Mandailing Natal,-

Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di kecamatan Batang Natal  kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara  seakan problem yang tidak pernah usai dan tanpa solusi. Eksekutif, legislatif hingga yudikatif terkesan tutup mata. Berulang kali digelar musyawarah oleh forum komunikasi pimpinan daerah ( Forkopimda) namun tidak menghasilkan solusi yang berarti.

Saat ini tambang emas ilegal di kecamatan Batang Natal luput dari pantauan dan pengawasan yang berwenang.Padahal telah dijelaskan pada undang-undang nomor: 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 100 milyar rupiah bagi pelaku penambang ilegal.

Informasi penambangan Emas ilegal dengan menggunakan alat berat diketahui awak media dari salah satu grup WhatsApp wartawan yang berdomisili di Mandailing Natal pada Sabtu (4/1/2024).Disebutkan bahwa penambangan ilegal dengan memakai alat berat jenis Excavator masih beroperasi di desa Ampung Siala kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal.

Sangat dikhawatirkan terjadi lagi tragedi penembakan oleh sesama aparat yang menimbulkan hilangnya nyawa aparat kepolisian,seperti yang terjadi baru baru ini di Solok Sumatera Barat.Bisa saja ini terjadi akibat konflik keuntungan,siapa membackup siapa dan mendapatkan apa.

Dilain sisi,dampak kegiatan penambangan ini sangat berpengaruh kepada kerusakan lingkungan.Sungai yang keruh menambah penderitaan masyarakat karena air tersebut adalah sumber kehidupan.Ditambah lagi kerusakan biota sungai dan dampak buruk lainnya.

Patut diduga ada kongkalikong antara tauke PETI dengan aparat terkait,sehingga aparat hukum enggan menindak pelaku PETI.

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal,- 

Pada tanggal 22 Desember 2024 Pengimplementasian pada kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditaksir dengan kalkulasi biaya habiskan uang negara sekitar Rp.2.639.000.000.-Dengan sia sia  atau sarat dugaan korupsi Gratifikasi dengan adanya cashback yang mengalir  ke oknum  kepala dinas PMD dinas Pemberdayaan Masyarakat  Atau Bupati  Madina , Maka masyarakat Madina   meminta KPK RI segera menindaklanjuti mengambil Alih dan memeriksa semua kasus-kasus laporan masyarakat terkait kasus Dana Desa terkhusus  Dana Bimtek  yang baru saja digelar di kota Medan .   

Kalkulasi biaya anggaran itu lahir jika ditotalkan dengan jumlah desa yang ada di Madina yang berjumlah 377 desa dikalikan dengan kontribusi yang ditetapkan oleh pelaksana kegiatan yakni oleh Lembaga Study Strategi dan Inovasi Pembangunan (LSSIP) sebesar @Rp7.000.000 per-orang pada segenap peserta Bimtek.

Yang notabenenya dari uang kontribusi tersebut, merupakan kebutuhan biaya untuk mengikuti kegiatan Bimtek selama 4 hari 3 malam dengan rincian setiap kamar diisi volume 2 orang kepala desa.

Seterusnya, selama mengikuti kegiatan Bimtek para kepala desa akan mendapat makan 3 kali sehari, 2 kali coffee break, tas, baju, modul pelatihan dan starter kit.

Dalam undangan kegiatan yang dilihat, tertera kegiatan Bimtek digelar di tiga lokasi berbeda yakni Danau Toba International Hotel yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.17 Medan, Hotel Grand Kanaya serta Hotel Griya Medan di Jalan T Amir Hamzah.

Muncul yang tervisual janggal dari kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional.

Amatan wartawan kegiatan Bimtek itu seperti kegiatan yang tidak terbuka dan ada berkesan disembunyikan.

Hal ini lantaran, dalam pelaksanaannya kegiatan Bimtek itu justru tertutup tanpa papan informasi lazimnya kegiatan dilaksanakan di sebuah hotel.

