota Dewan yang mengutamakan Kesejahteraan Rakyat Padang Lawas,"Ucap Sayuti.

Setelah menyampaikan tuntutan aksi di depan kantor DPRD Kab.Palas, massa aksi tak kunjung mendapatkan tanggapan atau perwakilan dari DPRD Kab.palas untuk menemui para aksi unjuk rasa.

Massa aksi memasuki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Padang Lawas untuk mengkroscek keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang tak kunjung muncul atau menemui massa aksi unjuk rasa.

Setelah melakukan pengecekan massa aksi tidak menjumpai satu orangpun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang Berjumlah 30 orang di ruangan.

Anggota DPRD Kab.Palas dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat kab.Palas, terlihat pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kab.Palas tidak ada satupun anggota Dewan yang mau menemui massa aksi unjuk rasa, ini menunjukkan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat bungkam atas jeritan suara rakyat khususnya Kab.Palas.

Diteruskan, “Kami meminta kepada Pj.Bupati Padang Lawas agar tidak mengeluarkan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas, sebab diduga Anggota DPRD Kab.Palas alergi dengan suara rakyat dan terkesan tidak peduli dengan jeritan suara rakyat," Ucap ibrahim Pohan Kepada Wartawan.

Langkat-

Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menangkap dua orang laki laki diduga pengedar narkotika jenis sabu di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17:00 Wib,

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi melalui Kasat Resnarkoba AKP Rudi Sahputra, SH, MH, dikonfirmasi pada hari Senin 06 Januari 2025 mengatakan kedua pengedar itu berinisial DS (31) Dusun III Desa Berdikari Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan ES (41) Dusun III Desa Berdikari Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dijelaskannya, penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat.

Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17:00 Wib, Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Langkat menangkap kedua tersangka DS dan ES di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat. 

Kemudian turut diamankan barang bukti berupa 20 (Dua puluh) buah Plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,18(Tiga koma delapan belas)Gram, 3(Tiga) buah plastik bening kosong, 1(satu) buah sekop, 1 (satu) buah Hp merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna merah, 2 (dua) buah plastik klip bening besar kosong.

Kedua tersangka mengaku pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut sehingga kedua tersangka beserta barang bukti diboyong ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Langkat.

“Kedua tersangka, DS dan ES sudah ditahan di RTP Mako Polres Langkat,” Pungkas AKP Rudi Sahputra.(ridwan)

Mandailing Natal,-

Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di kecamatan Batang Natal  kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara  seakan problem yang tidak pernah usai dan tanpa solusi. Eksekutif, legislatif hingga yudikatif terkesan tutup mata. Berulang kali digelar musyawarah oleh forum komunikasi pimpinan daerah ( Forkopimda) namun tidak menghasilkan solusi yang berarti.

Saat ini tambang emas ilegal di kecamatan Batang Natal luput dari pantauan dan pengawasan yang berwenang.Padahal telah dijelaskan pada undang-undang nomor: 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 100 milyar rupiah bagi pelaku penambang ilegal.

Informasi penambangan Emas ilegal dengan menggunakan alat berat diketahui awak media dari salah satu grup WhatsApp wartawan yang berdomisili di Mandailing Natal pada Sabtu (4/1/2024).Disebutkan bahwa penambangan ilegal dengan memakai alat berat jenis Excavator masih beroperasi di desa Ampung Siala kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal.

Sangat dikhawatirkan terjadi lagi tragedi penembakan oleh sesama aparat yang menimbulkan hilangnya nyawa aparat kepolisian,seperti yang terjadi baru baru ini di Solok Sumatera Barat.Bisa saja ini terjadi akibat konflik keuntungan,siapa membackup siapa dan mendapatkan apa.

Dilain sisi,dampak kegiatan penambangan ini sangat berpengaruh kepada kerusakan lingkungan.Sungai yang keruh menambah penderitaan masyarakat karena air tersebut adalah sumber kehidupan.Ditambah lagi kerusakan biota sungai dan dampak buruk lainnya.