Lalu, masih tampak dari pantauan Wartawan juga para kepala desa justru mayoritas nongkrong di Cafe yang ada di hotel tersebut ketimbang mengikuti materi kegiatan dari narasumber yang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana.

Panitia pelaksana sendiri seperti menutupi akses informasi saat awak Media mencoba menemui salah seorang yang berada di meja Panitia Registrasi Bimtek Kades Se-kabupaten Madina.

Kemudian untuk mengetahui informasi dari kegiatan yang disebut-sebut tanpa harus musyawarah desa dalam kaitan penggunaan dana desa itu, mendapati ruangan yang dijadikan tempat untuk kegiatan Bimtek yang terletak di lantai 2 hotel terpantau, Sabtu (21/12/2024) lalu.

Sesampainya di ruangan itu, awak media hanya melihat beberapa orang yang dimungkinkan merupakan kepala desa dan beberapa crew panitia pelaksana. Tampak beberapa kades tengah makan siang yang telah disediakan pihak hotel.

Di ruangan itu, bila dilihat dan dihitung hanya bisa diikuti dengan kapasitas 100 peserta. Namun, termonitor secara faktual para kepala desa yang ikut justru lebih banyak nongkrong di cafe ketimbang mengikuti bimtek tersebut.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Miswaruddin yang dimintai tanggapannya atas kegiatan Bimtek Kades se-Kabupaten Madina enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan daring WhatsApp di nomor 08211185Xxxx miliknya.

Bahkan saat di telepon seluler langsung, Miswaruddin menjawab kegiatan Bimtek Desa yang diselenggarakan di beberapa Hotel di Kota Medan adalah hasil arahan dari petinggi-petinggi di Madina dan di Medan. “Kan sudah tertampung di APBDes makanya dilaksanakan, kalau siapa pemiliknya yang pasti petinggi-petinggi di Madina sama di medan inilah,” Ucapnya seakan menutupi siapa petinggi yang ia maksud. 

Maka sudah seharusnya KPK RI  mengambil alih kasus dan laporan-laporan  masyarakat Baik yang ke Polda dan Kejatisu  terkait dengan anggaran Dana   Bimtek Desa  di kabupaten Mandailing Natal.  Agar  Di Era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak terkesan adanya Pembiaran  Korupsi atau pilih kasih dalam pemberantasan korupsi KKN 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina Irsal Pariadi yang dihubungi melalui pesan daring aplikasi WhatsApp di nom or 08121410Xxxx hingga berita ini ditayangkan enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan..

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal.(14/12/2024).

EY (40) selaku ibu kandung dengan inisial SR (9), SR (korban) mendapatkan Dugaan tindak pidana cabul saat diluar rumah tepatnya di daerah Jl Lingkungan 1(satu) Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Mandailing Natal (Madina) RT 000, RW 000, secara resmi telah membuat laporan ke Polres Mandailing Natal (Madina).

Salah satu warga berdomisili tinggal di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina EY juga selaku Ibu Kandung dari SR Korban atas tindak pidana Cabul atau Kejahatan yang masih berstatus anak dibawah umur atau masih tahap pengawasan dari kedua orang tuanya, melakukan laporan ke Polres Madina tersebut, tertuang dalam laporan Polisi No.LP/B/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 5/Maret/2024 pukul 11.21Wib".

Pihak Polres Mandailing Natal juga secara resmi telah menerima laporan tersebut yang tertuang pada surat tanda penerimaan laporan No.STPL/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA.

Di dalam laporan Polisi tersebut,  Ibu kandung korban atau EY melaporkan dugaan tindak pidana Cabul atau kejahatan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP."

Kepada wartawan, EY menyampaikan harapannya agar Polres Madina, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius. Ia juga meminta Polres Madina agar memanggil terlapor berinisial L untuk di proses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H S.I.K dan seluruh jajarannya dapat menangani peristiwa yang menimpa putri kesayangan kami ini dengan serius," harap EY.

Kronologis kejadian bermula pada Hari Senin (04/03/2024) lalu sekitar pukul 17.30 Wib tempat kejadian perkara dirumah korban ketika inisial N sedang pergi berbelanja ke warungnya EY,dimana N melihat diduga terlapor L dan SR korban, keluar dari kamar gudang, sementara korban masih didalam kamar sedang memakai celana yang sudah dirobek oleh terlapor atau diduga pelaku L, N sontak syok dan menanyakan kepada L,perlakuan apa yang sedang kamu perbuat kepada SR, lantas N melanjutkan dan mengatakan kepada L, kejadian yang ditimpa SR tidak akan sampai disini, saya akan sampaikan kepada ibu korban EY, namun pelaku menjawab "saya tidak takut.” Ujar L dengan nada tinggi.

Semenjak kejadian itu dari bulan Maret sampai sekarang pelaku sudah tidak pernah ada lagi di kelurahan Siabu,akan tetapi pihak perwakilan keluarga pelaku sudah 4 (empat) kali datang ke rumah korban dan membujuk keluarga korban agar mau menerima ganti rugi (uang) dan mau melakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun keluarga korban menolak secara tegas,karena harga diri dan masa depan SR lebih berharga dari segalanya. Ungkap EY dengan derai air mata.

Selanjutnya,Didi Santoso Ketua Aliansi Pergerakan Mahasiswa Masyarakat Maju Terintegrasi Tabagsel (Almamater Tabagsel) Mengutuk setiap Pelecehan dan kejahatan terhadap anak dibawah umur.

Didi Santoso beranggapan tidak ada tempat seorang predator anak di Republik ini, harapan kepada bapak Kapolres Mandailing Natal, agar memanggil dan memeriksa oknum pelaku pencabulan anak dibawah umur.

Ditambahkan,Didi Santoso akan melayangkan surat unjuk rasa di depan Mapolres Mandailing Natal dalam hal kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tersebut,dan kami akan berbondong-bondong dengan jumlah massa yang besar apabila tidak ada tindak lanjut atau proses hukum kepada oknum pelaku pencabulan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga SH.I memberikan komentar terkait video viral di media sosial dan pemberitaan media online oleh kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tepatnya di Kab.Mandailing Natal, atas terkait dugaan tindak Pencabulan dan kejahatan pada anak dibawah umur di daerah Lingkungan 1 kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina apabila benar kejadian tersebut maka tindakan tidak senonoh terhadap si korban itu tidak dibenarkan apapun bentuk alasannya".

Diteruskan,Muniruddin Ritonga S.HI juga mendapat informasi bahwa pihak keluarga korban sudah melakukan laporan resmi ke Polres Madina pada bulan 9 bulan yang lalu, kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kita minta agar Polres Mandailing Natal segera menuntaskan kasus pencabulan tersebut secara transparan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunggu dan mempercayakan proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres Madina.(tim)

Madina.Senin.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini Gunung Mas di Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal sedang menjadi primadona bagi masyarakat Penambang Emas, dengan berbekal pengalaman dan sedikit pengetahuan masyarakat menjalani kehidupannya sebagai profesi penambang Emas.

Taufik Pulungan salah satu tokoh Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 823-6339-** menyebutkan bahwa Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Kamis, 05/12/2024 FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot mendatangi Desa Hutabargot Nauli Kab.Mandailing selaku desa Lingkar Tambang dengan membentang Spanduk Himbauan berlogo PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, TNI, Dan POLRI Serta Bertuliskan " STOP ILLEGAL MINING DAN PENAMBANGAN LIAR UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ANCAMAN 5 TAHUN PENJARA DENDA 100 MILYAR RUPIAH.

Lanjutnya, "hari Minggu, 08/12/2024 melalui pesan WhatsApp, Taufik Pulungan selaku pemuda Kecamatan Hutabargot menilai bahwa, himbauan itu hanya sebatas pajangan belaka saja, undang-undang tambang tersebut terindikasi dugaan mengambil momen sebagai undangan terbuka untuk para toke-toke tambang yang belum memberikan setoran atau upeti terkait aktivitas pertambangan liar yang sedang ia kerjakan".