Patut diduga ada kongkalikong antara tauke PETI dengan aparat terkait,sehingga aparat hukum enggan menindak pelaku PETI.

(Indra Kusuma)

Medan.Jum'at. 27 Desember 2024.

Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara ( SMK-Sumut ) Melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda-Sumut atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan terkait dugaan pencemaran lingkungan.

Demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi SMK-Sumut adalah atas dugaan pada pembuangan limbah tandanan kosong dan solid dari PTPN IV Pasir Mandoge yang mengalir di parit kebun milik masyarakat.

Ketua SMK-Sumut Rahman Hasibuan dalam orasinya mengungkapkan bahwa, “pembuangan limbah tersebut Tentunya sangat berdampak kepada para petani, sehingga berefek pada kesuburan lahan petani dan panennya para petani akan tertunda dan kemungkinan para petani akan mendapatkan kerugian yang signifikan, dikarenakan atas genangan air solid & tankos dan mengeluarkan bau yang tidak sedap di areal pembuangan solid dan tankos yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan juga lahan para petani tersebut,” Jelasnya.

Rahman Hasibuan melanjutkan, “perlu kita ketahui perusahaan PT.PN IV adalah perusahaan yang beroperasi pada pengolahan sawit menjadikan minyak CPO, namun dalam operasi pabrik pada perusahaan tersebut dinilai tidak melihat dari dampak kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya, diduga telah merugikan masyarakat sekitar dan lahan para petani,” Pungkasnya.

Diterangkan Rahman Hasibuan Perusahaan tersebut diduga telah mencemari Air Pasir Mandoge, terlepas sengaja atau tidak sengaja perusahaan tersebut diduga telah melakukan pembuangan air limbah tandanan kosong dan Solid dari PTPN IV Pasir Mandoge air limbah, dan air limbah perusahaan telah mengaliri ke parit kebun petani milik masyarakat, air limbah juga mengakibatkan dampak besar pada masyarakat sekitar dan para petani, sehingga panen pada lahan petani tertunda dan kemungkinan para petani akan merugi besar.

Selain itu pada genangan Air Solid dan Tankos juga telah mengeluarkan bau yang tidak sedap di area pembuangan Solid dan Tankos pada sekitar pemukiman warga dan juga lahan petani.

Menurut SMK-Sumut perusahaan yang diduga berasal dari pengelolaan limbah cair maupun padat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan, Industri Pabrik PT.PN IV yang berada di Kec.Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,Sumatera utara kami duga kuat  berpotensi mencemari lingkungan, baik air, tanah maupun udara, Udara yang kotor dan tercemar akan merusak kesehatan paru-paru pada masyarakat sekitar dan mengakibatkan masalah kesehatan bagi makhluk hidup yang terpapar di lingkungan sekitar, sementara pencemaran air yang ditemukan pada perusahaan tersebut akibat diduga melakukan pembuangan limbah cair, serta berdampak pada ketidak tersedianya air bersih bagi masyarakat sekitaran pabrik."

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup adalah kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan."

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Apabila sebuah perusahaan dengan sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah, jika perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dengan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar rupiah.

"Oleh karena itu kami dari Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara (SMK-Sumut) sebagai agen Kontrol untuk memperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada APH penegak hukum segera melakukan tindakan, dan kami juga meminta dan mendesak Gubernur Sumatera Utara, Memerintahkan Kadis Lingkungan hidup dan Kadis Perkebunan Untuk memonitoring kegiatan pembuangan limbah Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Benar,”Ujarnya.

"Kami SMK-Sumut akan kembali lagi melaksanakan unjuk rasa minggu depan dengan massa yang lebih besar lagi dan kiranya kami juga akan mempertanyakan atas Aduan kami,Ungkap Rahman Hasibuan."tutupnya.(tim)