Ditambahkan, "Pemikiran awam seperti kami ini yang kurang ilmu pengetahuan, bahwa yang oknum aparat yang diduga seolah-olah menindak tegas para toke-toke tambang emas yang dahulu ditertibkan, agar memancing para toke-toke emas bermunculan untuk memberikan setoran atau upeti, pada dasarnya para Penambang liarnya atau para oknum aparatnya hanya sedang bergerillya mencari toke tambang yang akan dipertuan dengan balas jasa pengamanan". 

"Taufik Pulungan menduga dengan pantauan kami yang ada dilapangan bahwa banyaknya para oknum-oknum aparat penegak hukum yang naik turun gunung kuat diduga ikut melakukan pengumpulan dan pengutipan batu tambang dari lobang para penambang emas".

"Secara tegas saya Taufik Pulungan Selaku Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot Taufik berharap kepada semua pihak mari untuk sama-sama berpikir objektif terkait persoalan Tambang ini, kami masyarakat Hutabargot berharap agar pemerintah Kab.Mandailing Natal agar memberikan pandangan,masukan, solusi dalam berupaya terbaiknya kepada masyarakat penambang, dan juga memberikan perhatian terhadap masyarakat khususnya Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal yang rata-rata profesi masyarakat tersebut hanya bekerja di sebagai penambang Emas ".

"Kecamatan Hutabargot telah menggantungkan hidupnya di Tambang sehingga amanat undang - undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 tentang "Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat penambang",Pungkasnya.(tim)

Madina.Minggu.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini, aktivitas tambang emas di gunung wilayah Hutabargot meningkat pesat, menanggapi hal itu Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) pada Kamis tanggal 05 Desember 2024.

"Ilman Sakti Nasution selaku tokoh Pemuda menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 821-6869-** memberikan komentar dan menyebutkan dalam kunjungan terakhir Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) tersebut secara langsung ke lokasi, pada saat yang sama FORKOPIMCAM membentangkan spanduk yang bertuliskan himbauan untuk pemberhentian aktivitas penambangan ilegal di Hutabargot Kab.Mandailing Natal".

"Namun, yang sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini diduga oknum aparat penegak hukum terkesan bermain-main dalam upaya penertiban tambang ilegal yang ada di Kab.Mandailing Natal khususnya di Wilayah Hutabargot, karena faktanya yang terlihat di lapangan sangat bertolak belakang dengan isi himbauan pada spanduk yang dibentangkan tersebut".

Lanjutnya," Banyaknya oknum aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pengamanan diduga penerima setoran dari para pemodal tambang ilegal, dengan keadaan yang demikian sangat patut kita untuk menduga terhadap adanya praktek saling menguntungkan antara pemodal dengan oknum aparat penegak hukum".

Diteruskan Ilman Sakti Nasution, "menurut analisa saya kalau melihat tulisan spanduk itu secara mendalam  hanya bentuk lain dari undangan kepada para pemodal penambang Emas agar wajib lapor, dalam artian pemodal jangan lupa setoran", ucap Ilman Sakti Nasution selaku Pemuda Kecamatan Hutabargot.

"Menanggapi hal itu Ilman Sakti Nasution juga berucap kalau isu yang bergulir akhir-akhir ini terkait adanya “PARTAI COKLAT” di Negara ini semakin kuat,di akhir pernyataannya Ilman Sakti Nasution menyampaikan kalau tidak berlebihan menilai isi undang-undang yang tertulis dalam himbauan spanduk tersebut hanya dibuat sebagai tembang untuk laporan kinerja sekaligus bentuk nyata kepada masyarakat yang kurang cermat menganalisa apa arti sesungguhnya dibalik itu tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam upaya penerapan hukum dalam pemberantasan tambang ilegal di Mandailing Natal khususnya di Hutabargot",Tegas Ilman Sakti Nasution.*(tim)

 Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah rampung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 23 kecamatan di Kabupaten Madina, perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati menggambarkan selisih suara yang tipis antara dua pasangan calon (Paslon).

Pilkada Madina diikuti dua Paslon. Nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution-H. Ichwan Husein Nasution, nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Madina 2024 sebanyak 330.730 pemilih.

Sementara perolehan suara Paslon Harun-Ichwan (OnMA) dari 801 TPS yang terdiri dari 23 kecamatan sebanyak 97.488. Sementara Paslon Saipullah-Atika (SAHATA) sebanyak 98.429 suara. SAHATA unggul 941 suara dari OnMa.

Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan Matondang mengatakan, proses pleno di tingkat PPK hari ini sudah selesai dilaksanakan.

"Info dari PPK proses pleno sudah selesai dilaksanakan. Sisa tiga kecamatan lagi saat ini lagi di perjalanan membawa logistik untuk persiapan pleno tingkat kabupaten," katanya, Minggu (1/12/2024).

Berikut ini perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Madina tahun 2024 pada 23 kecamatan berdasarkan D-Hasil yang sudah resmi diplenokan PPK.

1. Kecamatan Panyabungan

    Paslon 1: 17.865

    Paslon 2: 19.553

2. Kecamatan Panyabungan Timur

    Paslon 1: 1.860

    Paslon 2: 4.617

3. Kecamatan Panyabungan Barat

    Paslon 1: 3.174

    Paslon 2: 1.790

4. Kecamatan Kotanopan

    Paslon 1: 5.916

    Paslon 2: 8.143

5. Kecamatan Tambangan

    Paslon 1: 2.610

    Paslon 2: 2.992

6. Kecamatan Muara Sipongi

    Paslon 1: 2.021

    Paslon 2: 3.173

7. Kecamatan Pakantan

    Paslon 1: 723

    Paslon 2: 443

8. Kecamatan Ulu Pungkut

    Paslon 1: 1.223

    Paslon 2: 1.145

9. Kecamatan Lembah Sorik Marapi

    Paslon 1: 3.313

    Paslon 2: 2.073

10. Kecamatan Puncak Sorik Marapi

    Paslon 1: 2.492

    Paslon 2: 2.008

11. Kecamatan Panyabungan Selatan

    Paslon 1: 2.856

    Paslon 2: 1.982

12. Kecamatan Batang Natal

    Paslon 1: 7.387

    Paslon 2: 4.767

13. Kecamatan Lingga Bayu

    Paslon 1: 5.800

    Paslon 2: 5.944

14. Kecamatan Ranto Baek

    Paslon 1: 4.256

    Paslon 2: 2.152

15. Kecamatan Natal

    Paslon 1: 6.555

    Paslon 2: 5.284

16. Kecamatan Sinunukan

    Paslon 1: 4.018

    Paslon 2: 5.257

17. Kecamatan Batahan

    Paslon 1: 3.720

    Paslon 2: 5.083

18. Kecamatan Muara Batang Gadis

    Paslon 1: 3.562

    Paslon 2: 5.158

19. Kecamatan Bukit Malintang

    Paslon 1: 2.523

    Paslon 2: 2.306

20. Kecamatan Siabu

    Paslon 1: 8.699

    Paslon 2: 7.781

21. Kecamatan Panyabungan Utara

    Paslon 1: 3.872

    Paslon 2: 3.976

22. Kecamatan Nagajuang

    Paslon 1: 521

    Paslon 2: 1.323

23. Kecamatan Hutabargot

    Paslon 1: 2.522

    Paslon 2: 1.479

(Indra Kusuma)

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor 2 Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi menggelar konfrensi pers terkait hasil hitung cepat SAHATA Media Center dengan jumlah suara 100 persen berdasarkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam konfrensi pers yang berlangsung di Hotel El Sunan, Panyabungan, Rabu (27/11/2024) itu dipimpin Ketua Tim Pemenangan SAHATA Khoiruddin Faslah Siregar dihadiri Paslon Nomor 2, Prof. Adi Mansar, orang tua Atika, dan pengurus partai pengusung.

Faslah mengatakan, Paslon SAHATA berhasil meraih 98.680 suara atau 50,6 persen dari 194.996 suara sah. Atas raihaan itu, lanjut dia, Saipullah-Atika unggul 2.364 atas Paslon Harun-Ichwan.

Sementara itu, Saipullah Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih SAHATA pada Pilkada Madina 2024. "Kami memgucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, saksi, tim kampanye SAHATA, dan seluruh masyarakat yang memilih SAHATA di TPS hari ini," katanya.

Dia melanjutkan, tim SAHATA juga memberikan apresiasi kepada KPU Madina sebagai penyelenggara, Bawaslu, dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah mengawal pesta demokrasi sehingga berjalan dengan baik.

Meski demikian, Saipullah menegaskan paslon SAHATA dan tim akan menunggu dan mengikuti proses perhitungan suara berdasarkan rekapitulasi resmi KPU Madina.

Setelah nantinya ditetapkan secara resmi sebagai pemenang Pilkada Madina 2024, Saipullah-Atika akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi.

"Dan selanjutnya, kita bersama-sama, seluruh masyarakat yang ada di Madina ini untuk menghantarkan Madina maju dan madani," pungkas mantan kakanwil Bea Cukai Jawa Barat ini.

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal,- 

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi masih ikut berkompetisi dalam Pilkada Madina pada 27 November 2024.

Nama, nomor urut, dan foto Saipullah-Atika masih terdaftar di surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina dan sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Madina. 

Hal itu dibuktikan dengan pelepasan logistik Pilkada Madina dan Pilgub Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal, Minggu (25/11/2024).

Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan Matondang dalam kesempatan itu menyampaikan logistik Pilkada Madina akan didistribusikan ke kecamatan selama tiga hari, Minggu hingga Selasa. Kecamatan Panyabungan masuk zona terakhir akibat gudang penyimpanan logistik dekat dengan Kecamatan Panyabungan.

Selain itu, Saipullah-Atika ikut kontestasi Pilkada Madina juga diperkuat pernyataan Ketua KPU Madina pada Senin (18/11/2024).

Ikhsan saat itu menjelaskan, semua tahapan verifikasi berkas pencalonan sudah dinyatakan lengkap, termasuk berkas calon bupati nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, SH, MM.

Ditanya soal regulasi LHKPN Saipullah, Ikhsan mengatakan, KPU Madina merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024, tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 

Dan, Keputusan KPU No.1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Tidak ada klausul yang menyebut LHKPN terbaru atau tahun tertentu sebagai syarat pencalonan.

"Kita merujuk pada PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 20 huruf c berbunyi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf i dengan bunyi menyerahkan daftar kekayaan pribadi," katanya.

Ikhsan juga menerangkan, KPU Madina tidak memiliki dasar dalam mendiskualifikasi pasangan calon yang sudah ditetapkan. Pasalnya, semua proses verifikasi sudah dijalankan dan berkas dinyatakan lengkap.

"Pada saat tahapan pendaftaran paslon semua berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagai mana dalam aturan KPU, sehingga tidak ada dasar Men-TMS-kan berkas calon, KPU menjalankan regulasi yang ada sudah kita jalankan. Karena KPU berpedoman pada PKPU, dan Juknis" ucapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Madina, Ali Aga Hasibuan juga telah resmi mengeluarkan komentar bahwa rekomendasi yang dikeluarkan adalah bukan sebuah keputusan.

"Rekomendasi yang dikeluarkan itu adalah hak mutlak KPU Madina untuk menindaklanjuti, dan itu bukan bagian dari keputusan," kata Ali Aga Hasibuan saat dihubungi, Sabtu (23/11/2024) malam.

Jadi, informasi yang beredar di tengah masyarakat soal Paslon SAHATA didiskualifikasi atau mengundurkan diri dari pencalonan adalah hoax atau tidak benar.

(Indra Kusuma)